• Home
  • Nasional
  • Fadli Zon: Pemerintah Berusaha Jegal Prabowo Jadi Capres 2019

Fadli Zon: Pemerintah Berusaha Jegal Prabowo Jadi Capres 2019

Senin, 17 Jul 2017 15:36
Dibaca: 59 kali
BAGIKAN:
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuduh ada upaya penjegalan oleh pemerintah terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju kembali Pemilu Presiden 2019.

Sebab, Pemerintah bersikukuh tidak ingin mengubah ambang batas presiden (presidential threshol) dalam revisi UU Pemilu.

"Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Presidential threshold dianggap sudah tak relevan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden selanjutnya digelar serentak.

Bagi Fadli, angka presidential threshold yang lama, yaitu 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional, sudah basi karena telah dipakai pada pemilu 2014.

Namun, ia menyayangkan keputusan soal presidential threshold justru dipaksakan sebagai keputusan politik, bukan keputusan hukum konstitusional.

Ia berharap, partai-partai yang ada mampu melihatnya secara jernih dan mengambil keputusan karena mau mendukung kandidat tertentu.

"Jelas kok arahnya ini mau dibikin semacam calon tunggal. Partai-partai itu mau membikin calon tunggal, kalau pun (calon lain) ada, ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Asumsi penjegalan Prabowo dilihat dari kemampuan pemerintah mengumpulkan partai-partai yang ada. Di samping itu, pemerintah juga menggunakan pendekatan kekuasaan.

Bahkan, konfigurasi koalisi pun sudah berubah sejak tiga partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP), yakni PPP, Golkar dan PAN merapat ke pemerintah.

"Ya kami kan tidak bodoh lah ya. Bahwa partai-partai itu juga bisa direkrut sedemikian rupa atau digalang sedemikian rupa. Saya kira itu politik," tuturnya.

Pihaknya juga telah bersiap menempuh semua langkah, termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika angka presidentjal threshold yang diketok 20-25 persen.

Hal itu, kata Fadli, agar demokrasi tetap pada aturan.

"Sekarang pemerintah berusaha menggalang koalisi yang sebesar-besarnya dengan suara parpol dan threshold yang mau dikuasai, didominasi sehingga nanti tidak ada calon lain," kata Fadli.

Panitia Khusus telah selesai membahas RUU Pemilu. Pembahasan menyisakan lima isu krusial yang akan diputuskan pada Rapat Paripurna pada 20 Juli 2017. Keputusan bisa diambil dengan cara musyawarah mufakat atau voting.

Saat ini, Pansus telah menyiapkan lima paket opsi untuk dipilih agar segera bisa diputuskan pada Rapat Paripurna.

Kelima isu krusial tersebut, yakni ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi perdaerah pemilihan, dan metode konversi suara.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • KPK Periksa Andi Narogong untuk Tersangka Setya Novanto

    Kamis, 20 Jul 2017 13:22

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, akan memeriksa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai saksi dalam penyidikan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis n

  • Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK

    Jumat, 14 Jul 2017 15:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependuduk

  • Irman Akui Ada Aliran Dana e-KTP ke eks Mendagri

    Rabu, 12 Jul 2017 15:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman menjelaskan aliran duit proyek yang selama ini ia terima. Hal ini diungkapkan dalam sidang dengan agenda pledoi, lantaran sebelumnya 

  • Ketua Pansus Hak Angket akan Diperiksa KPK Hari Ini

    Selasa, 11 Jul 2017 14:08

    Liputanriau.com, Jakarta - Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik. Dua saksi yang dijadwalkan ulang ialah anggo

  • KPK Periksa Dua Mantan Pimpinan Komisi II

    Senin, 10 Jul 2017 14:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan pimpinan Komisi II DPR RI dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berba

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.