• Home
  • Nasional
  • Jaksa Agung Tegaskan Tolak Gabung Densus Tipikor

Jaksa Agung Tegaskan Tolak Gabung Densus Tipikor

Selasa, 17 Okt 2017 13:24
Dibaca: 69 kali
BAGIKAN:
Jaksa Agung M Prasetyo

Liputanriau.com, Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan korps Adhyaksa sudah memiliki satuan khusus yang menangani kasus korupsi.

Untuk itu dirinya menilai, Kejaksaan tidak perlu bergabung dalam satu atap bersama Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

"Rasanya enggak perlu, sementara saya katakan itu. Yang pasti, kita sudah punya satgasus sendiri dan sudah lama," kata Prasetyo dalam rapat gabungan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Prasetyo memastikan proses pelimpahan berkas perkara korupsi dari Polri akan berjalan lama karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bergabung ke Densus Tipikor.

Menurutnya, wajar jika Polri harus bolak-balik melengkapi berkas perkara jika syarat formil dan materil belum lengkap.

"Sekarang gini, hasil kerja penyidik kan dinilai oleh JPU, jangan khawatir ada kesan bolak-balik. Karena nantinya hasil kerja penyidik itu yang mempertanggungjawabkan JPU," katanya.

Jaksa Agung menjelaskan, jika berkas perkara yang belum lengkap, merupakan bentuk pertanggung jawaban JPU di persidangan.

"Jadi yang dihadapi bukan hanya terdakwa dan pengacara, tapi juga hakim. Hakim, terdakwa dan pengacaranya. Makannya berkas perkara harus betul-betul sempurna," katanya.

Prasetyo hanya berharap kehadiran Densus Tipikor tidak membuat kewenangan pemberantasan korupsi penegak hukum lain, seperti KPK dan Kejaksaan menjadi tumpang tindih.

Dirinya mengingatkan agar Densus tidak hanya melakukan penindakan tapi juga preventif.

"Kita ingin justru kalau pun ada densus, apapun sebutannya, semakin meningkatkan intensitas pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi. Kejaksaan punya konsep juga," katanya.

Prasetyo menambahkan, perlu ada batasan-batasan kinerja dari Densus Tipikor agar tidak terkesan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari KPK dan Kejaksaan.

"Tenang nanti ada batasan-batasan. Kalau sesuai undang-undang KPK itu menangani kasus yang 1 miliar ke atas seperti itu. Nanti kita akan rumuskan lagi," katanya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menawarkan adanya dua metode kerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi. Dua metode ini diharapkan dapat membuat kerja pemberantasan korupsi efektif dan efisien.

"Pertama, dibentuk satu atap dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga kepemimpinannya bukan dari Polri namun kami usulkan satu perwira tinggi bintang dua Kepolisian, satu dari Kejaksaan, dan satu dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata Tito dalam Rapat Kerja Gabungan di Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Menurut Tito metode pertama ini memiliki kekuatan di pimpinan bukan subordinat namun kolektif kolegial. Tito meyakini dengan metode ini pemberantasan korupsi akan sulit diintervensi.

Sementara metode kedua menurut Tito, tidak perlu satu atap antara Polri dengan Kejaksaan namun seperti Detasemen Khusus 88 Anti-teror dimana ada Satgas Penuntutan dari Kejaksaaan untuk menangani kasusnya.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tribunnews.com

  BacaJuga
  • Respons Setnov Ditahan KPK: Saya Masih Sakit, Kurang Tidur

    Senin, 20 Nov 2017 02:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto sempat memberikan keterangan kepada wartawan sesaat sebelum masuk ke dalam mobil yang membawanya ke rumah tahanan KPK, sekitar pukul 01.15 WIB. Dalam keteranga

  • Setnov Sudah Bisa Diperiksa KPK soal Kasus e-KTP

    Senin, 20 Nov 2017 02:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto telah dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat ke Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korups

  • KPK Kembali Lelang Mobil dan Motor Hasil Korupsi, Ada 9 Unit

    Sabtu, 18 Nov 2017 21:35

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang mobil dan sepeda motor yang disita dari para koruptor. Kali ini, terdapat sembilan unit mobil plus motor, dan sebagian be

  • Pernyataan Jokowi untuk Novanto Dinilai sebagai Peringatan Keras

    Sabtu, 18 Nov 2017 20:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Dimas Oky Nugroho me

  • KPK Dalami Kasus Kecelakaan Setya Novanto

    Jumat, 17 Nov 2017 13:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febridiansyah menjelaskan pihaknya akan mendalami kasus kecelakaan yang dialami oleh tersangka kasus E-KTP, Setya Novanto.Kat

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.