Alasan JK tak Setuju Densus Tipikor

Kamis, 19 Okt 2017 00:29
Dibaca: 93 kali
BAGIKAN:
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Li[putanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, birokrasi pemerintah sudah diawasi oleh enam institusi sehingga tidak perlu dibentuk institusi baru. Pernyataan Jusuf Kalla ini dilontarkan menyusul adanya rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi atau Densus Tipikor oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Enam institusi yang kini sudah mengawasi birokrasi pemerintah yakni Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Jadi jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan nanti pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja," ujar Jusuf Kalla yang ditemui usai membuka World Plantation Conferences and Exhibition di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut Jusuf Kalla, korupsi harus ditanggulangi dengan aksi nyata bukan hanya pengawasan saja. Sebab, nantinya akan menimbulkan ketakutan bagi pejabat pembuat kebijakan dan menghambat pembangunan.

"Mungkin dari seluruh negara ini, Indonesia yang terbanyak (institusi pengawasan pemerintah), kalau tambah satu lagi apapun geraknya bisa salah juga," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya Jusuf Kalla mengatakan, pembentukan Densus Tipikor tidak terlalu mendesak, sebab masih banyak juga masalah korupsi yang ditangani oleh polisi.

Menurut Jusuf Kalla, jumlah institusi pengawasan pemerintah yang terlalu banyak memang bisa mencegah korupsi. Namun di sisi lain dapat membuat pejabat takut mengambil keputusan dan kebijakan, yang akhirnya dapat menghambat pembangunan negara.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Republika.co.id

  BacaJuga
  • Mahfud MD: Pilkada seperti Peternakan Koruptor

    Kamis, 19 Apr 2018 16:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menganggap pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini seperti peternakan koruptor. Melalui Pilkada tersebut, praktik korupsi seper

  • Mahfud MD: Pesaing Kuat Jokowi Bukan Prabowo

    Kamis, 19 Apr 2018 16:35

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai kemunculan poros ketiga sangat kecil di Pemilihan Presiden 2019.Menurut dia, yang ada hanya dua poros dengan Gatot Nurmant

  • Mahfud MD Ikut Komentari Pernyataan Rocky Gerung Soal 'Kitab Suci Fiksi'

    Kamis, 12 Apr 2018 00:15

    Liputanriau.com, Jakarta - Pernyataan Pengamat Politik sekaligus Dosen Filsafat UI, Rocky Gerung terkait pandangannya soal kitab suci menjadi perbincangan warganet. Saat hadir di acara Indonesia Lawye

  • 3 Alasan Mahfud MD Tolak Hak Angket KPK

    Kamis, 15 Jun 2017 16:26

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) Mahfud MD mengatakan, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR bukan hal yang

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.