• Home
  • Nasional
  • Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara, Massa Sempat Gaduh di Luar Ruang Sidang

Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara, Massa Sempat Gaduh di Luar Ruang Sidang

Kamis, 20 Apr 2017 15:21
Dibaca: 28 kali
BAGIKAN:
okezone.com

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan 1 tahun penjara dan masa percobaan selama 2 tahun. Tuntutan tersebut lantaran JPU menilai Ahok telah melanggar pasal alternatif 156 KUHP.

Tuntutan JPU ternyata membuat massa di luar ruang siang yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan mendadak gaduh dan tegang. Pasalnya, ada seorang wanita yang berteriak-teriak tentang keberatannya terhadap tuntutan yang dilayangkan JPU kepada Ahok.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, keadaan sempat memanas antara kubu pro dan kontra Ahok. Bahkan, aparat kepolisian langsung menenangkan situasi saat ketegangan itu terjadi.

"Sudah sudah dikeluarkan saja dulu kedua kubu ini," ujar salah satu aparat kepolisian.

Untungnya keadaan itu tak berlangsung lama, polisi langsung bisa mengendalikan situasi seperti biasanya. Wanita yang berteriak itu langsung dikeluarkan dari ruang sidang.

Sekadar diketahui, Ketua Tm JPU, Ali Mukartono menjelaskan, Ahok terbukti dan secara meyakinkan telah melanggar dakwaan alternatif yakni Pasal 156 KUHP.

"Kami JPU menuntut supaya majelis hakim mengadili dan memutuskan bahwa Ahok terbukti bersalah tindak pidana di muka umum Pasal 156 KUHP alternatif kedua dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun masa percobaan 2 tahun," ujar Ali saat membacakan tuntutan di ruang sidang.

Sumber: Okezone.com

  BacaJuga
  • KPK: Hak Angket Hambat Proses Hukum E-KTP

    Jumat, 28 Apr 2017 15:05

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai gerah atas usul hak angket yang hendak digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan langkah yang dilaku

  • Hak Angket DPR Soal Korupsi KTP-El Dinilai Langgar Undang-Undang

    Jumat, 28 Apr 2017 14:58

    Liputanriau.com, Jakarta - Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak Roji Santani mengatakan pengusulan hak angket kasus dugaan korupsi KTP-el yang kini ditangani Komisi P

  • Ini Alasan F-Gerindra "Walk Out" Saat Pengambilan Keputusan Hak Angket KPK

    Jumat, 28 Apr 2017 14:50

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani, mengaku tak habis pikir dengan Pimpinan DPR yang sepihak memutuskan usulan hak angket dari Komisi III DPR terhadap Komisi Pembera

  • KPK: Mata Novel Baswedan Dilakukan Empat Tindakan

    Kamis, 27 Apr 2017 16:58

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan dokter yang menangani Novel Baswedan akan melakukan empat tindakan terhadap mata penyidik KPK itu ya

  • Komisi IV Ingatkan Pemko Pekanbaru Serius Tanggapi Keluhan Warga Soal Jalan Rusak

    Kamis, 27 Apr 2017 06:08

    PEKANBARU - Persoalan pembangunan dan kerusakan infrastruktur memang bukan persoalan baru lagi, namun Pemerintah Kota Pekanbaru diminta tetap memprioritaskan dan agar mendengar keluhan dari masyarakat

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.