Bupati Banyuasin Dituntut 8 Tahun Penjara

Senin, 20 Mar 2017 14:58
Dibaca: 26 kali
BAGIKAN:
Raja Adil Siregar
Bupati nonaktif Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian di Pengadilan Tipikor, Senin (20/3/2017)(Foto: Raja Adil Siregar-detikcom)
Liputanriau-PALEMBANG - Bupati nonaktif Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa pada KPK menyebut Yan Anton terbukti menerima duit suap.

Jaksa pada KPK juga menuntunt agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan yakni mencabut hak politik Yan selama 5 tahun setelah Yan selesai menjalani pidana.

"Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan selain dijatuhi pidana pokok, juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan seluruh dan sebagian hak tertentu," ujar jaksa KPK Roy Riadi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Senin (20/3/2017).

Jaksa menilai Yan Anton menyalahgunakan jabatan publik yang dipercayakan sebagai Bupati Banyuasin. Namun Yan Anton justru mencederai amanah yang di embannya dengan melakukan tindak pidana korupsi.

"Perbuatan terdakwa sama sekali tidak mencerminkan sebagai kepala daerah dan tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mencederai kepercayaan masyarakat," imbuh Jaksa.

Yan dinilai jaksa terbukti menerima uang Rp 6,3 miliar dari Zulfikar salah satu rekanan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Uang itu nantinya akan diperhitungkan dengan proyek yang akan didapat Zulfikar.

Selain Yan, jaksa juga membacakan tuntutan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Umar Usman dengan tuntutan 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.

Selain itu jaksa juga menuntut Kepala seksi peningkatan mutu pendidikan Sutaryo, Kasubag Rumah Tangga Sekda Banyuasin Rustami, dan rekanan proyek Kirman dengan hukuman penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. (detikcom)
Sumber: detik.com

  BacaJuga
  • KPK: Hak Angket Hambat Proses Hukum E-KTP

    Jumat, 28 Apr 2017 15:05

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai gerah atas usul hak angket yang hendak digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan langkah yang dilaku

  • Hak Angket DPR Soal Korupsi KTP-El Dinilai Langgar Undang-Undang

    Jumat, 28 Apr 2017 14:58

    Liputanriau.com, Jakarta - Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak Roji Santani mengatakan pengusulan hak angket kasus dugaan korupsi KTP-el yang kini ditangani Komisi P

  • Ini Alasan F-Gerindra "Walk Out" Saat Pengambilan Keputusan Hak Angket KPK

    Jumat, 28 Apr 2017 14:50

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani, mengaku tak habis pikir dengan Pimpinan DPR yang sepihak memutuskan usulan hak angket dari Komisi III DPR terhadap Komisi Pembera

  • KPK: Mata Novel Baswedan Dilakukan Empat Tindakan

    Kamis, 27 Apr 2017 16:58

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan dokter yang menangani Novel Baswedan akan melakukan empat tindakan terhadap mata penyidik KPK itu ya

  • Komisi IV Ingatkan Pemko Pekanbaru Serius Tanggapi Keluhan Warga Soal Jalan Rusak

    Kamis, 27 Apr 2017 06:08

    PEKANBARU - Persoalan pembangunan dan kerusakan infrastruktur memang bukan persoalan baru lagi, namun Pemerintah Kota Pekanbaru diminta tetap memprioritaskan dan agar mendengar keluhan dari masyarakat

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.