KPK Periksa Menteri Perhubungan

Selasa, 17 Okt 2017 13:16
Dibaca: 78 kali
BAGIKAN:
Antara
KPK Periksa Menteri Perhubungan

Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adiputra Kurniawan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Menhub sudah tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.20 WIB dengan mengenakan batik coklat lengan panjang. Ia langsung memasuki lobi gedung KPK tanpa berkomentar apa pun kepada media terkait pemeriksaannya kali ini.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

KPK juga masih menggali informasi-informasi dan menguraikan lebih rinci terkait dengan indikasi penerimaan suap atau gratifikasi yang diterima Tonny Budiono.

Salah satu yang didalami adalah soal sumber dan aliran dana yang terdapat pada 33 tas saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tonny Budiono.

Sebelumnya, KPK telah merinci jumlah uang yang berada di dalam 33 tas saat operasi tangkap tangan terhadap Tonny.

Uang yang ditemukan KPK pada operasi tangkap tangan di lokasi kediaman tersangka Tonny Budiono di Mess Perwira Ditjen Hubla, yaitu 479.700 dolar AS, 660.249 dolar Singapura, 15.540 poundsterling, 50.000 dong Vietnam, 4.200 euro, dan 11.212 ringgit Malaysia. Sementara, dalam mata uang rupiah sekitar Rp5,7 miliar.

Diduga pemberian uang oleh Adiputra Kurniawan kepada Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Adiputra Kurniawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Tonny Budiono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Antara

  BacaJuga
  • Fredrich Yunadi Klaim Sudah Laporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim

    Rabu, 17 Jan 2018 20:06

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengaku sudah melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan ke Bareskrim Polri. Sebelumnya, Fr

  • Setya Novanto Nilai Tepat Penunjukan Bambang Soesatyo Jadi Ketua DPR RI

    Senin, 15 Jan 2018 13:16

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto mendukung sikap Partai Golkar yang menunjuk Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai ketua DPR RI menggantikan dirinya.Menurut Setya Novanto, sudah saatnya Bamba

  • Alasan Setya Novanto Masih Pikirkan Opsi Justice Collaborator

    Jumat, 05 Jan 2018 17:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan masih mempertimbangkan opsi untuk mengajukan kliennya sebagai justice collaborator dalam mengungkap kasus korupsi e-KT

  • Setya Novanto Sambangi KPK untuk Klarifikasi Hari Ini

    Rabu, 03 Jan 2018 15:39

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Rabu, 3 Januari 2018. Saat

  • Setya Novanto, Kasus Hukum, dan Kisahnya di Panggung Politik

    Minggu, 24 Des 2017 17:56

    Liputanriau.com - Setya Novanto, politisi kawakan asal Partai Golkar, terus menjadi sorotan. Mulai dari berbagai kasus hukum yang menyeret namanya, hingga kelihaiannya dalam berpolitik. Berkiprah di S

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.