• Home
  • Nasional
  • Fahri Hamzah Tantang KPK Usut Adik Ipar Presiden

Fahri Hamzah Tantang KPK Usut Adik Ipar Presiden

Oleh: Rakhmat Nur Hakim
Rabu, 22 Mar 2017 15:06
Dibaca: 86 kali
BAGIKAN:
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra

Liputanriau-JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan keterlibatan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, dalam kasus pajak.

Arif diduga terlibat dalam kasus suap antara pengusaha R Rajamohanan Nair dan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.

Dalam surat dakwaan, nama Arif disebut sebagai salah satu pihak yang membantu pengurusan sejumlah persoalan pajak yang dihadapi Rajamohanan.

"Berani enggak ke sana larinya? Ke adik ipar Presiden. Ini kan mau diputar ke tempat lain supaya yang inti (adik ipar Presiden) enggak selesai. Saya enggak tahu sampai kapan ini muter-muter begini dibiarkan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Fahri menduga saat ini Direktorat Jenderal Pajak digunakan sebagai alat politik untuk menekan politisi yang kritis terhadap pemerintah.

Ia juga merasa KPK sengaja memasukan namanya dalam berkas dakwaan sebagai suatu ancaman.

"Yang saya persoalkan, KPK seperti sengaja menciptakan ini dan mengolah isu ini supaya orang kayak saya jadi takut, diem. Kayak teman-teman lawyer sekarang diam kan. Enggak berani lagi kritik KPK," papar Fahri.

"Seolah mereka pasti benar dan tujuannya mulia. Karena tujuannya mulia maka tidak boleh ada yang ganggu KPK. Padahal brengsek di dalamnya, banyak polisi penyidiknya kena pecat. Penyidikannya tertutup, orang enggak boleh didampingi lawyer," lanjut Fahri.

Ia mempertanyakan maksud KPK menyebut namanya dan Fadli Zon dalam sidang kasus dugaan suap pajak.

Menurut dia, KPK seharusnya sudah mengetahui secara pasti maksud isi percakapan whatsapp antara Handang Soekarno, dengan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.

"Terus terang, saya juga tidak paham apa maksud dokumen itu dan kenapa KPK membawanya ke ruang sidang", katanya.

Arif Budi sebelumnya mengakui membantu meyelesaikan masalah pajak Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Arif mengatakan, sebenarnya ia tidak mengetahui secara detail yang dihadapi PT EK Prima.

Namun, ia merasa persoalan pajak yang dihadapi Mohan dapat diselesaikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.

Dalam persidangan, Arif mengatakan, sebelumnya ia pernah dibantu oleh Handang saat hendak mengikuti program tax amnesty, atau pengampunan pajak.

Saat itu, Arif dan rekannya, Rudi Prijambodo, mendatangi Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiateadi.

Menurut Arif, Ken menugaskan Handang untuk membantu pengurusan tax amnesty perusahaan miliknya di Solo, .

"Jadi pada waktu Mohan minta bantuan pengurusan tax amnesty, saya ingat punya pengalaman dibantu oleh Handang. Saya waktu itu pernah ketemu, akan lebih baik kalau Pak Mohan segera mengirimkan data perusahaannya," kata Arif.

Setelah itu, menurut Arif, ia meminta agar Mohan segera mengirimkan data perusahaannya melalui aplikasi Whatsapp. Kemudian, oleh Arif, pesan berisi data perusahaan itu diteruskan kepada Handang.

"Saya hanya kirimkan dokumen kepada Handang. Waktu itu saya sampaikan, apa pun keputusan Pak Dirjen, mudah-mudahan yang terbaik buat Pak Mohan," kata Arif. (kompascom)

Editor: Sandro Gatra

Sumber: kompas.com

  BacaJuga
  • Aksi Bela Palestina, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Sementara

    Minggu, 10 Des 2017 15:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Jalan Medan Merdeka Selatan di Jakarta Pusat ditutup untuk sementara waktu karena aksi bela Palestina yang dilakukan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di depan Kedu

  • Hasil Pertemuan Menlu Retno dengan Dubes AS terkait Yerusalem

    Jumat, 08 Des 2017 15:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Joseph Donovan untuk membahas mengenai penetapan Y

  • Kecam Trump, Menteri Retno Pakai 'Kefiyyeh' Khas Palestina

    Kamis, 07 Des 2017 17:15

    Liputanriau.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memakai selendang khas Palestina "keffiyeh", saat menghadiri dan berpidato di "Bali Democracy Forum" (BDF) Ke-10, Kamis (7/12/

  • Alquran Kuno Ditemukan di Masjid Umar Bin Khattab Palestina

    Selasa, 05 Des 2017 15:24

    Liputanriau.com, Palestina - Tiga Alquran yang dicetak di Percetakan Utsmaniyah pada masa Sultan Abdulhamid II ditemukan di sebuah masjid di Palestina.Muazin Masjid Umar Bin Khattab, Said Azim, menemu

  • Menlu Temui Dubes Amerika Perihal Status Jerusalem

    Selasa, 05 Des 2017 15:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menemui Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph R Donovan perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan mengubah status kot

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.