• Home
  • Nasional
  • Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Senin, 19 Jun 2017 14:41
Dibaca: 54 kali
BAGIKAN:
tempo.co
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah.
Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan panitia khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil empat tokoh yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tentang KPK 15 tahun lalu. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, Panda Nababan dan Romli Atmasasmita. 

Menurut Fahri, panitia angket layak meminta pandangan mereka terkait perjalanan KPK saat ini. Sebab, waktu UU KPK dirumuskan, Megawati menjabat sebagai presiden, Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM, Panda selaku Ketua Panitia Kerja DPR, dan Romli sebagai perwakilan pemerintah. 

"Ini orang-orang yang tahu betul waktu KPK dibuat seperti apa nuansanya dan kenapa jadi kayak gini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Fahri berujar pemanggilan empat orang ini untuk mengidentifikasi kronologis sejak kelahiran lembaga KPK dan apa saja penyimpangan yang dilakukannya saat ini. Ia mencontohkan salah satu permasalahan KPK saat ini adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang seolah menjadi inti operasi KPK. Menurut Fahri, permasalahan OTT yang dilakukan KPK adalah dilakukan dengan pengintaian terlebih dahulu.

Ia menjelaskan dalam ketentuan hukum pidana, OTT adalah peristiwa spontan. "Tidak boleh pakai ngintip. Kalau ngintip, operasi intelijen namanya, sementara dalam hukum pemberantasan korupsi tidak ada operasi intelijen," ujarnya.

Pansus KPK memang berencana memanggil beberapa pakar untuk meminta masukan terkait masalah yang tengah diselidikinya. Panitia angket ini sendiri mulanya terbentuk untuk menyelidiki pengakuan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, yang mengaku diancam sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.

Belakangan, Pansus Hak Angket KPK mencoba membahas mulai dari posisi KPK dalam sistem tata negara, pengawasan KPK, konflik antara pimpinan dan penyidik KPK, hingga dugaan penyimpangan anggaran yang tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Presiden Menerima Permintaan Maaf Malaysia

    Senin, 21 Agu 2017 20:04

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima permintaan maaf pemerintah Malaysia. Maaf disampaikan akibat bendera Indonesia dicetak terbalik dalam buku panduan Sea Games 2017."Ya iya

  • Tifatul Sembiring Minta Maaf soal Doa Melalui Twitter

    Senin, 21 Agu 2017 19:56

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring meminta maaf atas doanya yang disebut-sebut menyindir Presiden Joko Widodo. Tifatul menyampaikan permohonan maafnya

  • Jokowi: Saya Bukan Diktator

    Selasa, 08 Agu 2017 13:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan bahwa dirinya bukan seorang pemimpin yang diktator. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan kuis kepada salah satu peser

  • Presiden Jokowi Rilis "Vlog" Kemajuan Tol Pekanbaru-Dumai

    Selasa, 01 Agu 2017 13:48

    Liputanriau.com, Pekanbaru - Presiden Joko Widodo merilis video catatan hariannya atau "Vlog", tentang kunjungannya ke proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Provinsi Riau.Video berdurasi sekitar tiga me

  • Kapolri Penuhi Panggilan Jokowi ke Istana

    Senin, 31 Jul 2017 15:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menghadap ke Istana Negara, Senin (31/7/2017).Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen P

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.