• Home
  • Nasional
  • Istana Jelaskan Soal Menteri Nyaleg Harus Mundur

Istana Jelaskan Soal Menteri Nyaleg Harus Mundur

Rabu, 11 Jul 2018 20:25
Dibaca: 104 kali
BAGIKAN:
Jubir Presiden Johan Budi

Liputanriau.com, Jakarta - Pihak Istana memilih tak banyak berkomentar soal wacana menteri yang ingin menjadi caleg, mundur dari jabatannya. Juru bicara presiden Johan Budi menuturkan berdasarkan UU yang berlaku, menteri yang maju pileg hanya diwajibkan mengambil cuti kampanye, bukan mundur.

"(Mundur) Itu kan saran, tetapi tentu presiden yang pertama (dilihat) undang-undang seperti apa dulu," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/7).

"Ya harus mengacu pada undang-undang, kan tidak dilarang sebenernya," tambahnya. UU Pemilu mengatur tak ada keharusan menteri jadi caleg mengundurkan diri. Cukup mengajukan cuti saat tahapan kampanye Pileg.

Johan mengungkapkan hingga hari ini belum ada menteri yang menyatakan akan nyaleg. Artinya, belum ada juga menteri yang mengajukan cuti kepada Jokowi untuk mengikuti pencalonan legislatif tersebut.

"Sampai hari ini belum ada satu pun menteri kabinet kerja yang mengajukan atau menyampaikan soal mundur atau maju pileg," ungkapnya.

Gagasan tersebut awalnya dilontarkan oleh Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurutnya, jika menteri yang maju pileg hanya mengambil cuti, hal tersebut dikhawatirkan akan berbenturan dnegan nilai moral politik.

"Soal menteri nyaleg, yang mau nyaleg, walaupun presiden memberikan lampu hijau dan cuti, berbenturan pada moralitas para menteri," kata Bamsoet di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (11/7).

Meski mendapat izin dari Jokowi, Bamsoet mengatakan menteri-menteri dari Golkar seperti Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tak akan ikut Pileg 2019. Ia memastikan keduanya tetap bekerja di kabinet pemerintahan Jokowi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kumparan

  BacaJuga
  • Modus Rumah Sakit Bebani Peserta BPJS

    Jumat, 09 Mar 2018 14:51

    Liputanriau.com, Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak lepas dari masalah. Selain adanya defisit keuangan, pelak

  • 8 Sumber Pendanaan Menambal Defisit BPJS Kesehatan

    Minggu, 03 Des 2017 13:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Tak ingin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus merugi, pemerintah telah menyusun langkah penyelamatan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Maklum saja

  • Bantah Isu yang Beredar, BPJS Kesehatan Pastikan Tetap Jamin Biaya 8 Penyakit

    Senin, 27 Nov 2017 13:32

    Liputanriau.com, Jakarta - Sejak Jumat (24/11/2017), di berbagai media pemberitaan, beredar informasi bahwa BPJS Kesehatan sudah tak menanggung lagi 8 penyakit katastropik. Berbagai kekhawatiran di te

  • BPJS Kesehatan Akan Hapus Tanggungan 8 Penyakit

    Minggu, 26 Nov 2017 21:07

    Liputanriau.com - Sedikitnya ada delapan jenis penyakit yang pendanaannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan, melainkan dibebankan kepada pasien. Seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, t

  • Bank Riau Kepri Salurkan Dana CSR pada 20 Ribu Naker

    Minggu, 13 Agu 2017 11:39

    Liputanriau.com,PEKANBARU-Bank Riau Kepri (BRK) salurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diperuntukkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.