KPK Bebaskan Ketua dan Wakil Ketua PN Medan

Oleh: Tamam
Rabu, 29 Agu 2018 16:36
Dibaca: 106 kali
BAGIKAN:
Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK

Liputanriau.com, Medan - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 8 orang di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (28/8). Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan 4 orang hakim. 

Namun usai gelar perkara, KPK hanya menetapkan hakim Merry Purba sebagai tersangka dugaan suap senilai SGD 280.000 dari pengusaha bernama Tamin Sukardi. Uang suap itu diduga terkait perkara korupsi Tamin yang terjadi di PN Medan.

Terkait status hukum tiga hakim lainnya, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan ketiganya masih berstatus sebagai saksi. Agus mengaku KPK belum memiliki alat bukti yang kuat untuk menjerat ketiganya sebagai tersangka.

"KPK harus cermat, hati-hati. KPK punya 24 jam untuk periksa dan klarifikasi, kalau belum ada alat bukti yang kuat terhadap yang bersangkutan (3 hakim lainnya) maka dilepaskan pulang," ujar Agus dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/8).

Salah satu hakim PN Medan yang dilepaskan KPK yakni Wahyu Prasetyo Wibowo. Wahyu yang juga Wakil Ketua PN Medan itu pernah menangani kasus penistaan agama yang menjerat Meiliana. 

Adapun dua hakim lainnya yang turut dilepas KPK yakni Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan hakim Sontan Merauke Sinaga.

Dalam kasus ini, selain menetapkan Merry sebagai tersangka, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya. Tiga orang tersebut yakni Helpandi, Tamin Sukardi, Hadi Setiawan.

Helpandi merupakan panitera pengganti di PN Medan. Adapun, Tamin adalah terdakwa kasus korupsi yang diduga menyuap Merry terkait vonis terhadap dirinya. Sementara Hadi adalah orang kepercayaan Tamin.

Merry dan Helpandi selaku pihak yang diduga menerima suap disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sementara, Tamin dan Hadi selaku pihak yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kumparan

  BacaJuga
  • Bawaslu Bicara Soal Pelanggaran Kampanye Videotron Tim Jokowi

    Senin, 22 Okt 2018 20:31

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menilai kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron pasangan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Calon Wakil Pres

  • Kejanggalan Klaim Saudi soal Pembunuhan Jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi

    Senin, 22 Okt 2018 20:19

    Liputanriau.com - Pemerintah Arab Saudi mengakui bahwa Jamal Khashoggi terbunuh di dalam Konsulat mereka di Istanbul, Turki. Namun klaim Saudi menyisakan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Berbaga

  • Jokowi-Prabowo Masuk 500 Muslim Berpengaruh Dunia

    Sabtu, 20 Okt 2018 17:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Pusat Studi Strategis Islami Kerajaan Yordania memasukkan nama sejumlah tokoh Islam dari Indonesia ke dalam daftar 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia pada 2019. Pa

  • Timses Jokowi Minta Prabowo Ungkap Kepala Daerah yang Terancam

    Selasa, 16 Okt 2018 16:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) meminta kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno membocorkan nama kepala daerah yang  merasa

  • Rommy Yakin Jokowi-Ma'ruf Menang di Riau

    Minggu, 14 Okt 2018 23:33

    Liputanriau.com, Pekanbaru - Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy, yakin pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf menang di Riau Pada pemilu 2019 mendatang. Ia mengungkapkan walaupun pada 2014 lalu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.