• Home
  • Nasional
  • DPR RI Temukan Kejanggalan SP3 Karhutla oleh Polda Riau

DPR RI Temukan Kejanggalan SP3 Karhutla oleh Polda Riau

Selasa, 27 Sep 2016 21:03
Dibaca: 198 kali
BAGIKAN:
Demo aktivis Walhi yang mendesak Polda Riau untuk mencabut SP3 terhadap perusahaan diduga pelaku Karlahut.
Liputanriau.com-JAKARTA- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyebutkan panitia
kerja (panja) kebakaran hutan dan lahan telah menemukan
kejanggalan-kejanggalan atas dihentikan atau diterbitkannya SP3 oleh Polda
Riau. 

"Berdasarkan data yang diberikan pada kami, ada pertanyaan besar yang bagi
kita. Untuk sementara kita anggap sebagai kejanggalan," kata Arsul di
Gedung DPR, Selasa (27/9/16). 

Ia menjelaskan, Panja karhutla dibentuk  khusus untuk menggali dan
mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Sebab, Polda Riau telah
mengeluarkan SP3 terhadap 15 perusahaan sehingga menimbulkan pertanyaan
dimana laporan pada kepolisian Bulan September 2015, namun dikeluarkan SP3
bulan April. 
"Pertanyaan dasarnya adalah apakah jajaran penegak hukum di sana Reserse
Polda telah maksimal dan optimal cari alat bukti. Apa benar sudah mentok
tidak ada potensi dijadikan alat bukti sehingga dikeluarkan SP3,"
ungkapnya. 

Ia mencontohkan ada proses penyidikan yang dimulai dimana ada 15 perusahaan
di SP3, tapi SPDP yang disampaikan kejaksaan setempat hanya ada 3
perusahaan. Tentu, ini menjadi pertanyaan dan pendalaman panja karhutla
kenapa hanya 3 perusahaan. 

Lebih lanjut Arsul mengatakan, Panja menemukan kejanggalan atas keterangan
saksi ahli yang menyimpulkan tidak ditemukannya unsur-unsur pidana yang
disangkakan pada si terlapor. Namun, ketika didalami ternyata ada yang
janggal dari latar belakang saksi ahli tersebut. 
"Begitu kita dalami setelah kita baca ada yang janggal, misalnya, saksi
ahlinya itu menerangkan tentang kebakaran hutan tapi latar belakangnya
Sarjana Kesmas bukan Sarjana Kehutanan," sebutnya.

Ia menambahkan, kalau dibandingkan dengan saksi-saksi ahli saat Polda Riau
menyidik kasus 8 tahun yang lalu ketika Kapolda saat itu Brigjen
Sutjiptadi, itu sangat keras sanksi yang diberikan terhadap perusahaan
besar yang melanggar aturan hukum. 

"Cara beliau tangani perkara sangat mengesankan, karena saksi ahli yang
dipanggil benar-benar yang ahli misal guru besar, akademisi IPB dan
lain-lain. Tapi, saksi yang sekarang malah pegawai badan lingkungan hidup
Riau," katanya. 

Arsul mengatakan ini menimbulkan pertanyaan besar karena tugas dia
mengawasi perusahaan, sehingga kalau sanksinya berkaitan dengan perusahaan
tentu akan timbul motif kepentingan. Sebab, kalau saksi ahli menemukan ada
kesalahan ini dipertanyakan juga. 

"Kenapa kok saksinya tidak seperti waktu dulu ketika ilegal loging
terungkap lagi pelaku-pelaku lainnya yang terkait perizinan, ini yang terus
didalami. Tujuannya agar Polda maksimal mengungkap," tandasnya.***(jor)
  BacaJuga
  • Presiden Menerima Permintaan Maaf Malaysia

    Senin, 21 Agu 2017 20:04

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima permintaan maaf pemerintah Malaysia. Maaf disampaikan akibat bendera Indonesia dicetak terbalik dalam buku panduan Sea Games 2017."Ya iya

  • Tifatul Sembiring Minta Maaf soal Doa Melalui Twitter

    Senin, 21 Agu 2017 19:56

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring meminta maaf atas doanya yang disebut-sebut menyindir Presiden Joko Widodo. Tifatul menyampaikan permohonan maafnya

  • Jokowi: Saya Bukan Diktator

    Selasa, 08 Agu 2017 13:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan bahwa dirinya bukan seorang pemimpin yang diktator. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan kuis kepada salah satu peser

  • Presiden Jokowi Rilis "Vlog" Kemajuan Tol Pekanbaru-Dumai

    Selasa, 01 Agu 2017 13:48

    Liputanriau.com, Pekanbaru - Presiden Joko Widodo merilis video catatan hariannya atau "Vlog", tentang kunjungannya ke proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Provinsi Riau.Video berdurasi sekitar tiga me

  • Kapolri Penuhi Panggilan Jokowi ke Istana

    Senin, 31 Jul 2017 15:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menghadap ke Istana Negara, Senin (31/7/2017).Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen P

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.