Jokowi Putuskan Tolak Tandatangani UU MD3

Rabu, 14 Mar 2018 18:50
Dibaca: 99 kali
BAGIKAN:

Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menandatangani revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Ia berdalih menangkap keresahan yang ada di masyarakat.

"Saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan UU itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya," kata Jokowi di Alun-Alun Barat, Kota Serang, Banten, Rabu, 14 Maret 2018.

Jokowi mempersilakan masyarakat untuk mendaftarkan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. "Kenapa tidak saya tandatangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," ucapnya.

Ia berujar tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Jokowi memilih menunggu hasil uji materi di MK.

"Diuji materi dululah coba. Perppu kalau sudah jadi ya harus disetujui oleh DPR. Gitu loh. Masak pada ga ngerti," tuturnya.

Sejumlah pasal dalam UU MD3 menuai kontroversi lantaran mengatur tentang imunitas DPR dan membuatnya terkesan super power. Meski dibahas bersama pemerintah, Jokowi membantah jika ia kecolongan.

Ia beralasan situasi pembahasan UU MD3 di DPR sangat cepat dan banyak pasal yang diubah. Sebabnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak memiliki kesempatan untuk melaporkannya.

"Sehingga pak Menkumham menyampaikan bahwa 'pak itu sudah kami potong lebih dari 75 persen'. Jadi memang dinamika di DPR sangat panjang dan cepat sekali," ujarnya.

Jokowi pun memaklumi Yasonna yang tidak melaporkan pembahasan UU MD3 pada dia. Sebabnya ia tidak memberi teguran pada koleganya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

"Pada saat itu (Yasonna) berusaha telepon ke saya. Tapi saya tidak pada posisi mungkin menerima itu," kata Jokowi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo

  BacaJuga
  • PA 212 Curiga SP3 Rizieq Hasil Barter dengan Kasus Sukmawati

    Selasa, 19 Jun 2018 14:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shih

  • Alasan Polisi Terbitkan SP3 untuk Rizieq Shihab

    Senin, 18 Jun 2018 12:00

    Liputanriau.com, Jakarta - Polisi membenarkan telah menerbitkan surat penghentian penyidikan kasus (SP3) untuk Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal menerang

  • Alasan Prabowo Tak Mungkin Gandeng Rizieq

    Selasa, 05 Jun 2018 16:05

    Liuputanriau.com Jakarta - Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mekah memunc

  • PAN: Amien Rais, Prabowo, Rizieq Sepakat Bersatu untuk 2019

    Minggu, 03 Jun 2018 00:56

    Liputanriau.com, Mekah - Pertemuan antara Habib Rizieq Syihab dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Mekah selesai. Ketiganya bersepakat bersat

  • Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Rizieq Shihab

    Jumat, 04 Mei 2018 17:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kepolisian menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus penodaan lambang negara atau Pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Shihab di wilayah hukum

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.