• Home
  • Nasional
  • Gugatan Ditolak PTUN, Partai Besutan Rhoma Irama Mengajukan PK

Gugatan Ditolak PTUN, Partai Besutan Rhoma Irama Mengajukan PK

Jumat, 13 Apr 2018 10:52
Dibaca: 106 kali
BAGIKAN:
Partai Idaman besutan Rhoma Irama

Liputanriau.com, Jakarta - Partai Islam Damai Aman (Idaman) belum lempar handuk untuk bisa menjadi partai peserta pemilu 2019 kendati gugatannya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengacara Partai Idaman Alamsyah Hanafiah mengatakan telah menyiapkan dua langkah hukum lanjutan agar partai besutan Rhoma Irama itu bisa ikut pesta demokrasi.

"Yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa ke Pengadilan Negeri," ujar Alamsyah, Kamis, 12 Maret 2018.

Sebelumnya, Partai Idaman menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 58 Tahun 2018. KPU menetapkan partai tersebut tidak lolos syarat administrasi untuk mengikuti pemilu sehingga tidak diverifikasi. Partai Idaman menggugat putusan itu ke PTUN Jakarta.

Namun pada putusannya, majelis hakim PTUN menolak seluruh gugatan Idaman. Menurut hakim, KPU melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan. Idaman juga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 173 ayat 2 dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Alamsyah salah satu cara Idaman untuk bisa menjadi peserta pemilu adalah dengan mengajukan PK. Alasannya, upata hukum itu tetap bisa dilakukan meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Langkah kedua, Alamsyah akan melayangkan gugatan soal perbuatan melawan hukum penguasa ke Pengadilan Negeri dengan tergugat KPU. Gugatan itu tidak berkaitan dengan lolos atau tidak lolosnya Idaman sebagai peserta pemilu. "Kami menganggap dan menyimpulkan dia (KPU) melakukan perbuatan melawan hukum," ujar dia.

Alamsyah berujar perbuatan melawan hukum KPU karena lembaga itu tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2017 atas gugatan Rhoma Irama. Putusan itu, menurut dia, mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu itu memverifikasi ulang seluruh partai politik, baik yang telah menjadi peserta pemilu, maupun calon peserta pemilu.

Namun, alih-alih melakukan verifikasi ulang, Alamsyah mengatakan KPU justru menerbitkan Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 dan membatalkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2011 soal penelitian administrasi. "Jadi tidak dilakukan verifikasi ulang terhadap partai idaman. Maka berarti KPU tidak melakukan putusan MK," kata dia.

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan putusan PTUN yang menolak gugatan Idaman dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) menunjukkan keputusan KPU sudah benar. "Putusan itu menunjukkan bahwa kerja KPU sudah benar, sesuai peraturan perundang-undangan," kata Hasyim dalam pesan pendek.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo

  BacaJuga
  • Zulkifli Hasan Diperiksa KPK

    Selasa, 18 Sep 2018 10:10

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, Selasa, 18 September 2018.Wakil Ketua Ma

  • KPK Tegaskan Eks Koruptor Tak Layak Dipilih

    Sabtu, 15 Sep 2018 15:57

    Liputanriau.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menganulir PKPU yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg di Pemilu 2019. Ini artinya, eks koruptor melenggang maju sebagai caleg tanpa melanggar atu

  • KPK Punya Bukti Aliran Suap PLTU Riau-1 ke Sofyan Basir

    Jumat, 31 Agu 2018 15:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan lembaganya telah memiliki alat bukti adanya dugaan aliran suap proyek PLTU Riau-1 ke Direktur Uta

  • KPK Bebaskan Ketua dan Wakil Ketua PN Medan

    Rabu, 29 Agu 2018 16:36

    Liputanriau.com, Medan - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 8 orang di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (28/8). Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan 4 orang hakim. Namun

  • Ada BUMN yang Borong Tiket Asian Games untuk Dibagikan ke Pejabat

    Selasa, 28 Agu 2018 16:40

    Liputanriau.com, Jakarta - KPK mendapat laporan soal ada sejumlah pejabat negara yang meminta tiket gratis Asian Games 2018 dengan memanfaatkan jabatannya. Tak hanya itu, laporan tersebut menyebutkan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.