• Home
  • Nasional
  • Jokowi: Tiga Provinsi Dikaji Jadi Ibu Kota Baru

Jokowi: Tiga Provinsi Dikaji Jadi Ibu Kota Baru

Kamis, 13 Jul 2017 13:51
Dibaca: 57 kali
BAGIKAN:
RoL
Presiden RI Joko Widodo

Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa wacana pemindahan ibu kota Negara Indonesia sampai dengan saat ini masih berada pada tahap kajian. Pemindahan ini pun masih butuh kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak memungkinkan untuk segera diputuskan. Termasuk keinginan Gubernur Kalimantan Timur yang berharap pemindahan Ibu Kota bisa dilakukan di provinsi tersebut.

"Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Presiden melalui siaran pers Istana Negara, saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, Kamis (13/7).

Jokowi mengungkapkan, dalam persiapan pemindahan ini setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, Jokowi enggan mebeberkan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.

"Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Bureu, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru. Ia juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi.

Meski demikian, Jokowi menerangkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik," papar Jokowi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Republika.co.id

  BacaJuga
  • KPK Periksa Andi Narogong untuk Tersangka Setya Novanto

    Kamis, 20 Jul 2017 13:22

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, akan memeriksa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai saksi dalam penyidikan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis n

  • Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK

    Jumat, 14 Jul 2017 15:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependuduk

  • Irman Akui Ada Aliran Dana e-KTP ke eks Mendagri

    Rabu, 12 Jul 2017 15:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman menjelaskan aliran duit proyek yang selama ini ia terima. Hal ini diungkapkan dalam sidang dengan agenda pledoi, lantaran sebelumnya 

  • Ketua Pansus Hak Angket akan Diperiksa KPK Hari Ini

    Selasa, 11 Jul 2017 14:08

    Liputanriau.com, Jakarta - Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik. Dua saksi yang dijadwalkan ulang ialah anggo

  • KPK Periksa Dua Mantan Pimpinan Komisi II

    Senin, 10 Jul 2017 14:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan pimpinan Komisi II DPR RI dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berba

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.