• Home
  • Nasional
  • Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Senin, 19 Jun 2017 14:41
Dibaca: 108 kali
BAGIKAN:
tempo.co
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah.
Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan panitia khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil empat tokoh yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tentang KPK 15 tahun lalu. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, Panda Nababan dan Romli Atmasasmita. 

Menurut Fahri, panitia angket layak meminta pandangan mereka terkait perjalanan KPK saat ini. Sebab, waktu UU KPK dirumuskan, Megawati menjabat sebagai presiden, Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM, Panda selaku Ketua Panitia Kerja DPR, dan Romli sebagai perwakilan pemerintah. 

"Ini orang-orang yang tahu betul waktu KPK dibuat seperti apa nuansanya dan kenapa jadi kayak gini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Fahri berujar pemanggilan empat orang ini untuk mengidentifikasi kronologis sejak kelahiran lembaga KPK dan apa saja penyimpangan yang dilakukannya saat ini. Ia mencontohkan salah satu permasalahan KPK saat ini adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang seolah menjadi inti operasi KPK. Menurut Fahri, permasalahan OTT yang dilakukan KPK adalah dilakukan dengan pengintaian terlebih dahulu.

Ia menjelaskan dalam ketentuan hukum pidana, OTT adalah peristiwa spontan. "Tidak boleh pakai ngintip. Kalau ngintip, operasi intelijen namanya, sementara dalam hukum pemberantasan korupsi tidak ada operasi intelijen," ujarnya.

Pansus KPK memang berencana memanggil beberapa pakar untuk meminta masukan terkait masalah yang tengah diselidikinya. Panitia angket ini sendiri mulanya terbentuk untuk menyelidiki pengakuan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, yang mengaku diancam sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.

Belakangan, Pansus Hak Angket KPK mencoba membahas mulai dari posisi KPK dalam sistem tata negara, pengawasan KPK, konflik antara pimpinan dan penyidik KPK, hingga dugaan penyimpangan anggaran yang tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Polisi Tangkap Tio Pakusadewo Terkait Kasus Narkoba

    Jumat, 22 Des 2017 14:24

    Liputanriau.com, Jakarta - Artis peran Tio Pakusadewo kembali terjerat dalam kasus narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Suwondo Nainggolan membenarkan artis kawakan itu tertangkap karena

  • Selain Dipecat, Pilot Lion Air Terancam 12 Tahun Penjara

    Kamis, 07 Des 2017 17:28

    Liputanriau.com, Kupang - Pilot Lion Air JT 924, MS, yang ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terancam hukuman 4-12 tahun penjara. Pelaku ditangkap aparat kepolisian resor Kupang Kota, N

  • Dikejar BNN, Mobil Bawa 30 Kg Sabu Terperosok ke Selokan

    Minggu, 05 Nov 2017 19:57

    Liputanriau.com, Aceh - Terjadi kejar-kejaran antara Petugas Badan Narkotika Nasional dengan bandar narkoba jenis sabu 30 kilogram jaringan internasional.Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderap Po

  • Jokowi Instruksikan Tembak di Tempat jika Bandar Narkoba Melawan

    Selasa, 03 Okt 2017 16:03

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bertindak tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba.Jika diperlukan, Jokowi meminta

  • Jokowi: Selain PCC, Saya Dengar Ada Pil Jin, Bukan Pil Setan

    Selasa, 03 Okt 2017 15:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo ‎mencanangkan aksi pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Lapangan Utama Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur,‎ Jakarta Timur,

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.