Soal Kasus Vaksin Palsu

BIN Dianggap Kecolongan

Senin, 18 Jul 2016 14:06
Dibaca: 132 kali
BAGIKAN:

LIPUTANRIAU.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) dianggap kecolongan dalam kasus peredaran vaksin palsu. Sebab, lembaga yang dipimpin Sutiyoso ini gagal melakukan pencegahan atau deteksi dini.

Hal itu tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara mengatur bahwa Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Anggot‎a Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai kasus beredarnya vaksin palsu untuk anak yang baru-baru ini terungkap sangat mengerikan. Meskipun belum ada penelitian medis yang ilmiah dan akurat, namun secara sederhana bahaya vaksin palsu yang paling konkrit adalah tidak terlindunginya anak-anak dari ancaman penyakit yang seharusnya dicegah dengan vaksinasi.
 
Dia merujuk pada korbannya yang sangat banyak dan merupakan generasi muda. Menurutnya, kasus vaksin palsu ini dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

"Yang patut disayangkan adalah tidak terlihatnya peran BIN dalam mendeteksi dan mengungkap kasus vaksin palsu ini," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (18/7/2016)‎.

Dia berpandangan, seharusnya BIN tidak mempersepsikan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional dalam arti sempit seperti soal terorisme atau separatisme belaka. Dia menjelaskan, kasus seperti vaksin palsu ini justru merupakan ancaman yang lebih nyata.

"Ada gejala BIN kurang dapat menjalankan fungsi penyelidikannya dalam kasus ini," ungkapnya.

Terlebih, pada awal pelantikannya Kepala BIN Sutiyoso menyatakan akan merekrut 1.000 orang anggota dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu. "Kalau fungsi penyelidikan tersebut berjalan, saya yakin kasus ini sudah terungkap jauh hari sehingga banyak anak yang bisa diselamatkan," pungkasnya.

Editor: Riki

Sumber: Sindonews.com

  BacaJuga
  • Saksi: Andi Narogong Gelembungkan Harga Sistem Biometrix E-KTP

    Kamis, 27 Apr 2017 17:21

    Liputanriau.com, Jakarta- Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil yang dihadirkan sebagai saksi sidang perkara korupsi e-KTP kembali menguak peran penting Andi Agustinus alias A

  • Pengacara Jamin Miryam Haryani Tak Melarikan Diri

    Kamis, 27 Apr 2017 16:36

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai buron. Surat permohonan bantuan untuk pe

  • Tidak Kooperatif, KPK Jadikan Miryam Sebagai DPO

    Kamis, 27 Apr 2017 16:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Tersangka kasus memberikan keterangan palsu di sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani (MSH) telah ditetapkan sebagai DPO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Bahkan penyidik &

  • KPK Periksa Farhat Abbas

    Rabu, 26 Apr 2017 17:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pengacara Farhat Abbas sebagai saksi dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana k

  • KPK: Teror dan Ancaman Tak Pengaruhi Penyidikan E-KTP

    Selasa, 25 Apr 2017 13:22

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mengatakan teror yang menimpa penyidik utama Novel Baswedan tak menghentikan pengusutan megakorupsi kartu tanda pen

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.