• Home
  • Nasional
  • Jaksa Agung Tegaskan Tolak Gabung Densus Tipikor

Jaksa Agung Tegaskan Tolak Gabung Densus Tipikor

Selasa, 17 Okt 2017 13:24
Dibaca: 106 kali
BAGIKAN:
Jaksa Agung M Prasetyo

Liputanriau.com, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan korps Adhyaksa sudah memiliki satuan khusus yang menangani kasus korupsi.

Untuk itu dirinya menilai, Kejaksaan tidak perlu bergabung dalam satu atap bersama Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

"Rasanya enggak perlu, sementara saya katakan itu. Yang pasti, kita sudah punya satgasus sendiri dan sudah lama," kata Prasetyo dalam rapat gabungan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Prasetyo memastikan proses pelimpahan berkas perkara korupsi dari Polri akan berjalan lama karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bergabung ke Densus Tipikor.

Menurutnya, wajar jika Polri harus bolak-balik melengkapi berkas perkara jika syarat formil dan materil belum lengkap.

"Sekarang gini, hasil kerja penyidik kan dinilai oleh JPU, jangan khawatir ada kesan bolak-balik. Karena nantinya hasil kerja penyidik itu yang mempertanggungjawabkan JPU," katanya.

Jaksa Agung menjelaskan, jika berkas perkara yang belum lengkap, merupakan bentuk pertanggung jawaban JPU di persidangan.

"Jadi yang dihadapi bukan hanya terdakwa dan pengacara, tapi juga hakim. Hakim, terdakwa dan pengacaranya. Makannya berkas perkara harus betul-betul sempurna," katanya.

Prasetyo hanya berharap kehadiran Densus Tipikor tidak membuat kewenangan pemberantasan korupsi penegak hukum lain, seperti KPK dan Kejaksaan menjadi tumpang tindih.

Dirinya mengingatkan agar Densus tidak hanya melakukan penindakan tapi juga preventif.

"Kita ingin justru kalau pun ada densus, apapun sebutannya, semakin meningkatkan intensitas pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi. Kejaksaan punya konsep juga," katanya.

Prasetyo menambahkan, perlu ada batasan-batasan kinerja dari Densus Tipikor agar tidak terkesan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari KPK dan Kejaksaan.

"Tenang nanti ada batasan-batasan. Kalau sesuai undang-undang KPK itu menangani kasus yang 1 miliar ke atas seperti itu. Nanti kita akan rumuskan lagi," katanya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menawarkan adanya dua metode kerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi. Dua metode ini diharapkan dapat membuat kerja pemberantasan korupsi efektif dan efisien.

"Pertama, dibentuk satu atap dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga kepemimpinannya bukan dari Polri namun kami usulkan satu perwira tinggi bintang dua Kepolisian, satu dari Kejaksaan, dan satu dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata Tito dalam Rapat Kerja Gabungan di Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Menurut Tito metode pertama ini memiliki kekuatan di pimpinan bukan subordinat namun kolektif kolegial. Tito meyakini dengan metode ini pemberantasan korupsi akan sulit diintervensi.

Sementara metode kedua menurut Tito, tidak perlu satu atap antara Polri dengan Kejaksaan namun seperti Detasemen Khusus 88 Anti-teror dimana ada Satgas Penuntutan dari Kejaksaaan untuk menangani kasusnya.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tribunnews.com

  BacaJuga
  • KPK Usut Peran James Riady dalam Kasus Meikarta

    Sabtu, 20 Okt 2018 16:10

    Liputanriau.com, Jakarta - KPK berencana memeriksa CEO Lippo Group James Riady sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan superblok Meikarta. Penyidik KPK akan mengklarifikasi apa yang diketahui James

  • Tak Ada Bukti Suap Meikarta Di Rumah James Riady

    Sabtu, 20 Okt 2018 16:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Rumah CEO Lippo Group James Riady menjadi salah satu lokasi yang digeledah KPK terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Namun, penyidik tidak menemukan bukti dari pengg

  • KPK Sita Sejumlah Uang Dari Rumah Bupati Bekasi

    Kamis, 18 Okt 2018 17:05

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak lebih dari Rp100 juta dari kediaman Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yason (NHY). Uang dalam bentuk rupiah dan yuwan itu

  • Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta Dikeluarkan dari Tim Kampanye Jokowi

    Selasa, 16 Okt 2018 16:37

    Liputanriau.com, Jakarta - Timses Jokowi-Ma'ruf mengeluarkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dari struktur tim kampanye daerah di Jabar. Keputusan ini dikeluarkan setelah Neneng ditetapkan seb

  • Bos Lippo Ditahan KPK Terkait Suap Meikarta

    Selasa, 16 Okt 2018 16:27

    Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10). Billy merupakan tersangka suap terkait izin proyek

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.