• Home
  • Nasional
  • Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK

Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK

Rabu, 13 Sep 2017 14:52
Dibaca: 102 kali
BAGIKAN:
Presiden RI Joko Widodo.

Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta menunjukkan sikap tegasnya terkait komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto menilai, pernyataan Jokowi tak akan membiarkan pelemahan KPK perlu diperkuat dengan tindakan.

"Kalau statement (sudah) clear, tapi action itu yang tidak ada," kata Toto saat dihubungi, Rabu (13/9/2017).

Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebanyak 76,9 persen responden melihat pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

Toto memprediksi, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi bisa saja menjadi turun.

Hal itu didasari adanya sejumlah "serangan" terhadap KPK yang datang dari pembantu presiden sendiri.

Misalnya, Jaksa Agung M Prasetyo yang ingin

Dengan kata lain. Jaksa Agung ingin tidak ada lagi penuntutan di KPK.

Usai Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut, belum ada tanggapan dari Presiden. Hal itu, kata Toto, memperlihatkan Presiden tak melakukan apa-apa.

"Presiden barangkali merasa cukup dengan statement, tapi tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk mendukung penguatan KPK," tutur Pengamat Politik dari Universitas Paramadina itu.

Ia menambahkan, Presiden harus mengingatkan para bawahannya, seperti Jaksa Agung dan Kapolri.

Setidaknya agar dua pimpinan institusi penegak hukum tersebut tak ikut-ikutkan memberikan komentar yang bernada pelemahan terhadap KPK.

Termasuk kepada partai pendukung pemerintah. Menurut dia, ironis saat wacana pembekuan KPK justru datang dari kader salah satu partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan.

"Itu harus diingatkan. Kalau Jokowi tidak melakukan langkah-langkah nyata yang dilihat oleh rakyat, maka penurunan bisa terjadi terhadap pemerintahan Jokowi," ucap dia.

sebelumnya menegaskan, sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Senin (11/9/2017).

Apalagi, lanjut Jokowi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga ,tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

"KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Namun, Jokowi tidak menjelaskan upaya penguatan apa yang dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR.

Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," ucap Jokowi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • Dokter Bimanesh Ditahan, Fredrich Dijemput Paksa

    Sabtu, 13 Jan 2018 01:55

    Liputanriau.com, Jakarta - Setelah memeriksa selama 10 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam kasus menghalangi proses penyidik

  • Setya Novanto dan Istri Diperiksa, KPK Cari Tersangka Lain

    Rabu, 10 Jan 2018 19:50

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemeriksaan terhadap Setya Novanto dan istrinya, Deisti Astriani Tagor dilakukan untuk pengembangan penanganan kasu

  • Dokter RS Medika Permata Hijau Dikabarkan Jadi Tersangka di KPK

    Rabu, 10 Jan 2018 19:46

    Liputanriau.com, Jakarta - Selain menetapkan status tersangka pada pengacara Fredrich Yunadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan status tersangka pada dokter Rumah Sakit (RS) Medika Pe

  • KPK Periksa Marzuki Alie

    Senin, 08 Jan 2018 16:02

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk

  • Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

    Kamis, 04 Jan 2018 13:49

    Liputanriau.com, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.Ha

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.