Alasan JK tak Setuju Densus Tipikor

Kamis, 19 Okt 2017 00:29
Dibaca: 80 kali
BAGIKAN:
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Li[putanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, birokrasi pemerintah sudah diawasi oleh enam institusi sehingga tidak perlu dibentuk institusi baru. Pernyataan Jusuf Kalla ini dilontarkan menyusul adanya rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi atau Densus Tipikor oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Enam institusi yang kini sudah mengawasi birokrasi pemerintah yakni Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Jadi jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan nanti pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja," ujar Jusuf Kalla yang ditemui usai membuka World Plantation Conferences and Exhibition di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut Jusuf Kalla, korupsi harus ditanggulangi dengan aksi nyata bukan hanya pengawasan saja. Sebab, nantinya akan menimbulkan ketakutan bagi pejabat pembuat kebijakan dan menghambat pembangunan.

"Mungkin dari seluruh negara ini, Indonesia yang terbanyak (institusi pengawasan pemerintah), kalau tambah satu lagi apapun geraknya bisa salah juga," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya Jusuf Kalla mengatakan, pembentukan Densus Tipikor tidak terlalu mendesak, sebab masih banyak juga masalah korupsi yang ditangani oleh polisi.

Menurut Jusuf Kalla, jumlah institusi pengawasan pemerintah yang terlalu banyak memang bisa mencegah korupsi. Namun di sisi lain dapat membuat pejabat takut mengambil keputusan dan kebijakan, yang akhirnya dapat menghambat pembangunan negara.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Republika.co.id

  BacaJuga
  • Fredrich Yunadi Klaim Sudah Laporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim

    Rabu, 17 Jan 2018 20:06

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengaku sudah melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan ke Bareskrim Polri. Sebelumnya, Fr

  • Setya Novanto Nilai Tepat Penunjukan Bambang Soesatyo Jadi Ketua DPR RI

    Senin, 15 Jan 2018 13:16

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto mendukung sikap Partai Golkar yang menunjuk Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai ketua DPR RI menggantikan dirinya.Menurut Setya Novanto, sudah saatnya Bamba

  • Alasan Setya Novanto Masih Pikirkan Opsi Justice Collaborator

    Jumat, 05 Jan 2018 17:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan masih mempertimbangkan opsi untuk mengajukan kliennya sebagai justice collaborator dalam mengungkap kasus korupsi e-KT

  • Setya Novanto Sambangi KPK untuk Klarifikasi Hari Ini

    Rabu, 03 Jan 2018 15:39

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Rabu, 3 Januari 2018. Saat

  • Setya Novanto, Kasus Hukum, dan Kisahnya di Panggung Politik

    Minggu, 24 Des 2017 17:56

    Liputanriau.com - Setya Novanto, politisi kawakan asal Partai Golkar, terus menjadi sorotan. Mulai dari berbagai kasus hukum yang menyeret namanya, hingga kelihaiannya dalam berpolitik. Berkiprah di S

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.