• Home
  • Nasional
  • Dugaan Suap Patrialis Akbar, KPK Periksa 3 Pejabat Bea dan Cukai

Dugaan Suap Patrialis Akbar, KPK Periksa 3 Pejabat Bea dan Cukai

Oleh: Danang Firmanto
Selasa, 21 Mar 2017 16:49
Dibaca: 119 kali
BAGIKAN:
Pengusaha importir daging Basuki Hariman berada dimobil tahanan seusai menajalni pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Februari 2017.(TEMPO/Eko Siswono Toyudho)

Liputanriau-JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa, 21 Maret 2017, kembali memeriksa tiga orang saksi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ketiga saksi tersebut diperiksa untuk tersangka Basuki Hariman, yang diduga menyuap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberhentikan secara tidak hormat, Patrialis Akbar dalam kasus permohonan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK .

Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi, kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Maret 2017.

Febri mengatakan tiga saksi tersebuat adalah Imron, Harry Mulya, dan Tahi Bonar Lumban Raja. Imron menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Harry Mulya adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Sedangkan Tahi Bonar merupakan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai.

Menurut Febri, tiga orang saksi tersebut diperiksa untuk tersangka pengusaha Basuki Hariman. Basuki, importir daging yang memiliki 20 perusahaan, bersama sekretarisnya, Ng Fenny, diduga menyuap Patrialis Akbar senilai Sin$ 200 ribu agar pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikabulkan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah bekas hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar; pengusaha Basuki Hariman; sekretaris Basuki, Ng Fenny; dan Direktur PT Spekta Selaras Bumi Kamaludin.

Basuki dan Fenny disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Patrialis Akbar dan Kamaludin dibidik dengan Pasal 12 huruf c (hakim yang menerima hadiah atau janji) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tempoco)

Sumber: tempo.co

  BacaJuga
  • Gunung Merapi Kembali Erupsi

    Rabu, 23 Mei 2018 15:47

    Liputanriau.com, Yogyakarta - Letusan kembali terjadi di Gunung Merapi, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (23/5) siang ini. Letusan terjadi sekitar pukul 13.49 WIB. "Durasi letusan tercatat s

  • KPK: Fakta Baru Kasus e-KTP, Aliran Dana ke Kegiatan Parpol

    Kamis, 03 Mei 2018 00:28

    Liputanriau.com, Jakarta - Setelah vonis Setya Novanto diketok, KPK terus menelusuri kasus korupsi e-KTP dengan mendalami fakta yang muncul, baik di penyidikan maupun persidangan. Salah sat

  • Setya Novanto Memutuskan tidak Banding

    Senin, 30 Apr 2018 19:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto tidak akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Eks Ketua DPR itu si

  • Terungkap! Setnov Sempat Mau Dikirim Hantu Gunung agar Gila

    Jumat, 27 Apr 2018 19:52

    Liputanriau.com, Jakarta - Fredrich Yunadi, tersangka perkara menghalangi penyidikan KPK terhadap kasus korupsi KTP Elektronik, ternyata sempat merencanakan skenario agar kliennya saat itu, yakni

  • Setya Novanto Stres

    Jumat, 27 Apr 2018 10:25

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto mengaku stres. Tak jelas apa maksud stres Novanto, apakah karena vonis 15 tahun penjara yang baru-baru ini diketok hakim untuknya atau hal lain.Novanto h

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.