• Home
  • Nasional
  • BBM Tak Jadi Naik, PKS: Semoga Bukan Pencitraan

BBM Tak Jadi Naik, PKS: Semoga Bukan Pencitraan

Kamis, 11 Okt 2018 16:53
Dibaca: 99 kali
BAGIKAN:
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid
Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan kenaikan harga BBM jenis Premium yang seharusnya diumumkan pada Rabu (10/10). Sikap Jokowi yang disebut plin plan ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Hidayat pun mempertanyakan koordinasi antar kabinet pemerintahan Jokowi karena keputusan kebijakan kenaikan harga BBM tiba-tiba ditunda. Ia bahkan menyebut sikap Jokowi ini sebagai keajaiban dunia.

"Kan bagian dari keajaiban dunia. Ini bagian dari yang tersampaikan kepada publik yang begitu amat terbuka. Menteri Jonan menaikkan BBM, kemudian diturunkan lagi karena arahan Bapak Presiden. Ini juga satu hal yang aneh," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).

Kebijakan seperti itu, menurut Hidayat, seharusnya dikoordinasikan di internal pemerintah. Sehingga, tidak menimbulkan kebingungan publik.

"Seharusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah. Jadi ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Jokowi? Kok menteri bisa menaikkan terus kemudian diturunkan, itu suatu hal yang tidak memenuhi logika publik," ujarnya. 

Ia berharap tak ada pencitraan di balik langkah Jokowi menurunkan harga BBM setelah ada pengumuman kenaikan harga BBM. Baginya, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.

"Bahwa kemudian itu diturunkan Pak Jokowi, saya harap itu bukan karena pencitraan menjelang Pemilu 2019, tetapi karena mempertimbangkan fakta bahwa harga Premium kita itu seharusnya berapa. Supaya kemudian orang tidak menduga-duga seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan dan lain sebagainya, tapi betul harus berpihak kepada rakyat Indonesia," tutur Wakil Ketua MPR ini. 

Namun, jika harus melihat keadaan sekarang, Hidayat menilai ada upaya pencitraan yang ditunjukkan Jokowi lewat kebijakan tersebut. Pencitraan yang dimaksud Hidayat adalah upaya Jokowi untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya berpihak pada rakyat. 
Editor: Bobby Satia

Sumber: Kumparan

  BacaJuga
  • Polisi Selidiki Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

    Senin, 22 Okt 2018 20:57

    Liputanriau.com, Garut - Polisi menyelidiki kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang videonya viral di media sosial. Polres Garut mengerahkan tim ke tempat yang diduga sebagai lokasi p

  • FPI Kecam Pembakaran Bendera Tauhid oleh Banser Garut

    Senin, 22 Okt 2018 20:34

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru bicara DPP Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengecam keras tindakan belasan anggota Bantuan Ansor Serbaguna (Banser), Nahdlatul Ulama (NU) yang membakar bendera

  • Kubu Jokowi Ingin Gaet Yusril Demi Rebut Suara Eks HTI

    Kamis, 13 Sep 2018 15:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Kubu Joko Widodo - Ma'ruf Amin mengutarakan niat untuk menggaet Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.Hal ini menyusul pembelaan positif Yusril ter

  • Mardani Ali Sera dan Eks Jubir HTI Dilaporkan ke Polisi

    Rabu, 12 Sep 2018 17:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua DPP PKS sekaligus inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera dan mantan Jubir HTI Ismail Yusanto dilaporkan ke polisi oleh LBH Almisbat karena diduga hendak

  • GP Ansor Tolak Kedatangan UAS di Jepara

    Kamis, 30 Agu 2018 15:26

    Liputanriau.com, Jepara - Rencana kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Pondok Pesantren Alhusna Mayong Jepara, Jawa Tengah menuai kontroversi. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menilai kedatangan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.