Ditahan KPK, PAN Pecat Zumi Zola

Selasa, 10 Apr 2018 14:22
Dibaca: 94 kali
BAGIKAN:
Gubernur Jambi Zumi Zola

Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkomentar terkait kasus yang membelit kadernya, Zumi Zola. Zumi Zola yang menjabat Gubernur Jambi tersebut Senin (10/4/2018) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena kasus suap senilai RP 6 miliar.

Menurut Zulkifli kasus yang menimpa Zumi Zola harus menjadi pembelajaran kader PAN di seluruh daerah untuk menjuhi praktik korupsi.

"Seluruh kader PAN jauh hari saya minta untuk taat hukum menjauhi korupsi. Saya kira ini pelajaran penting dan jangan sampai terulang lagi kader kader PAN lainnya," ujar Zulkilfli di Kompleks Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2018).

Menurut Zulkifli, Zumi Zola telah dipecat dari keanggotaan partainya. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka menurutnya Zumi Zola telah otomatis dikeluarkan dari keanggotaan partai berlambang matahari terbit tersebut.

"Otomatis (dipecat), itu sudah jauh hari, sudah lama," katanya.

PAN juga menurut Zulkifli belum akan memberikan bantuan hukum kepada Zumi Zola.‎ Pasalnya menurut Zulkifli, Zumi telah memiliki penasehat hukumnya sendiri.

"Belum, sudah punya (penasehat hukum)," pungkasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Jambi Zumi Zola yang menjadi tersangka oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi. Zumi Zola ditahan setelah diperiksa sekitar delapan jam oleh penyidik. Dirinya masuk Gedung KPK pada pukul 10.00 WIB dan keluar sekitar pukul 18.45 WIB.

"Tersangka ZZ ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan C1 KPK," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (9/4/2018).

Seperti diketahui, Zumi Zola bersama Plt Kadis PUPR Jambi Arfan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi. Atas perbuatannya, Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tribunnews

  BacaJuga
  • Ngabalin Jadi Komisaris AP I, Elite PD: Rezim Bagi-bagi Kursi!

    Kamis, 19 Jul 2018 21:57

    Jakarta - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin kini menjabat anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I. Elite Partai Demokrat menyindir pengangkatan

  • Ali Mochtar Ngabalin Jadi Komisaris Angkasa Pura I

    Kamis, 19 Jul 2018 21:53

    Liputanrriau.com, Jakarta - Kementerian BUMN mengumumkan perubahan susunan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) di mana terdapat tiga nama baru menduduki posisi Komisaris, yaitu Djoko Sasono, Tr

  • Fahri Hamzah: OTT KPK Merupakan Skenario Intelijen

    Sabtu, 14 Jul 2018 16:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat bicara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah anggota dewan.Terbar

  • Fahri Hamzah: Ibu Susi Bikin Nelayan Sengsara

    Kamis, 12 Jul 2018 14:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah perang mulut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Twitter. Tanpa basa-basi, Fahri pun membeberkan sejumlah kesalahan Susi.F

  • Polisi Bersenjata Masuk Unri Geledah Teroris, Fahri Hamzah Protes

    Minggu, 03 Jun 2018 00:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memprotes polisi yang membawa senjata saat menggeledah terduga teroris di Universitas Riau (Unri) di Pekanbaru. Menurutnya, senjata yang

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.