• Home
  • Nasional
  • Demokrat Bakal Ajukan Hak Angket Menyoal Pelantikan Iwan Bule

Demokrat Bakal Ajukan Hak Angket Menyoal Pelantikan Iwan Bule

Selasa, 19 Jun 2018 14:32
Dibaca: 104 kali
BAGIKAN:
Pelantikan Komisaris Jenderal Muhammad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat.

Liputanriau.com, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat akan mengajukan hak angket menyusul dilantiknya Komisaris Jenderal Muhammad Iriawan atau Iwan Bule sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat pada Senin 18 Juni 2018.

"Segera setelah libur lebaran selesai, kami akan mengajukan angket ke DPR," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean saat dihubungi Tempo pada Selasa, 19 Juni 2018.

Ferdinad menjelaskan, alasan Demokrat mengajukan angket ke DPR karena melihat banyak kejanggalan atas penunjukan Iwan Bule tersebut. "Dulu sudah ditolak publik dan dibatalkan oleh pemerintah. Kenapa sekarang pemerintah menjilat ludah sendiri? Ini yang aneh," ujar Ferdinand.

Selain itu, ujar Ferdinand, pelantikan ini juga dianggap melanggar tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Atas dasar tersebut, Partai Demokrat mencurigai ada muatan kepentingan subjektif pemerintah atau Presiden dalam hal ini. "Terlebih pengakuan Tjahjo bahwa dia mengusulkan Sekjen Mendagri untuk Pj Gubernur, tapi Pak Jokowi tetap memilih Iwan Bule. Maka itu kita ingin mengetahui kebenaran yang ada," ujar Ferdinand.

Kemarin, 18 Juni 2019, sebanyak 11 anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Gerindra juga memutuskan absen di acara pelantikan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Merdeka, Bandung.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Ricky Kurniawan mengatakan, aksi boikot itu bentuk perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Mereka mempersoalkan status Iriawan yang berlatar profesi di kepolisian. Keputusan boikot dengan absen hadir secara total itu hanya berlaku di internal partai.

Sebelumnya kata Ricky, ada spekulasi pemerintah akan menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai Penjabat untuk menggantikan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur yang habis masa kerjanya pada 13 Juni lalu. Penjabat Gubernur bekerja hingga Gubernur terpilih dan wakilnya dilantik pasca pemilihan gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018. "Kalau Sekda bisa diterima dan netral," katanya Senin malam, 18 Juni 2018.

Penunjukan Iwan Bule yang mantan Kapolda Jabar itu, kata Ricky membuat sebagian masyarakat berspekulasi soal netralitasnya dalam Pilkada Jabar 2018. Apalagi ada mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan yang ikut kontes sebagai Wakil Gubernur bersama calon Gubernur TB Hasanuddin sokongan PDIP. "Sesama mantan Kapolda, ada juga jiwa korsa," katanya.

Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal M. Iriawan menjamin netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Jawa Barat, termasuk pilgub Jabar 2018. "Saya ini meniti karier dari bawah, sampai sekarang alhamdulillah diberikan bintang tiga oleh Yang Maha Kuasa melalui tentunya negara. Itu pertaruhan kalau saya tidak netral, sayang karir saya," kata Iwan Bule di Bandung, Senin, 18 Juni 2018.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo

  BacaJuga
  • Mayoritas Pengurus DPP Demokrat Pilih Prabowo Dibanding Jokowi

    Senin, 23 Jul 2018 17:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Mayoritas pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat lebih memilih mendukung Prabowo Subianto ketimbang Joko Widodo dalam Pilpres 2019.Hal ini diketahui dari voting yang dila

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.