• Home
  • Nasional
  • DPR RI Temukan Kejanggalan SP3 Karhutla oleh Polda Riau

DPR RI Temukan Kejanggalan SP3 Karhutla oleh Polda Riau

Selasa, 27 Sep 2016 21:03
Dibaca: 289 kali
BAGIKAN:
Demo aktivis Walhi yang mendesak Polda Riau untuk mencabut SP3 terhadap perusahaan diduga pelaku Karlahut.
Liputanriau.com-JAKARTA- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyebutkan panitia
kerja (panja) kebakaran hutan dan lahan telah menemukan
kejanggalan-kejanggalan atas dihentikan atau diterbitkannya SP3 oleh Polda
Riau. 

"Berdasarkan data yang diberikan pada kami, ada pertanyaan besar yang bagi
kita. Untuk sementara kita anggap sebagai kejanggalan," kata Arsul di
Gedung DPR, Selasa (27/9/16). 

Ia menjelaskan, Panja karhutla dibentuk  khusus untuk menggali dan
mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Sebab, Polda Riau telah
mengeluarkan SP3 terhadap 15 perusahaan sehingga menimbulkan pertanyaan
dimana laporan pada kepolisian Bulan September 2015, namun dikeluarkan SP3
bulan April. 
"Pertanyaan dasarnya adalah apakah jajaran penegak hukum di sana Reserse
Polda telah maksimal dan optimal cari alat bukti. Apa benar sudah mentok
tidak ada potensi dijadikan alat bukti sehingga dikeluarkan SP3,"
ungkapnya. 

Ia mencontohkan ada proses penyidikan yang dimulai dimana ada 15 perusahaan
di SP3, tapi SPDP yang disampaikan kejaksaan setempat hanya ada 3
perusahaan. Tentu, ini menjadi pertanyaan dan pendalaman panja karhutla
kenapa hanya 3 perusahaan. 

Lebih lanjut Arsul mengatakan, Panja menemukan kejanggalan atas keterangan
saksi ahli yang menyimpulkan tidak ditemukannya unsur-unsur pidana yang
disangkakan pada si terlapor. Namun, ketika didalami ternyata ada yang
janggal dari latar belakang saksi ahli tersebut. 
"Begitu kita dalami setelah kita baca ada yang janggal, misalnya, saksi
ahlinya itu menerangkan tentang kebakaran hutan tapi latar belakangnya
Sarjana Kesmas bukan Sarjana Kehutanan," sebutnya.

Ia menambahkan, kalau dibandingkan dengan saksi-saksi ahli saat Polda Riau
menyidik kasus 8 tahun yang lalu ketika Kapolda saat itu Brigjen
Sutjiptadi, itu sangat keras sanksi yang diberikan terhadap perusahaan
besar yang melanggar aturan hukum. 

"Cara beliau tangani perkara sangat mengesankan, karena saksi ahli yang
dipanggil benar-benar yang ahli misal guru besar, akademisi IPB dan
lain-lain. Tapi, saksi yang sekarang malah pegawai badan lingkungan hidup
Riau," katanya. 

Arsul mengatakan ini menimbulkan pertanyaan besar karena tugas dia
mengawasi perusahaan, sehingga kalau sanksinya berkaitan dengan perusahaan
tentu akan timbul motif kepentingan. Sebab, kalau saksi ahli menemukan ada
kesalahan ini dipertanyakan juga. 

"Kenapa kok saksinya tidak seperti waktu dulu ketika ilegal loging
terungkap lagi pelaku-pelaku lainnya yang terkait perizinan, ini yang terus
didalami. Tujuannya agar Polda maksimal mengungkap," tandasnya.***(jor)
  BacaJuga
  • Pekan Ini, Novel Akan Pulang ke Indonesia

    Senin, 19 Feb 2018 14:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan hampir selesai menjalani perawatan mata di Singapura dan diperkirakan akan pulang ke Indonesia pada pekan ini.Juru bicar

  • Cerita Jokowi Jadi Imam dan Makmum Saat Shalat di Afghanistan

    Rabu, 31 Jan 2018 13:14

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya saat shalat berjemaah di Masjid di Kompleks Istana Kepresidenan Arg, di Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018).Sebelumnya, vid

  • Terbang ke Sri Lanka, Jokowi Awali Kunjungan ke 5 Negara

    Rabu, 24 Jan 2018 14:17

    Liputanriau.comm Jakarta - Presiden Joko Widodo, Rabu (23/1/2018) pagi, bertolak ke Sri Lanka. Perjalanan itu mengawali serangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke lima negara, yakni Sri Lanka

  • Jokowi Sempat Bingung Dapat Gelar Pelapor Gratifikasi Terpatuh

    Senin, 11 Des 2017 15:56

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada perayaan Hari Antikorupsi se-Dunia di Hotel Bidakara, Ja

  • Jokowi Paling Rajin Lapor Gratifikasi ke KPK

    Senin, 11 Des 2017 15:52

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan tertinggi dalam pelaporan gratifikasi. Penghargaan tersebut disandangkan KPK terkait keaktifan tokoh tersebut dalam melaporkan g

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.