Rabu, 16 Nov 2016 23:43

    Pansus Perubahan RPJPD Riau 2005-2025 Resmi Dibentuk

    SEKTOR PARIWISATA AKAN MENJADI SUMBER EKONOMI BARU BAGI PROVINSI RIAU

    BAGIKAN:
    Liputanriau.com - Pemerintah Provinsi Riau berjanji dalam RPJPD tahun 2005-2025 mendatang, pemprov Riau akan memfokuskan diri untuk melakukan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Non-migas, sebagai
    penompang perekonomisan Riau kedepan.

    Hal ini disamapaikan langsung oleh Sekertaris Daerah Provinsi Riau Akhmad Hijazi, dalam rapat
    Paripurna Penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2009. tentang rancana pembangunan jangka panajang daerah (RPJPD), Provinsi Riau tahun 2005-2025 Rabu malam (16/11).

    Akhmmad Hijazi menyampaikan, untuk memfokuskan kearah tersebut, pihaknya akan menitik beratkan keapa dua aspek. Aspek pertama yaitu, peningkatan dan pemantapan laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada
    sektor non migas, dan pemantapan pemgembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal masyarakat.

    " Kedua fokus ini dijabarkan dalam 16 arah kebijakan pembangunan jangka panjanh disektor ekonomi,dan secara khusus juga mengarahkan pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi baru bagi Provinsi Riau,"

    Kebijakan mengenai penghelolaan cadangan migas yang saat ini sudah semakin menurun di Riau,pada prinsipnya merupakan kepantingan nasional dan merupakan kewenangan kebijakan nasional.

    " Oleh karna itu pemerintah Provinsi Riau sepakat dan akan melakukan kordinasi,dan memnerikan dorongan terhadap kebijakan nasional terkait kebijakan cadangan migas,"

    Terkait tanggapan fraksi demokrat mengenai perubahan. RPJPD Provinsi Riau, pemprov Riau mengatakan. Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam perubahan RPJPD, yang mana merupakan kajian terhadap
    uraian visi misi daerah, serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah melalui rumusan pengkajian keterkaitan, keseimbanghan serta keadilan sesuai peraturan yang berlaku.

    "Rumusan pengkajian tersebut menjadi rekomendasi dalam penyempurnaan rumusan visi misi daerah, serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami samapaikan bahwa
    pemerintah Riau telah melaksanakan KLHS penyusunan RPJPD Provinsi Riau,"

    Kemudian, kebijakan jangka panjang pembangunan dibidang pendidikan, dan kesehatan disusun pada perubahan RPJPD Provinsi.

    " Kebijakan mengatasi bencana alam dan non alam juhga telah dituangkan pada arah kebijakan pembangunan dan pelestarian lingkungan pada perubahan RPJP Provinsi. Dimana terdapat 10 arah kebijakan sebagai upaya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan,"

    Lebih lanjut dikatakannya, sehubungan dengan tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan, terkait banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tidak direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Riau. Akhmad Hijazi mengatakan, pemprov Riau sendiri telah mencoba tahapan-tahapan, guna menyerap aspirasi masyarakat tersebut.

    " Salah satunya kita sudah melalui forum konsultasi publik dan pelaksanaan musyawarah perencanaa pembangunan (Musrenbang), yang mana telah melibatkan seluruh aspek masyarakat,"

    Tak ketinggalan, pemerintah juga memberikan indikator prncapaian visi Riau 2005-2025, yakni berupa indikator pencapaian visi Riau sebagai pusat perekonomian, dan visi Riau sebagai pusat kebudayaan melayu.

    " Kami juga sependapat dengan fraksi PPP yang mana dalam penyususnan Perubahan RPJPD Riau tersebut, harus memperhatikan RPJPD dan RTRW Provinsi lainnya, terutama provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat,"

    Pihaknya juga berharap, dukungan DPRD Riau untuk turut memandu dalam penganggaran pembentukan,baik jangka menengah maupun tahuan. Hal ini dilakukan agar pembiayaan pembangunan tetap selaras dengan arah
    Pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau.

    Setelah jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tersebut, DPRD Riau lengsung membentuk panitia khusus terhadap, Raperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2009. tentang rancana pembangunan
    jangka panajang daerah (RPJPD), Provinsi Riau tahun 2005-2025.

    Dari laporan nota dinas yag diberikan oleh seluruh Fraksi DPRD Riau tersebut, Raperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2009. tentang rancana pembangunan jangka panajang daerah (RPJPD), Provinsi Riau tahun 2005-2025, terbentuklah anggota pansus sebanyak 19 orang.

    Setelah disepakati seluruh anggota pansus yang ditunjuk, Pansus Raperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2009, tentang rancana
    pembangunan jangka panajang daerah (RPJPD), Provinsi Riau tahun 2005-2025, diketuai oleh Kordias Pasaribu dari Fraksi PDI Perjuangan
    dan diwakili oleh Sumiyanti dari Fraksi Golkar.

    Berikut nama seluruh anggota Pansus Raperda perubahan atas perda nomor 9 tahun 2009. tentang rancana pembangunan jangka panajang daerah (RPJPD), Provinsi Riau tahun 2005-2025: Kordias Pasaribu,Sumiyanti,Supriyati,Nuraini, Ramos Teddy Sianturi, Sugeng pranoto, Soiwati, Asri Auzae, Aguistriansyah, Eva Yuliana,Ade Hartati, Syamsurizal, Hardianto, markarius Anwar, Abdul wahid, Rospian, malik Siregar dan Suhardima Amby. (ADV)


      komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.