• Home
  • Nasional
  • Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Usulkan Pansus Mengundang Megawati

Senin, 19 Jun 2017 14:41
Dibaca: 109 kali
BAGIKAN:
tempo.co
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah.
Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan panitia khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil empat tokoh yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tentang KPK 15 tahun lalu. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, Panda Nababan dan Romli Atmasasmita. 

Menurut Fahri, panitia angket layak meminta pandangan mereka terkait perjalanan KPK saat ini. Sebab, waktu UU KPK dirumuskan, Megawati menjabat sebagai presiden, Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM, Panda selaku Ketua Panitia Kerja DPR, dan Romli sebagai perwakilan pemerintah. 

"Ini orang-orang yang tahu betul waktu KPK dibuat seperti apa nuansanya dan kenapa jadi kayak gini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Fahri berujar pemanggilan empat orang ini untuk mengidentifikasi kronologis sejak kelahiran lembaga KPK dan apa saja penyimpangan yang dilakukannya saat ini. Ia mencontohkan salah satu permasalahan KPK saat ini adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang seolah menjadi inti operasi KPK. Menurut Fahri, permasalahan OTT yang dilakukan KPK adalah dilakukan dengan pengintaian terlebih dahulu.

Ia menjelaskan dalam ketentuan hukum pidana, OTT adalah peristiwa spontan. "Tidak boleh pakai ngintip. Kalau ngintip, operasi intelijen namanya, sementara dalam hukum pemberantasan korupsi tidak ada operasi intelijen," ujarnya.

Pansus KPK memang berencana memanggil beberapa pakar untuk meminta masukan terkait masalah yang tengah diselidikinya. Panitia angket ini sendiri mulanya terbentuk untuk menyelidiki pengakuan tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani, yang mengaku diancam sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.

Belakangan, Pansus Hak Angket KPK mencoba membahas mulai dari posisi KPK dalam sistem tata negara, pengawasan KPK, konflik antara pimpinan dan penyidik KPK, hingga dugaan penyimpangan anggaran yang tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Mahfud MD: Pilkada seperti Peternakan Koruptor

    Kamis, 19 Apr 2018 16:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menganggap pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat ini seperti peternakan koruptor. Melalui Pilkada tersebut, praktik korupsi seper

  • Mahfud MD: Pesaing Kuat Jokowi Bukan Prabowo

    Kamis, 19 Apr 2018 16:35

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai kemunculan poros ketiga sangat kecil di Pemilihan Presiden 2019.Menurut dia, yang ada hanya dua poros dengan Gatot Nurmant

  • Mahfud MD Ikut Komentari Pernyataan Rocky Gerung Soal 'Kitab Suci Fiksi'

    Kamis, 12 Apr 2018 00:15

    Liputanriau.com, Jakarta - Pernyataan Pengamat Politik sekaligus Dosen Filsafat UI, Rocky Gerung terkait pandangannya soal kitab suci menjadi perbincangan warganet. Saat hadir di acara Indonesia Lawye

  • 3 Alasan Mahfud MD Tolak Hak Angket KPK

    Kamis, 15 Jun 2017 16:26

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) Mahfud MD mengatakan, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR bukan hal yang

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.