• Home
  • Nasional
  • KPK Panggil Kembali Dirut Pertamina Terkait Kasus PLTU Riau-1

KPK Panggil Kembali Dirut Pertamina Terkait Kasus PLTU Riau-1

Kamis, 13 Sep 2018 13:47
Dibaca: 97 kali
BAGIKAN:
Nicke Widyawati

Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Nicke diperiksa kapasitasnya sebagai mantan Direktur Perencanaan PT PLN.

Rencananya, Nicke diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka kasus PLTU Riau-1 yakni Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

Selain Nicke, KPK juga memanggil bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal tbk, Samin Tan. Keduanya dipanggil hari ini, Kamis (13/9/2018) setelah sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik KPK.

"Direncanakan penjadwalan ulang ada dua saksi dalam kasus PLTU Riau-1 untuk terangka EMS (Eni Maulani Saragih) dan IM‎ (Idrus Marham) yaitu, Nicke Widyawati dan Samin Tan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Kamis (13/9/2019).

Febri menyebut keterangan kedua saksi diperlukan untuk membuka kasus suap dalam proyek PLTU Riau-1.

"Keterangan kedua saksi tersebut dibutuhkan dalam penyidikan yang sedang berjalan," tutup Febri

Dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1, KPK telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tiga tersangka yakni Idrus Marham, Johannes B. Kotjo, dan Mantan Wakil Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Seperti diketahui, Idrus diduga dijanjikan uang 1,5 juta dolar AS oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Kemudian, Idrus juga diduga ikut mendorong percepatan proses penandatanganan proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Sedangkan Eni diduga menerima uang sebesar Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Rinciannya, Rp 4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret-Juni 2018. Uang itu terkait dengan proyek PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Suara.com

  BacaJuga
  • NasDem Somasi Rizal Ramli Soal Pernyataan Jokowi Ditekan Surya Paloh

    Selasa, 11 Sep 2018 16:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mensomasi bekas Menko Kemaritiman Rizal Ramli, atas pernyataannya di acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan s

  • Rizal Ramli Netral di Pilpres 2019

    Selasa, 28 Agu 2018 16:10

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli membantah dirinya terlibat menjadi tim sukses salah satu pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2019. Rizal men

  • Rizal Ramli: Indonesia Lucu, Berlomba Jadi Calon Wakil Presiden

    Kamis, 10 Mei 2018 13:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Ekonom Rizal Ramli menyebut orang Indonesia lucu karena banyak yang rebutan untuk jadi calon wakil presiden. "Banyak banget yang ingin jadi calon wakil presiden, di si

  • Zulkifli Hasan Sebut Rizal Ramli Penuhi Syarat Jadi Capres

    Jumat, 04 Mei 2018 02:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai Rizal Ramli pantas menjadi calon presiden (capres). Zulkifli menilai Rizal sebagai sosok yang berkualita

  • Rizal Ramli Yakin Sri Mulyani Tak Berani Debat soal Utang Negara

    Kamis, 03 Mei 2018 18:54

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berani berdebat dengannya.Hal itu disampaikan Rizal menanggapi per

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.