Ditahan KPK, PAN Pecat Zumi Zola

Selasa, 10 Apr 2018 14:22
Dibaca: 102 kali
BAGIKAN:
Gubernur Jambi Zumi Zola

Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkomentar terkait kasus yang membelit kadernya, Zumi Zola. Zumi Zola yang menjabat Gubernur Jambi tersebut Senin (10/4/2018) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena kasus suap senilai RP 6 miliar.

Menurut Zulkifli kasus yang menimpa Zumi Zola harus menjadi pembelajaran kader PAN di seluruh daerah untuk menjuhi praktik korupsi.

"Seluruh kader PAN jauh hari saya minta untuk taat hukum menjauhi korupsi. Saya kira ini pelajaran penting dan jangan sampai terulang lagi kader kader PAN lainnya," ujar Zulkilfli di Kompleks Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2018).

Menurut Zulkifli, Zumi Zola telah dipecat dari keanggotaan partainya. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka menurutnya Zumi Zola telah otomatis dikeluarkan dari keanggotaan partai berlambang matahari terbit tersebut.

"Otomatis (dipecat), itu sudah jauh hari, sudah lama," katanya.

PAN juga menurut Zulkifli belum akan memberikan bantuan hukum kepada Zumi Zola.‎ Pasalnya menurut Zulkifli, Zumi telah memiliki penasehat hukumnya sendiri.

"Belum, sudah punya (penasehat hukum)," pungkasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Jambi Zumi Zola yang menjadi tersangka oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi. Zumi Zola ditahan setelah diperiksa sekitar delapan jam oleh penyidik. Dirinya masuk Gedung KPK pada pukul 10.00 WIB dan keluar sekitar pukul 18.45 WIB.

"Tersangka ZZ ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan C1 KPK," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (9/4/2018).

Seperti diketahui, Zumi Zola bersama Plt Kadis PUPR Jambi Arfan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi. Atas perbuatannya, Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tribunnews

  BacaJuga
  • Zulkifli Hasan Diperiksa KPK

    Selasa, 18 Sep 2018 10:10

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, Selasa, 18 September 2018.Wakil Ketua Ma

  • KPK Tegaskan Eks Koruptor Tak Layak Dipilih

    Sabtu, 15 Sep 2018 15:57

    Liputanriau.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menganulir PKPU yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg di Pemilu 2019. Ini artinya, eks koruptor melenggang maju sebagai caleg tanpa melanggar atu

  • KPK Punya Bukti Aliran Suap PLTU Riau-1 ke Sofyan Basir

    Jumat, 31 Agu 2018 15:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan lembaganya telah memiliki alat bukti adanya dugaan aliran suap proyek PLTU Riau-1 ke Direktur Uta

  • KPK Bebaskan Ketua dan Wakil Ketua PN Medan

    Rabu, 29 Agu 2018 16:36

    Liputanriau.com, Medan - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 8 orang di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (28/8). Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan 4 orang hakim. Namun

  • Ada BUMN yang Borong Tiket Asian Games untuk Dibagikan ke Pejabat

    Selasa, 28 Agu 2018 16:40

    Liputanriau.com, Jakarta - KPK mendapat laporan soal ada sejumlah pejabat negara yang meminta tiket gratis Asian Games 2018 dengan memanfaatkan jabatannya. Tak hanya itu, laporan tersebut menyebutkan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.