• Home
  • Nasional
  • DPR RI Temukan Kejanggalan SP3 Karhutla oleh Polda Riau

DPR RI Temukan Kejanggalan SP3 Karhutla oleh Polda Riau

Selasa, 27 Sep 2016 21:03
Dibaca: 130 kali
BAGIKAN:
Demo aktivis Walhi yang mendesak Polda Riau untuk mencabut SP3 terhadap perusahaan diduga pelaku Karlahut.
Liputanriau.com-JAKARTA- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyebutkan panitia
kerja (panja) kebakaran hutan dan lahan telah menemukan
kejanggalan-kejanggalan atas dihentikan atau diterbitkannya SP3 oleh Polda
Riau. 

"Berdasarkan data yang diberikan pada kami, ada pertanyaan besar yang bagi
kita. Untuk sementara kita anggap sebagai kejanggalan," kata Arsul di
Gedung DPR, Selasa (27/9/16). 

Ia menjelaskan, Panja karhutla dibentuk  khusus untuk menggali dan
mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Sebab, Polda Riau telah
mengeluarkan SP3 terhadap 15 perusahaan sehingga menimbulkan pertanyaan
dimana laporan pada kepolisian Bulan September 2015, namun dikeluarkan SP3
bulan April. 
"Pertanyaan dasarnya adalah apakah jajaran penegak hukum di sana Reserse
Polda telah maksimal dan optimal cari alat bukti. Apa benar sudah mentok
tidak ada potensi dijadikan alat bukti sehingga dikeluarkan SP3,"
ungkapnya. 

Ia mencontohkan ada proses penyidikan yang dimulai dimana ada 15 perusahaan
di SP3, tapi SPDP yang disampaikan kejaksaan setempat hanya ada 3
perusahaan. Tentu, ini menjadi pertanyaan dan pendalaman panja karhutla
kenapa hanya 3 perusahaan. 

Lebih lanjut Arsul mengatakan, Panja menemukan kejanggalan atas keterangan
saksi ahli yang menyimpulkan tidak ditemukannya unsur-unsur pidana yang
disangkakan pada si terlapor. Namun, ketika didalami ternyata ada yang
janggal dari latar belakang saksi ahli tersebut. 
"Begitu kita dalami setelah kita baca ada yang janggal, misalnya, saksi
ahlinya itu menerangkan tentang kebakaran hutan tapi latar belakangnya
Sarjana Kesmas bukan Sarjana Kehutanan," sebutnya.

Ia menambahkan, kalau dibandingkan dengan saksi-saksi ahli saat Polda Riau
menyidik kasus 8 tahun yang lalu ketika Kapolda saat itu Brigjen
Sutjiptadi, itu sangat keras sanksi yang diberikan terhadap perusahaan
besar yang melanggar aturan hukum. 

"Cara beliau tangani perkara sangat mengesankan, karena saksi ahli yang
dipanggil benar-benar yang ahli misal guru besar, akademisi IPB dan
lain-lain. Tapi, saksi yang sekarang malah pegawai badan lingkungan hidup
Riau," katanya. 

Arsul mengatakan ini menimbulkan pertanyaan besar karena tugas dia
mengawasi perusahaan, sehingga kalau sanksinya berkaitan dengan perusahaan
tentu akan timbul motif kepentingan. Sebab, kalau saksi ahli menemukan ada
kesalahan ini dipertanyakan juga. 

"Kenapa kok saksinya tidak seperti waktu dulu ketika ilegal loging
terungkap lagi pelaku-pelaku lainnya yang terkait perizinan, ini yang terus
didalami. Tujuannya agar Polda maksimal mengungkap," tandasnya.***(jor)
  BacaJuga
  • Saksi: Andi Narogong Gelembungkan Harga Sistem Biometrix E-KTP

    Kamis, 27 Apr 2017 17:21

    Liputanriau.com, Jakarta- Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil yang dihadirkan sebagai saksi sidang perkara korupsi e-KTP kembali menguak peran penting Andi Agustinus alias A

  • Pengacara Jamin Miryam Haryani Tak Melarikan Diri

    Kamis, 27 Apr 2017 16:36

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus e-KTP Miryam S Haryani sebagai buron. Surat permohonan bantuan untuk pe

  • Tidak Kooperatif, KPK Jadikan Miryam Sebagai DPO

    Kamis, 27 Apr 2017 16:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Tersangka kasus memberikan keterangan palsu di sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani (MSH) telah ditetapkan sebagai DPO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Bahkan penyidik &

  • KPK Periksa Farhat Abbas

    Rabu, 26 Apr 2017 17:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pengacara Farhat Abbas sebagai saksi dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana k

  • KPK: Teror dan Ancaman Tak Pengaruhi Penyidikan E-KTP

    Selasa, 25 Apr 2017 13:22

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mengatakan teror yang menimpa penyidik utama Novel Baswedan tak menghentikan pengusutan megakorupsi kartu tanda pen

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.