• Home
  • Nasional
  • Buat Kebohongan Award, Petinggi PSI Dilaporkan Ke Polisi

Buat Kebohongan Award, Petinggi PSI Dilaporkan Ke Polisi

Senin, 07 Jan 2019 14:34
Dibaca: 614 kali
BAGIKAN:
PSI
Liputanriau.com, Jakarta - Petinggi dan sejumlah pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (Acta) ke Bareskrim Polri. Hal ini buntut dari Kebohongan Award yang dibuat PSI.

Mereka yang dilaporkan yakni, Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie beserta sekjennya, Raja Juli Antoni. Lalu pengurus partai, Tsamara Amany dan Dara Adinda Kesuma Nasution.

Keempatnya diduga telah melakukan penyebaran fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi, karena telah memberikan penghargaan Kebohongan Award kepada calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Sandiaga Uno, serta Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

"Pengurus PSI seolah-olah memberikan award, tapi tujuan sebenarnya diduga adalah penghinaan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, beserta tim suksesnya Andi Arief," kata Koordinator Tim Pelapor Acta, Djamaluddin Koedoeboen dalam keterangannya, Minggu, 6 Januari 2019.

Hendarsam Marantoko sebagai pelapor menambahkan, Kebohongan Award itu berisi fitnah, provokatif, dan ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Khususnya para pendukung Prabowo dan Sandiaga.

"Oleh karenanya, saya selaku pelapor yang juga adalah pendukung Bapak Prabowo dan Sandiaga, turut terkena dampak dan menjadi korban, sebagaimana yang diduga dilakukan para pengurus PSI tersebut," tuturnya.

Untuk itu, Hendarsam mendesak kepolisian segera menangkap para terlapor guna memberikan efek jera. "Juga untuk membantu program pemerintah dalam menghentikan penyebaran ujaran kebencian yang menyesatkan dan semakin meresahkan bagi masyarakat yang membaca media online," sebutnya.

Laporan Acta terdaftar di Bareskrim dengan Nomor: LP/B/0023/I/2019/BARESKRIM, tertanggal 6 Januari 2019. Terlapor dianggap melanggar tindak pidana kejahatan tentang konflik Suku, agama, RAS, dan antar golongan (SARA) yang tidak diketahui Pasal 156 KUHP Jo pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Liputan6

  BacaJuga
  • Izin Dicabut dan Diblokir, Jurdil2019 Protes Bawaslu dan Kominfo

    Minggu, 21 Apr 2019 15:55

    Liputanriau.com, Jakarta - Lembaga pemantau Pemilu 2019, Jurdil2019, mengajukan protes karena izinnya dicabut Bawaslu dan situsnya diblokir oleh Kementerian Kominfo. Mereka memprotes ke Bawaslu dan Ko

  • Bawaslu Cabut Izin Situs Jurdil2019

    Minggu, 21 Apr 2019 15:51

    Liputanriau.com, Jakarta - Bawaslu mencabut izin atau akreditasi satu lembaga pemantau Pemilu 2019. Pencabutan izin ini dilakukan karena lembaga itu tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip peman

  • Update Real Count KPU Hari ini, Jokowi 54,14%, Prabowo 45,86%

    Minggu, 21 Apr 2019 15:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo- Ma'ruf Amin siang ini masih unggul atas Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Hal ini berdasarkan rea

  • Lima Anggota Panwaslu di Aceh Dipecat Karena Foto Pose Dua Jari

    Selasa, 16 Apr 2019 14:46

    Liputanriau.com, Banda Aceh - Lima Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Aceh Tamiang diberhentikan karena melanggar etik penyelenggara Pemilu.Pemberhentian dilakukan setelah proses kajian dan per

  • 40 Lembaga Quick Count yang Resmi Terdaftar di KPU

    Selasa, 16 Apr 2019 14:43

    Liputanriau.com, Jakarta - KPU merilis nama-nama lembaga survei yang akan menampilkan quick count hasil pemilihan pada Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 40 lembaga survei telah terdaftar. "Sekarang

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.