Alasan JK tak Setuju Densus Tipikor

Kamis, 19 Okt 2017 00:29
Dibaca: 65 kali
BAGIKAN:
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Li[putanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, birokrasi pemerintah sudah diawasi oleh enam institusi sehingga tidak perlu dibentuk institusi baru. Pernyataan Jusuf Kalla ini dilontarkan menyusul adanya rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi atau Densus Tipikor oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Enam institusi yang kini sudah mengawasi birokrasi pemerintah yakni Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Jadi jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan nanti pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja," ujar Jusuf Kalla yang ditemui usai membuka World Plantation Conferences and Exhibition di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut Jusuf Kalla, korupsi harus ditanggulangi dengan aksi nyata bukan hanya pengawasan saja. Sebab, nantinya akan menimbulkan ketakutan bagi pejabat pembuat kebijakan dan menghambat pembangunan.

"Mungkin dari seluruh negara ini, Indonesia yang terbanyak (institusi pengawasan pemerintah), kalau tambah satu lagi apapun geraknya bisa salah juga," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya Jusuf Kalla mengatakan, pembentukan Densus Tipikor tidak terlalu mendesak, sebab masih banyak juga masalah korupsi yang ditangani oleh polisi.

Menurut Jusuf Kalla, jumlah institusi pengawasan pemerintah yang terlalu banyak memang bisa mencegah korupsi. Namun di sisi lain dapat membuat pejabat takut mengambil keputusan dan kebijakan, yang akhirnya dapat menghambat pembangunan negara.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Republika.co.id

  BacaJuga
  • Respons Setnov Ditahan KPK: Saya Masih Sakit, Kurang Tidur

    Senin, 20 Nov 2017 02:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto sempat memberikan keterangan kepada wartawan sesaat sebelum masuk ke dalam mobil yang membawanya ke rumah tahanan KPK, sekitar pukul 01.15 WIB. Dalam keteranga

  • Setnov Sudah Bisa Diperiksa KPK soal Kasus e-KTP

    Senin, 20 Nov 2017 02:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto telah dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat ke Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korups

  • KPK Kembali Lelang Mobil dan Motor Hasil Korupsi, Ada 9 Unit

    Sabtu, 18 Nov 2017 21:35

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang mobil dan sepeda motor yang disita dari para koruptor. Kali ini, terdapat sembilan unit mobil plus motor, dan sebagian be

  • Pernyataan Jokowi untuk Novanto Dinilai sebagai Peringatan Keras

    Sabtu, 18 Nov 2017 20:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Dimas Oky Nugroho me

  • KPK Dalami Kasus Kecelakaan Setya Novanto

    Jumat, 17 Nov 2017 13:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febridiansyah menjelaskan pihaknya akan mendalami kasus kecelakaan yang dialami oleh tersangka kasus E-KTP, Setya Novanto.Kat

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.