• Home
  • Nasional
  • Dugaan Suap Patrialis Akbar, KPK Periksa 3 Pejabat Bea dan Cukai

Dugaan Suap Patrialis Akbar, KPK Periksa 3 Pejabat Bea dan Cukai

Oleh: Danang Firmanto
Selasa, 21 Mar 2017 16:49
Dibaca: 105 kali
BAGIKAN:
Pengusaha importir daging Basuki Hariman berada dimobil tahanan seusai menajalni pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Februari 2017.(TEMPO/Eko Siswono Toyudho)

Liputanriau-JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa, 21 Maret 2017, kembali memeriksa tiga orang saksi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ketiga saksi tersebut diperiksa untuk tersangka Basuki Hariman, yang diduga menyuap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberhentikan secara tidak hormat, Patrialis Akbar dalam kasus permohonan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK .

Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi, kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Maret 2017.

Febri mengatakan tiga saksi tersebuat adalah Imron, Harry Mulya, dan Tahi Bonar Lumban Raja. Imron menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Harry Mulya adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Sedangkan Tahi Bonar merupakan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai.

Menurut Febri, tiga orang saksi tersebut diperiksa untuk tersangka pengusaha Basuki Hariman. Basuki, importir daging yang memiliki 20 perusahaan, bersama sekretarisnya, Ng Fenny, diduga menyuap Patrialis Akbar senilai Sin$ 200 ribu agar pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikabulkan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah bekas hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar; pengusaha Basuki Hariman; sekretaris Basuki, Ng Fenny; dan Direktur PT Spekta Selaras Bumi Kamaludin.

Basuki dan Fenny disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Patrialis Akbar dan Kamaludin dibidik dengan Pasal 12 huruf c (hakim yang menerima hadiah atau janji) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tempoco)

Sumber: tempo.co

  BacaJuga
  • Pekan Ini, Novel Akan Pulang ke Indonesia

    Senin, 19 Feb 2018 14:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan hampir selesai menjalani perawatan mata di Singapura dan diperkirakan akan pulang ke Indonesia pada pekan ini.Juru bicar

  • Cerita Jokowi Jadi Imam dan Makmum Saat Shalat di Afghanistan

    Rabu, 31 Jan 2018 13:14

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya saat shalat berjemaah di Masjid di Kompleks Istana Kepresidenan Arg, di Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018).Sebelumnya, vid

  • Terbang ke Sri Lanka, Jokowi Awali Kunjungan ke 5 Negara

    Rabu, 24 Jan 2018 14:17

    Liputanriau.comm Jakarta - Presiden Joko Widodo, Rabu (23/1/2018) pagi, bertolak ke Sri Lanka. Perjalanan itu mengawali serangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke lima negara, yakni Sri Lanka

  • Jokowi Sempat Bingung Dapat Gelar Pelapor Gratifikasi Terpatuh

    Senin, 11 Des 2017 15:56

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada perayaan Hari Antikorupsi se-Dunia di Hotel Bidakara, Ja

  • Jokowi Paling Rajin Lapor Gratifikasi ke KPK

    Senin, 11 Des 2017 15:52

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan tertinggi dalam pelaporan gratifikasi. Penghargaan tersebut disandangkan KPK terkait keaktifan tokoh tersebut dalam melaporkan g

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.