Ditahan KPK, PAN Pecat Zumi Zola

Selasa, 10 Apr 2018 14:22
Dibaca: 88 kali
BAGIKAN:
Gubernur Jambi Zumi Zola

Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkomentar terkait kasus yang membelit kadernya, Zumi Zola. Zumi Zola yang menjabat Gubernur Jambi tersebut Senin (10/4/2018) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena kasus suap senilai RP 6 miliar.

Menurut Zulkifli kasus yang menimpa Zumi Zola harus menjadi pembelajaran kader PAN di seluruh daerah untuk menjuhi praktik korupsi.

"Seluruh kader PAN jauh hari saya minta untuk taat hukum menjauhi korupsi. Saya kira ini pelajaran penting dan jangan sampai terulang lagi kader kader PAN lainnya," ujar Zulkilfli di Kompleks Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2018).

Menurut Zulkifli, Zumi Zola telah dipecat dari keanggotaan partainya. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka menurutnya Zumi Zola telah otomatis dikeluarkan dari keanggotaan partai berlambang matahari terbit tersebut.

"Otomatis (dipecat), itu sudah jauh hari, sudah lama," katanya.

PAN juga menurut Zulkifli belum akan memberikan bantuan hukum kepada Zumi Zola.‎ Pasalnya menurut Zulkifli, Zumi telah memiliki penasehat hukumnya sendiri.

"Belum, sudah punya (penasehat hukum)," pungkasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Jambi Zumi Zola yang menjadi tersangka oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi. Zumi Zola ditahan setelah diperiksa sekitar delapan jam oleh penyidik. Dirinya masuk Gedung KPK pada pukul 10.00 WIB dan keluar sekitar pukul 18.45 WIB.

"Tersangka ZZ ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan C1 KPK," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (9/4/2018).

Seperti diketahui, Zumi Zola bersama Plt Kadis PUPR Jambi Arfan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi. Atas perbuatannya, Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tribunnews

  BacaJuga
  • Baca Pembelaan Diri, Setya Novanto Terisak

    Jumat, 13 Apr 2018 10:46

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pribadinya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat, 13 April 2018. Saat

  • 12 Kejanggalan Kecelakaan Setya Novanto yang Diungkap Saksi

    Senin, 09 Apr 2018 13:59

    Liputanriau.com, Jakarta - Sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa dalam sidang dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan terkai

  • Perawat Akui Bimanesh Minta Infus Setya Novanto Ditempel Saja

    Senin, 02 Apr 2018 18:39

    Liputanriau.com, Jakarta - Supervisor Keperawatan Rumah Sakit Medika Permata Hijau Indri Astuti mengaku diperintahkan Bimanesh Sutarjo agar jarum infus hanya ditempelkan saja ke lengan Setya Novan

  • Korupsi Setya Novanto Melintasi Enam Negara

    Jumat, 30 Mar 2018 16:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan korupsi proyek e-KTP yang dilakukan Setya Novanto mirip upaya pencucian uang. Uang yang mengalir ke Novanto, terlebih

  • Setya Novanto Sempat Siapkan Rp20 Miliar untuk Sogok KPK

    Kamis, 29 Mar 2018 16:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto, terdakwa kasus dugaan korupsi dana proyek KTP elektronik, ternyata pernah mencoba menyuap Komisi Pemberantasan Korupsi.Hal tersebut diungkapkan Jaksa Penu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.