• Home
  • Nasional
  • Jokowi: Tiga Provinsi Dikaji Jadi Ibu Kota Baru

Jokowi: Tiga Provinsi Dikaji Jadi Ibu Kota Baru

Kamis, 13 Jul 2017 13:51
Dibaca: 85 kali
BAGIKAN:
RoL
Presiden RI Joko Widodo

Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa wacana pemindahan ibu kota Negara Indonesia sampai dengan saat ini masih berada pada tahap kajian. Pemindahan ini pun masih butuh kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak memungkinkan untuk segera diputuskan. Termasuk keinginan Gubernur Kalimantan Timur yang berharap pemindahan Ibu Kota bisa dilakukan di provinsi tersebut.

"Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Presiden melalui siaran pers Istana Negara, saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, Kamis (13/7).

Jokowi mengungkapkan, dalam persiapan pemindahan ini setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, Jokowi enggan mebeberkan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.

"Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Bureu, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru. Ia juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi.

Meski demikian, Jokowi menerangkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik," papar Jokowi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Republika.co.id

  BacaJuga
  • Masyarakat Antusias Nobar Film G30S/PKI di Markas Kopassus

    Kamis, 21 Sep 2017 21:15

    Liputanriau.com, Jakarta - Masyarakat antusias nonton bareng pemutaran film G30S/PKI yang digelar di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Cijantung, Jakarta Timur, Rabu malam (20/9).Siaran pers ya

  • Soal Pemutaran Kembali Film G30S/PKI, Ini Kata Menhan

    Senin, 18 Sep 2017 20:34

    Liputanriau.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ikut berkomentar terkait rencana pemutaran kembali film G30S/PKI. Ryamizard menegaskan, pelarangan terhadap Partai Komunis Indo

  • Presiden Usul Film G30S/PKI Diperbaharui

    Senin, 18 Sep 2017 20:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengusulkan film G30S/PKI diperbaharui agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda."Ya nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting akan tetapi unt

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.