• Home
  • Nasional
  • Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Senin, 19 Jun 2017 14:41
Dibaca: 85 kali
BAGIKAN:
tempo.co
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah.
Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan panitia khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil empat tokoh yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tentang KPK 15 tahun lalu. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, Panda Nababan dan Romli Atmasasmita. 

Menurut Fahri, panitia angket layak meminta pandangan mereka terkait perjalanan KPK saat ini. Sebab, waktu UU KPK dirumuskan, Megawati menjabat sebagai presiden, Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM, Panda selaku Ketua Panitia Kerja DPR, dan Romli sebagai perwakilan pemerintah. 

"Ini orang-orang yang tahu betul waktu KPK dibuat seperti apa nuansanya dan kenapa jadi kayak gini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Fahri berujar pemanggilan empat orang ini untuk mengidentifikasi kronologis sejak kelahiran lembaga KPK dan apa saja penyimpangan yang dilakukannya saat ini. Ia mencontohkan salah satu permasalahan KPK saat ini adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang seolah menjadi inti operasi KPK. Menurut Fahri, permasalahan OTT yang dilakukan KPK adalah dilakukan dengan pengintaian terlebih dahulu.

Ia menjelaskan dalam ketentuan hukum pidana, OTT adalah peristiwa spontan. "Tidak boleh pakai ngintip. Kalau ngintip, operasi intelijen namanya, sementara dalam hukum pemberantasan korupsi tidak ada operasi intelijen," ujarnya.

Pansus KPK memang berencana memanggil beberapa pakar untuk meminta masukan terkait masalah yang tengah diselidikinya. Panitia angket ini sendiri mulanya terbentuk untuk menyelidiki pengakuan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, yang mengaku diancam sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.

Belakangan, Pansus Hak Angket KPK mencoba membahas mulai dari posisi KPK dalam sistem tata negara, pengawasan KPK, konflik antara pimpinan dan penyidik KPK, hingga dugaan penyimpangan anggaran yang tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Aksi Bela Palestina, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Sementara

    Minggu, 10 Des 2017 15:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Jalan Medan Merdeka Selatan di Jakarta Pusat ditutup untuk sementara waktu karena aksi bela Palestina yang dilakukan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di depan Kedu

  • Hasil Pertemuan Menlu Retno dengan Dubes AS terkait Yerusalem

    Jumat, 08 Des 2017 15:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Joseph Donovan untuk membahas mengenai penetapan Y

  • Kecam Trump, Menteri Retno Pakai 'Kefiyyeh' Khas Palestina

    Kamis, 07 Des 2017 17:15

    Liputanriau.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memakai selendang khas Palestina "keffiyeh", saat menghadiri dan berpidato di "Bali Democracy Forum" (BDF) Ke-10, Kamis (7/12/

  • Alquran Kuno Ditemukan di Masjid Umar Bin Khattab Palestina

    Selasa, 05 Des 2017 15:24

    Liputanriau.com, Palestina - Tiga Alquran yang dicetak di Percetakan Utsmaniyah pada masa Sultan Abdulhamid II ditemukan di sebuah masjid di Palestina.Muazin Masjid Umar Bin Khattab, Said Azim, menemu

  • Menlu Temui Dubes Amerika Perihal Status Jerusalem

    Selasa, 05 Des 2017 15:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menemui Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph R Donovan perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan mengubah status kot

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.