• Home
  • Nasional
  • Dituding Terima Gratifikasi, TGB: Rabu Saya Jelaskan

Dituding Terima Gratifikasi, TGB: Rabu Saya Jelaskan

Selasa, 18 Sep 2018 12:47
Dibaca: 116 kali
BAGIKAN:
Tuan Guru Bajang (TGB)

Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) membantah tudingan yang menyebut dirinya menerima gratifikasi dari PT Recapital Asset Management sebesar Rp 1,15 miliar pada 2010.

Ia berjanji akan menjawab secara lengkap tudingan tersebut Rabu (19/9/2018). "Itu bukan gratifikasi. Rabu saya akan jelaskan semua," kata TGB melalui telepon, Senin (17/9/2018).

Ia mengaku kelelahan dengan rentetan kegiatan di akhir masa jabatannya sebagai gubernur NTB. Terakhir, kegiatan pelepasan TGB di Kompleks Islamic Center NTB, Senin (17/9/2018) . "Insya Allah Rabu saya jawab lewat jumpa pers. Kalau sekarang, saya lelah sekali. Tunggu Rabu ya," pinta TGB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan memeriksa TGB di rumah dinasnya pada pertengahan Mei 2018 lalu. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) diduga turut dilibatkan KPK dalam pemeriksaan tersebut.

PPATK disebut-sebut menemukan aliran dana dari PT Recapital Asset Management ke rekening Bank Syariah Mandiri milik TGB senilai Rp 1,15 miliar pada 2010 lalu. KPK mensinyalir uang itu berkaitan dengan pembelian 24 persen saham hasil divestasi Newmont oleh PT Multi Daerah Bersaing pada November 2009 silam

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, dirinya belum bisa menjelaskan secara gamblang soal ini, karena belum dalam tingkat penyidikan. ”Saya tidak bisa bicara banyak kalau prosesnya itu belum di tingkat penyidikan,” kata Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Febri Diansyah membenarkan, KPK pernah meminta keterangan TGB terkait dugaan aliran dana tersebut. "Sudah pernah dimintakan keterangan,"ucap Febri.

Terpisah, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, seluruh proses hukum harus dihormati dan tidak boleh diintervensi oleh politik.

"Ya tentu saja seluruh proses hukum harus dihormati, dan tidak boleh diintervensi oleh politik. Ya hukum harus berkeadilan, hukum harus independen, hukum harus merdeka dalam menjalankan fungsi-fungsi penyidikannya," ujarnya.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Indopos

  BacaJuga
  • KPK Usut Peran James Riady dalam Kasus Meikarta

    Sabtu, 20 Okt 2018 16:10

    Liputanriau.com, Jakarta - KPK berencana memeriksa CEO Lippo Group James Riady sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan superblok Meikarta. Penyidik KPK akan mengklarifikasi apa yang diketahui James

  • Tak Ada Bukti Suap Meikarta Di Rumah James Riady

    Sabtu, 20 Okt 2018 16:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Rumah CEO Lippo Group James Riady menjadi salah satu lokasi yang digeledah KPK terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Namun, penyidik tidak menemukan bukti dari pengg

  • KPK Sita Sejumlah Uang Dari Rumah Bupati Bekasi

    Kamis, 18 Okt 2018 17:05

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak lebih dari Rp100 juta dari kediaman Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yason (NHY). Uang dalam bentuk rupiah dan yuwan itu

  • Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta Dikeluarkan dari Tim Kampanye Jokowi

    Selasa, 16 Okt 2018 16:37

    Liputanriau.com, Jakarta - Timses Jokowi-Ma'ruf mengeluarkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dari struktur tim kampanye daerah di Jabar. Keputusan ini dikeluarkan setelah Neneng ditetapkan seb

  • Bos Lippo Ditahan KPK Terkait Suap Meikarta

    Selasa, 16 Okt 2018 16:27

    Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10). Billy merupakan tersangka suap terkait izin proyek

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.