Jokowi Sebut Telegram Ganggu Keamanan Negara

Minggu, 16 Jul 2017 16:51
Dibaca: 75 kali
BAGIKAN:
RoL
Jokowi mengatakan keberadaan telegram menggangu keamanan negara

Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberadaan telegram menggangu keamanan negara. Dia menyebutkan aplikasi ini kerap digunakan untuk aksi terorisme.

Dia menyatakan perlu pemblokiran guna menjaga keamanan semua pihak. "Ini kita lakukan karena kita lebih mementingkan keamanan negara, dan masyarakat," kata Jokowi, Ahad (16/7).

Jokowi mengatakan pemerintah telah mengamati pergerakan terorisme melalui akun media sosial ini cukup lama. Berdasarkan pengamatan pemerintah, penggunaan media sosial ini terkait dengan aksi terorisme bukan hanya beberapa kali, tapi telah sering dilakukan.

Jika tidak dihentikan lebih awal maka pemerintah mengkhawatirkan penyebaran paham radikalisme dan ajakan aksi terorisme melalui Telegram dapat meluas. Karena semakin banyak orang yang terkait dengan terorisme menggunakan sejumlah fitur dalam Telegram maka pemerintah memutuskan untuk memblokir media sosial tersebut.

Berdasarkan pemantauan itu, dia menambahkan, pemerintah memandang banyak konten yang beredar di Telegram yang lolos dari pantauan perusahaan aplikasi asal Rusia tersebut. Jokowi menyebutkan Kemenkominfo telah melakukan pembicaran dengan sejumlah perusahaan media sosial yang ada di Indonesia terkait persoalan terorisme dan radikalisme yang sering disebarkan melalui media sosial.

Dia menyatakan penyebaran pemahaman terorisme menggunakan komunikasi bukan hanya di dalam negara Indonesia, tapi juga antarnegara. Untuk menjaga agar komunikasi menggunakan media sosial tidak terganggu, Jokowi meminta agar masyarakat menggunakan media sosial lain.

Dia menyatakan ada banyak media sosial selain Telegram yang lebih aman. 

Editor: Bobby Satia

Sumber: Republika.co.id

  BacaJuga
  • Gayus Tambunan dan Nazaruddin Dapat Remisi

    Kamis, 17 Agu 2017 19:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang Bogor, Muhammad Nazaruddin, dan narapidana kasus pajak Gayus

  • 92.816 Narapidana Diberi Remisi, Kenapa Ahok Tidak?

    Kamis, 17 Agu 2017 13:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mendapatkan remisi tahanan pada perayaan HUT RI yang ke 72 karena dinilai belum memenuhi persyaratan yang diatur

  • JK: Pemindahan Ibu Kota Butuh 10 Tahun Lebih

    Jumat, 07 Jul 2017 16:14

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan membutuhkan waktu persiapan sekitar lebih dari 10 tahun. Karena

  • JK Sebut Pemilu 2019 Bisa Jadi yang Terumit di Dunia

    Rabu, 24 Mei 2017 13:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kemendagri dan DPR masih mencari formula untuk merumuskan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal ini tentu akan berdampak pada Pemilu Legislatif dan Presid

  • May Day, Pesan Jusuf Kalla di Hari Buruh 2017

    Senin, 01 Mei 2017 12:59

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK memberikan ucapan selamat kepada buruh yang memperingati May Day pada Senin 1 Mei. Dia juga berpesan kepada masyarakat agar menghormati pa

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.