• Home
  • Nasional
  • Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Senin, 19 Jun 2017 14:41
Dibaca: 74 kali
BAGIKAN:
tempo.co
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah.
Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan panitia khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil empat tokoh yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tentang KPK 15 tahun lalu. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, Panda Nababan dan Romli Atmasasmita. 

Menurut Fahri, panitia angket layak meminta pandangan mereka terkait perjalanan KPK saat ini. Sebab, waktu UU KPK dirumuskan, Megawati menjabat sebagai presiden, Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM, Panda selaku Ketua Panitia Kerja DPR, dan Romli sebagai perwakilan pemerintah. 

"Ini orang-orang yang tahu betul waktu KPK dibuat seperti apa nuansanya dan kenapa jadi kayak gini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Fahri berujar pemanggilan empat orang ini untuk mengidentifikasi kronologis sejak kelahiran lembaga KPK dan apa saja penyimpangan yang dilakukannya saat ini. Ia mencontohkan salah satu permasalahan KPK saat ini adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang seolah menjadi inti operasi KPK. Menurut Fahri, permasalahan OTT yang dilakukan KPK adalah dilakukan dengan pengintaian terlebih dahulu.

Ia menjelaskan dalam ketentuan hukum pidana, OTT adalah peristiwa spontan. "Tidak boleh pakai ngintip. Kalau ngintip, operasi intelijen namanya, sementara dalam hukum pemberantasan korupsi tidak ada operasi intelijen," ujarnya.

Pansus KPK memang berencana memanggil beberapa pakar untuk meminta masukan terkait masalah yang tengah diselidikinya. Panitia angket ini sendiri mulanya terbentuk untuk menyelidiki pengakuan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, yang mengaku diancam sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.

Belakangan, Pansus Hak Angket KPK mencoba membahas mulai dari posisi KPK dalam sistem tata negara, pengawasan KPK, konflik antara pimpinan dan penyidik KPK, hingga dugaan penyimpangan anggaran yang tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Tujuh Ribu Personel Gabungan Amankan Pelantikan Anies-Sandi

    Minggu, 15 Okt 2017 14:24

    Liputanriau.com, Jakarta - Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mengerahkan 7.000 personel gabungan guna mengamankan pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan-Sandiaga Uno pada Seni

  • 83 Pejabat Eselon IV Lingkungan Pemkab Meranti Dilantik

    Jumat, 31 Mar 2017 19:01

    LIPUTANRIAU.COM, SELANPANJANG - Setelah melakukan pelantikan Sekdakab Meranti dan 10 Pejabat Tinggi Pratama serta Pejabat Eselon III sehari sebelumnya (Kamis kemarin), kini Pemkab Kepulauan Mera

  • Ini Data 8 Pejabat Eselon IV Kecamatan Bagansinembah Raya yang Dilantik Sekcam

    Rabu, 29 Mar 2017 17:57

    LIPUTANRIAU.COM, BAGANSINEMBAH RAYA - Camat Bagansinembah Raya, Hadiyono SH melalui Sekcam Bagan Sinembah Raya, Aswan AMP mengukuhkan dan melantik pejabat pengawas eselon IV di lingkungan Kantor Camat

  • Ini Jadwal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Terpilih Periode 2017-2022

    Jumat, 24 Mar 2017 15:42

    LIPUTANRIAU.COM, BANGKINANG KOTA - Usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017, ada satu agenda tahapan lagi yang saat ini ditunggu. Yaitu pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil pilkada 15

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.