• Home
  • Nasional
  • Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Senin, 19 Jun 2017 14:41
Dibaca: 110 kali
BAGIKAN:
tempo.co
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah.
Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan panitia khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil empat tokoh yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tentang KPK 15 tahun lalu. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, Panda Nababan dan Romli Atmasasmita. 

Menurut Fahri, panitia angket layak meminta pandangan mereka terkait perjalanan KPK saat ini. Sebab, waktu UU KPK dirumuskan, Megawati menjabat sebagai presiden, Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM, Panda selaku Ketua Panitia Kerja DPR, dan Romli sebagai perwakilan pemerintah. 

"Ini orang-orang yang tahu betul waktu KPK dibuat seperti apa nuansanya dan kenapa jadi kayak gini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Fahri berujar pemanggilan empat orang ini untuk mengidentifikasi kronologis sejak kelahiran lembaga KPK dan apa saja penyimpangan yang dilakukannya saat ini. Ia mencontohkan salah satu permasalahan KPK saat ini adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang seolah menjadi inti operasi KPK. Menurut Fahri, permasalahan OTT yang dilakukan KPK adalah dilakukan dengan pengintaian terlebih dahulu.

Ia menjelaskan dalam ketentuan hukum pidana, OTT adalah peristiwa spontan. "Tidak boleh pakai ngintip. Kalau ngintip, operasi intelijen namanya, sementara dalam hukum pemberantasan korupsi tidak ada operasi intelijen," ujarnya.

Pansus KPK memang berencana memanggil beberapa pakar untuk meminta masukan terkait masalah yang tengah diselidikinya. Panitia angket ini sendiri mulanya terbentuk untuk menyelidiki pengakuan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, yang mengaku diancam sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.

Belakangan, Pansus Hak Angket KPK mencoba membahas mulai dari posisi KPK dalam sistem tata negara, pengawasan KPK, konflik antara pimpinan dan penyidik KPK, hingga dugaan penyimpangan anggaran yang tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Partai Demokrat Akan Tawarkan Pasangan JK-AHY untuk Pilpres 2019

    Jumat, 22 Jun 2018 13:40

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya ingin menawarkan gagasan memasangkan Jusuf Kalla ata

  • Alasan Prabowo Tak Mungkin Gandeng Rizieq

    Selasa, 05 Jun 2018 16:05

    Liuputanriau.com Jakarta - Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mekah memunc

  • JK Tak Setuju Gaji Menteri Dipotong Seperti di Malaysia

    Rabu, 30 Mei 2018 17:04

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi kebijakan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang memotong gaji menteri di kabinetnya sebesar 10% sebagai bentuk penghemata

  • Cak Imin Klaim Capres Bisa Menang Jika Dia Pasangannya

    Jumat, 11 Mei 2018 15:08

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar menilai Joko Widodo bisa didukung oleh ulama di 2019, jika menggandeng dirinya menjadi wakil presiden. J

  • Mahathir Tumbangkan Najib, Gerindra Percaya Prabowo Kalahkan Jokowi

    Kamis, 10 Mei 2018 23:09

    Liputnariau.com, Jakarta - Pimpinan koalisi oposisi Malaysia, Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad, menang di pemilu Malaysia. Partai Gerindra, yang juga merupakan oposisi, menja

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.