• Home
  • Hukrim
  • Polda Riau Periksa Wakil Bupati Bengkalis Sebagai Saksi Kasus Korupsi Pipa Transmisi di Inhil

Polda Riau Periksa Wakil Bupati Bengkalis Sebagai Saksi Kasus Korupsi Pipa Transmisi di Inhil

Oleh: Tamam
Senin, 03 Sep 2018 16:50
Dibaca: 135 kali
BAGIKAN:
PEKANBARU - Senin, (03/09/18) Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad penuhi panggilan Polda Riau dalam pemeriksaan dirinya terkait kasus korupsi pipa transmisi di Tembilahan, Inhil. Pemeriksaan yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau ini berakhir sekitar pukul 14.00 WIB.

Setelah sebelumnya sempat diperiksa, Wakil Bupati Bengkalis Muhammad kembali hadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Riau. Dari pantauan wartawan Muhammad hadir bersama rekannya yang disinyalir merupakan kuasa hukumnya di Direskrimsus Polda Riau. Pemeriksaan yang dilaksanakan sejak pagi ini, berakhir sekitar pukul 14.00.

Tanpa memberikan keterangan sedikitpun, terkait pemeriksaan dirinya kepada pigak media, Muhammad yang saat itu menggunakan kemeja abu-abu bergegas menuju kendaraan Toyota Fortuner bernomor polisi H 8328 ZZ warna hitam dan langsung meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto saat dikonfirmasi membenarkanb adanya pemeriksaan kepada Wakil Bupati Bengkalis Muhammad.

"Benar dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pipa transmisi di Tembilahan," katanya.

Dalam perkara ini, penyidik Polda Riau sudah melimpahkan 3 Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) baru ke penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di bulan Juni dan pertengahan Agustus 2018 lalu. 

Dimana 3 SPDP yang baru ini ada nama 3 orang tersangka baru. Namun dalam surat tersebut tidak dicantumkan nama-nama tersangka yang baru itu.

Sebelumnya, 2 tersangka yang lebih dulu ditetapkan statusnya, yakni, Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, dan Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut.

Sedangkan Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau. Ia sebelumnya juga pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara ini. Sejumlah saksi diambil dari pihak yang melaksanakan proyek, baik dari pihak pemerintah maupun rekanan.

Kasus ini mencuat adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3 miliar lebih. Diduga tidak sesuai spesifikasi, yang mengakibatkan potensi kerugian negara Rp1 miliar lebih.

Sementara pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Proyek dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan. Namun pihak Dinas PU Riau disebut tidak melakukan hal tersebut.

Selain itu, Dinas PU Riau juga diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.9 (arl)
  BacaJuga
  komentar Pembaca
Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.