KPK Periksa Menteri Perhubungan

Selasa, 17 Okt 2017 13:16
Dibaca: 63 kali
BAGIKAN:
Antara
KPK Periksa Menteri Perhubungan

Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adiputra Kurniawan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Menhub sudah tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.20 WIB dengan mengenakan batik coklat lengan panjang. Ia langsung memasuki lobi gedung KPK tanpa berkomentar apa pun kepada media terkait pemeriksaannya kali ini.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

KPK juga masih menggali informasi-informasi dan menguraikan lebih rinci terkait dengan indikasi penerimaan suap atau gratifikasi yang diterima Tonny Budiono.

Salah satu yang didalami adalah soal sumber dan aliran dana yang terdapat pada 33 tas saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tonny Budiono.

Sebelumnya, KPK telah merinci jumlah uang yang berada di dalam 33 tas saat operasi tangkap tangan terhadap Tonny.

Uang yang ditemukan KPK pada operasi tangkap tangan di lokasi kediaman tersangka Tonny Budiono di Mess Perwira Ditjen Hubla, yaitu 479.700 dolar AS, 660.249 dolar Singapura, 15.540 poundsterling, 50.000 dong Vietnam, 4.200 euro, dan 11.212 ringgit Malaysia. Sementara, dalam mata uang rupiah sekitar Rp5,7 miliar.

Diduga pemberian uang oleh Adiputra Kurniawan kepada Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Adiputra Kurniawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Tonny Budiono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Antara

  BacaJuga
  • Respons Setnov Ditahan KPK: Saya Masih Sakit, Kurang Tidur

    Senin, 20 Nov 2017 02:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto sempat memberikan keterangan kepada wartawan sesaat sebelum masuk ke dalam mobil yang membawanya ke rumah tahanan KPK, sekitar pukul 01.15 WIB. Dalam keteranga

  • Setnov Sudah Bisa Diperiksa KPK soal Kasus e-KTP

    Senin, 20 Nov 2017 02:17

    Liputanriau.com, Jakarta - Tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto telah dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat ke Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korups

  • KPK Kembali Lelang Mobil dan Motor Hasil Korupsi, Ada 9 Unit

    Sabtu, 18 Nov 2017 21:35

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang mobil dan sepeda motor yang disita dari para koruptor. Kali ini, terdapat sembilan unit mobil plus motor, dan sebagian be

  • Pernyataan Jokowi untuk Novanto Dinilai sebagai Peringatan Keras

    Sabtu, 18 Nov 2017 20:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Dimas Oky Nugroho me

  • KPK Dalami Kasus Kecelakaan Setya Novanto

    Jumat, 17 Nov 2017 13:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febridiansyah menjelaskan pihaknya akan mendalami kasus kecelakaan yang dialami oleh tersangka kasus E-KTP, Setya Novanto.Kat

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.