• Home
  • Hukrim
  • Penyuap Pejabat Bakamla Divonis 1,5 Tahun Penjara

Penyuap Pejabat Bakamla Divonis 1,5 Tahun Penjara

Rabu, 17 Mei 2017 17:48
Dibaca: 27 kali
BAGIKAN:

Liputanriau.com, Jakarta - Majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Hardy Stefanus dan M. Adami Okta, terdakwa penyuap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Keduanya divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yaitu dua tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis menyebutkan salah satu pertimbangannya lantaran para terdakwa mengajukan diri sebagai justice collaborator. Konsekuensi pengajuan status ini, para terdakwa mesti membuka peran utama pejabat yang lebih tinggi dalam perkara korupsi yang bersangkutan.

"Terdakwa belum pernah dihukum dan membantu mengungkapkan peran lain yang lebih besar," kata ketua majelis Franky Tambuwun.

Atas putusan ini para terdakwa menyatakan menerima. "Saya menerima putusan ini dan tidak mengajukan banding," kata Adami.

Putusan terhadap keduanya dibacakan secara terpisah lantaran perkara ini juga teregristasi dengan nomor berbeda.

"Saya menerima putusan ini," kata Hardy.

Sementara, jaksa KPK masih menggunakan haknya untuk pikir-pikir selama maksimal 7 hari.

Hakim menyatakan Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta terbukti menyuap empat pejabat Bakamla yaitu, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi sebesar Sing.$ 100.000 dan US$ 88.500, dan 10.000.  

Kemudian, Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla sebesar Sing.$ 105.000. Lalu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebesar Sing.$ 104.500, dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta Para penerima uang ini masih menjalani proses hukum melalui KPK.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kontan.com

  BacaJuga
  • Mantan Jaksa Urip Tri Gunawan Bebas, Remisi 5 Tahun Dipertanyakan

    Senin, 15 Mei 2017 12:52

    Liputanriau.com, Jakarta - Pegiat antikorupsi dan ahli pidana mempertanyakan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membebaskan Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan

  • KPK Selidiki Siapa yang Pengaruhi Miryam Beri Keterangan Palsu

    Sabtu, 13 Mei 2017 11:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemeriksaan perdana kepada tersangka pemberian keterangan palsu di sidang e-KTP, Miryam S Haryani untuk mengkonfirmasi terkait

  • Kesaksian Palsu Kasus E-KTP, KPK Panggil Miryam Haryani

    Jumat, 12 Mei 2017 13:54

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPR Miryam S. Haryani hari ini, Jumat, 12 Mei 2017. Politikus Hanura itu diperiksa dalam dugaan

  • KPK Periksa Eks Anggota DPR Dalami Korupsi Alquran di Kemenag

    Jumat, 12 Mei 2017 13:39

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami informasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag) melalui Mantan Anggota DPR RI 2009

  • Korupsi Pengadaan Al Quran, Sejumlah Mantan Anggota DPR Diperiksa KPK

    Rabu, 10 Mei 2017 13:41

    Liputanriau.com, Jakarta - Setelah kemarin Selasa (9/5/2017) Fahd El Fouz (FEF) diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran di Kemenag, kali ini penyidik KPK menjadwalkan pemer

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.