5 Poin Petisi Pegawai KPK

Kamis, 11 Apr 2019 04:05
Dibaca: 89 kali
BAGIKAN:
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Liputanriau.com, Jakarta - Sejumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim petisi kepada pimpinan pada 29 Maret 2019. Pembuat petisi, yang terdiri atas penyidik dan penyelidik, itu mengungkapkan pelbagai hal di bagian penindakan yang justru mereka mereka anggap merintangi tugas pemberantasan korupsi, seperti pengembangan perkara lebih tinggi, kejahatan korporasi, dan tindak pencucian uang.

Direktur Penindakan KPK Inspektur Jenderal Firli dikonfirmasi melalui pesan singkat dan surat belum menanggapi. Namun, juru bicara KPK, Febri Diansyah memastikan surat itu sudah sampai ke tangan Firli. Berikut adalah poin keberatan para pegawai KPK:

1. Hambatan penanganan perkara

Pegawai KPK mempersoalkan terhambatnya penanganan perkara di tingkat kedeputian penindakan. Penundaan tersebut dinilai tanpa alasan jelas dan terkesan mengulur waktu hingga berbulan-bulan sampai pokok perkara selesai. Penundaan itu dianggap berpotensi menghambat pengembangan perkara ke level pejabat lebih tinggi.

2. Tingkat kebocoran tinggi

Pegawai KPK menyatakan beberapa bulan belakangan penyelidikan kerap bocor hingga berujung kegagalan pada operasi tangkap tangan. Kebocoran itu berefek pada munculnya ketidakpercayaan di antara pegawai dan pimpinan serta membahayakan keselamatan personel di lapangan.

3. Perlakuan khusus kepada saksi

Sejumlah pegawai mengalami kesulitan memanggil saksi pada level jabatan tertentu. Selain itu, sejumlah saksi juga mendapatkan perlakuan istimewa.

4. Kesulitan penggeledahan dan pencekalan

Pegawai memprotes pengajuan rencana penggeledahan pada beberapa lokasi tidak diizinkan. Hal itu membuat penyidik kesulitan mengumpulkan barang bukti. Selain itu, pencegahan ke luar negeri kerap tidak disetujui tanpa alasan jelas.

5. Pembiaran dugaan pelanggaran berat

Beberapa dugaan pelanggaran berat oleh oknum di penindakan dinilai tidak ditindaklanjuti secara transparan di pihak Pengawas Internal. Dalam beberapa kasus, kode etik diterapkan dengan sangat ketat, tapi di kasus lain berjalan lamban dan penerapan sanksinya kerap menghilang.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo

  BacaJuga
  • Analisis Pakar Kenapa Jokowi Kalah di Sumbar

    Selasa, 23 Apr 2019 12:24

    Liputanriau.com, Padang - Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telak di Sumatera Barat versi hitung cepat. Kekalahan itu dinilai disebabkan dari sejumlah faktor.Pengamat politik Unive

  • Jokowi Kalah, Bupati Mandailing Natal Mengundurkan Diri

    Minggu, 21 Apr 2019 16:02

    Liputanriau.com, Mandailing Natal - Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Dahlan Hasan Nasution, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa ada isu sebelumnya. Mundurnya politikus NasDem itu mulai diketahui

  • Jokowi Terancam Kalah Jika Golput Tinggi

    Sabtu, 30 Mar 2019 16:02

    Liputanriau.com, Jakarta - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai golput bakal merugikan Calon Presiden Joko Widodo alias Jokowi.“Kalau golput tinggi, Jokowi terancam kalah," kata Pangi,

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.