• Home
  • Nasional
  • Hampir Sejuta Hektare Lahan Akan Dibagikan Presiden Jokowi Untuk Masyarakat

Hampir Sejuta Hektare Lahan Akan Dibagikan Presiden Jokowi Untuk Masyarakat

Selasa, 25 Apr 2017 10:16
Dibaca: 120 kali
BAGIKAN:
JAKARTA - Pemerintah siap menggeber pelaksanaan Program Ekonomi Pemerataan di Bidang Pertanahan yang kebijakannya baru saja mereka rilis akhir pekan kemarin. Mereka sudah mempersiapkan lahan yang akan didistribusikan untuk program tersebut.

Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, lahan tersebut antara lain lahan terlantar dan kawasan hutan akan dibagikan ke masyarakat. Saat ini, ada tanah terlantar seluas 23.000 hektare dan lahan pelepasan kawasan hutan seluas 707.000 hektare yang siap diredistribusikan kepada masyarakat.

Selain lahan tersebut, ada juga lahan perhutanan sosial seluas 211.522 hektare yang akan didistribusikan untuk 48.911 kepala keluarga. Pemerintah saat ini juga terus mengidentifikasi lahan yang akan diredistribusikan ke masyarakat.

Darmin mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi 342.344 bidang lahan transmigrasi. Dari identifikasi tersebut didapat 66,32% lahan transmigrasi yang sudah berstatus Hak Penggunaan Lahan (HPL).

"Ini akan jadi fokus karena prosesnya alam lebih cepat dibandingkan yang lain," kata Darmin, dalam keterangan pers akhir pekan kemarin.

Presiden Joko Widodo meminta Menterinya untuk tidak main-main dalam menjalankan program tersebut. Maklum saja, lahan yang dialokasikan untuk program tersebut besar.

Untuk program perhutanan sosial saja misalnya, targetnya ada 12,7 juta hektare lahan yang harus segera diberikan pengelolaannya kepada masyarakat agar kehidupan mereka lebih baik. Sementara itu, untuk lahan, pemerintah menargetkan bisa mendistribusikan 9 juta hektare lahan ke masyarakat.

Jokowi mengatakan, tanah-tanah tersebut harus jatuh pengelolaannya ke 40% masyarakat kurang mampu, seperti buruh pertanian, petambak, pekebun, peternak, buruh, pengangguran yang tidak punya lahan atau lahan mereka sedikit supaya mereka bisa memiliki sertifikat dan akses modal ke bank dan lembaga keuangan lain untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

"Tapi redistribusi aset dan reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan kemudian dijual lagi," katanya.

Jokowi memerintahkan menterinya untuk membuat skema agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan program tersebut bisa dijalankan dengan sempurna.

M Ali, Sekjen Pimpinan Pusat Aliansi Reforma Agraria meminta Presiden Jokowi menghentikan total program reforma agraria yang dijalankannya tersebut. Menurutnya, ada kesalahan program yang dijalankan Jokowi sehingga program tersebut menjadi semu.

Kesemuan tersebut terjadi pada program legalisasi atau sertifikasi tanah. Ali menilai, program tersebut justru berorientasi memperluas pasar tanah. Program ini semakin membuka peluang perampasan tanah.

"Sertifikasi hanya akam memudahkan praktik jual beli tanah yang untungkan tuan tanah dan perbankan yang menyita aset tani," katanya.

Selain itu, program tersebut juga dinilainya akan menyuburkan praktik monopoli. "Pengklusteran, pengontrolan produksi, itu indikasinya," katanya.

Ali mengatakan, harusnya kalau pemerintah serius laksanakan reforma agraria, mereka tegas terhadap penguasaan tanah besar-besaran oleh korporasi perkebunan maupun pertambangan.

"Ambil karena itu hak yang diberikan negara ke mereka, bagikan ke masyarakat, buruh tani," katanya.
Editor: Riki

Sumber: BANJARMASINPOST.CO.ID

  BacaJuga
  • Penampakan Mobil Mewah Rampasan dari Koruptor di JCC

    Kamis, 21 Sep 2017 21:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Tiga mobil rampasan KPK dari koruptor sudah tiba di ruang Cenderawasih, Jakarta Convention Center, Senayan, Kamis (21/9/2017), sore. Kendaraan tersebut akan dilelang bersama

  • Kronologi Operasi Tangkap Tangan Bupati Batubara

    Kamis, 14 Sep 2017 20:45

    Liputanriau.com Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sebagai tersangka. "Ditetapkan sebagai

  • Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK

    Rabu, 13 Sep 2017 14:52

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta menunjukkan sikap tegasnya terkait komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto menilai,

  • Ketua KPK Bebeberkan Mekanisme Penyadapan ke Anggota DPR

    Rabu, 13 Sep 2017 14:51

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, menjelaskan prosedur penyadapan yang dilakukan penyidik dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (12

  • KPK Absen, Sidang Praperadilan Setya Novanto Ditunda

    Selasa, 12 Sep 2017 21:16

    Liputanriau.com, Jakarta - Sidang perdana gugatan praperadilan Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2017, ditunda. KPK sebagai

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.