• Home
  • Nasional
  • Dituding Terima Gratifikasi, TGB: Rabu Saya Jelaskan

Dituding Terima Gratifikasi, TGB: Rabu Saya Jelaskan

Selasa, 18 Sep 2018 12:47
Dibaca: 123 kali
BAGIKAN:
Tuan Guru Bajang (TGB)

Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) membantah tudingan yang menyebut dirinya menerima gratifikasi dari PT Recapital Asset Management sebesar Rp 1,15 miliar pada 2010.

Ia berjanji akan menjawab secara lengkap tudingan tersebut Rabu (19/9/2018). "Itu bukan gratifikasi. Rabu saya akan jelaskan semua," kata TGB melalui telepon, Senin (17/9/2018).

Ia mengaku kelelahan dengan rentetan kegiatan di akhir masa jabatannya sebagai gubernur NTB. Terakhir, kegiatan pelepasan TGB di Kompleks Islamic Center NTB, Senin (17/9/2018) . "Insya Allah Rabu saya jawab lewat jumpa pers. Kalau sekarang, saya lelah sekali. Tunggu Rabu ya," pinta TGB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan memeriksa TGB di rumah dinasnya pada pertengahan Mei 2018 lalu. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) diduga turut dilibatkan KPK dalam pemeriksaan tersebut.

PPATK disebut-sebut menemukan aliran dana dari PT Recapital Asset Management ke rekening Bank Syariah Mandiri milik TGB senilai Rp 1,15 miliar pada 2010 lalu. KPK mensinyalir uang itu berkaitan dengan pembelian 24 persen saham hasil divestasi Newmont oleh PT Multi Daerah Bersaing pada November 2009 silam

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, dirinya belum bisa menjelaskan secara gamblang soal ini, karena belum dalam tingkat penyidikan. ”Saya tidak bisa bicara banyak kalau prosesnya itu belum di tingkat penyidikan,” kata Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Febri Diansyah membenarkan, KPK pernah meminta keterangan TGB terkait dugaan aliran dana tersebut. "Sudah pernah dimintakan keterangan,"ucap Febri.

Terpisah, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, seluruh proses hukum harus dihormati dan tidak boleh diintervensi oleh politik.

"Ya tentu saja seluruh proses hukum harus dihormati, dan tidak boleh diintervensi oleh politik. Ya hukum harus berkeadilan, hukum harus independen, hukum harus merdeka dalam menjalankan fungsi-fungsi penyidikannya," ujarnya.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Indopos

  BacaJuga
  • Habib Bahar Ditahan, Fadli Zon: Kezaliman yang Sempurna

    Rabu, 19 Des 2018 19:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik langkah kepolisian menahan Habib Bahar bin Smith yang kini menyandang status tersangka penganiayaan terhadap a

  • Polisi Sebut Habib Bahar Berniat Melarikan Diri

    Rabu, 19 Des 2018 19:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Polisi menyatakan ada niat dari Habib Bahar bin Smith untuk lari dari masalah hukumnya terkait penganiayaan dua remaja di Bogor, Jawa Barat. Disebutkan, pimpi

  • Polisi: Habib Bahar Aktor Intelektual Kasus Dugaan Penganiayaan

    Rabu, 19 Des 2018 19:01

    Liputanriau.com, Jakarta -  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyebutkan, Habib Bahar bin Smith, tersangka kasus dugaan penganiayaan anak, seba

  • Yusril Minta Jokowi Maafkan Habib Bahar

    Senin, 10 Des 2018 20:16

    Liputanriau.com, Padang - Lawyer Jokowi, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penetapan tersangka Habib Bahar ke Presiden Jokowi. Ia meminta Jokowi memaafkan Bahar dan meminta para habib untuk dakwah den

  • Bukan Pasal Penghinaan Presiden, Habib Bahar Kena Pasal Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

    Sabtu, 08 Des 2018 19:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Habib Bahar bin Smith dipolisikan lantaran dalam video ceramahnya yang viral dia diduga menghina Presiden Joko Widodo. Namun penyidik Bareskrim Polri menetapkan Habib Bahar

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.