Korupsi Lahan Pelabuhan

Mantan Sekda Meranti Resmi Ditahan

Rabu, 20 Jul 2016 07:34
Dibaca: 173 kali
BAGIKAN:
Illustrasi

PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan mantan Sekda Kepulauan Meranti ZU tersangka korupsi lahan dalam pembangunan Pelabuhan Dorak di Selat Panjang.

Selain ZU, kejaksaan juga menahan Kepala Badan Pertanahan Nasionan (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti berinisial SI.

"Ada tiga tersangka yang kita tahan dalam kasus korupsi pembebasan lahan Pelabuhan Dorak Selat Panjang yakni ZU, SI serta AA yang merupakan broker tanah," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Sugeng Riyanta, Selasa (19/7/2016).

Ketiga tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan maraton dari pagi hingga sore di Kantor pidana khusus (Pidsus) Kejati Riau. Usai diperiksa mereka langsung digelandang ke Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Sugeng mengatakan seharusnya hari ini pihaknya akan melakukan penahanan empat tersangka. Namun satu tersangka yang dipanggil tidak hadir.

"Satu tersangka batal diperiksa yakni MH. Tersangka yang menjabat sebagai Kabid Asset dan Daerah Kabupaten Meranti, tidak bisa hadir karena karena orang tuanya meninggal," ucapnya.

Kejati Riau rencananya akan melakukan pemanggilan terhadap MH pekan depan. Sementara itu penyidik Pidsus Kejati segera menyelesaikan berkas tersangka untuk diserahkan ke JPU untuk penuntutan.

Sugeng mengungkapkan, dalam kasus pembebasan lahan Pelabuhan Dorak, negara dirugikan sebesar Rp2.185.062.000.

Dia menjelaskan modus korupsi pembebasan lahan Pembangunan Pelabuha Dorak untuk kargo dan penumpang adalah dengan membeli dua bidang tanah melalui broker. Belakangan itu diketahui tanah tersebut bersengketa.

"Pengadaan ganti rugi lahan pelabuhan tersebut bermasalah. Selain itu sampai saat ini pelabuhan tersebut tidak bisa dikuasi pemerintah karena lahannya bersengketa. Hingga saat ini proyek multi years yang menggunakan dana APBD Pemkab Meranti Rp2,2 miliar terbengkalai," ucapnya.

Dalam kasus ini, Kejati Riau sudah memeriksa Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir yang juga diduga terindikasi kasus korupsi berjamaah tersebut. (snc)

  BacaJuga
  • Ahli Bahasa Sebut 'Dibohongi' Tidak Penting, Begini Reaksi Jaksa

    Rabu, 29 Mar 2017 19:05

    Liputanriau-JAKARTA-Jaksa penuntut umum mempermasalahkah keterangan ahli bahasa dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Bambang Kaswanti Purwo, yang menyatakan kata 'dibohongi' saat Basu

  • PPP Putuskan Dukung Ahok-Djarot karena Alasan Politis

    Rabu, 29 Mar 2017 05:09

    Liputanriau-JAKARTA-Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha menegaskan partainya sudah bulat memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tj

  • DPRD Riau: Aksi Sonny Menistakan Agama Lebih Parah dari Ahok

    Jumat, 24 Mar 2017 17:20

    LIPUTANRIAU.COM, PEKANBARU - Diringkusnya pelaku penistaan agama Sonny Suasono Pangabean yang merupakan warga Pandau kecamatan Siakhulu Kampar, oleh Polda Riau, menumbuhkan harapan kepada aparat untuk

  • Ahli Bahasa Tim Ahok Beda Pendapat dengan Saksi JPU Terkait Kata 'Pakai'

    Selasa, 21 Mar 2017 15:01

    Liputanriau-JAKARTA-Saksi ahli bahasa dari tim kuasa hukum Ahok, Rahayu Surtiati berbeda pendapat dengan saksi ahli bahasa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan sebelumnya. Rahayu b

  • Sidang Ahok, Kuasa Hukum Minta Pemeriksaan Ahli Sampai 18 April

    Selasa, 21 Mar 2017 14:56

    Liputanriau-JAKARTA-Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memohon kepada majelis hakim agar sidang pemeriksaan saksi ahli digelar sampai 18 April 2017."

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.