KPK Tegaskan Eks Koruptor Tak Layak Dipilih

Sabtu, 15 Sep 2018 15:57
Dibaca: 97 kali
BAGIKAN:
Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK

Liputanriau.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menganulir PKPU yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg di Pemilu 2019. Ini artinya, eks koruptor melenggang maju sebagai caleg tanpa melanggar aturan tersebut. Merespons hal ini, KPK meminta masyarakat untuk tak memilih caleg eks koruptor.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku prihatin dengan kondisi ini. Menurutnya, eks koruptor tak layak untuk dipilih karena telah melanggar kepercayaan publik dengan melakukan korupsi.

"Sangat prihatin. Ya seyogyanya tidak layak (dipilih -red). Koruptor itu mengkhianati amanah (rakyat)," jelasnya kepada kumparan, Sabtu (15/9).

Senada dengan Agus, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan anggota legislatif merupakan jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan publik. Jika seorang caleg memiliki latar belakang sebagai eks koruptor maka memang tak layak untuk dipilih oleh rakyat.

"Anggota DPR, DPRD serta kepala daerah adalah jabatan-jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan masyarakat yang memilihnya. Ketika mereka menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan melakukan korupsi," jelas Alexander.

"Maka mereka menurut saya, tidak layak lagi dipilih menjadi pejabat publik," tegasnya.

Putusan MA yang memperbolehkan eks koruptor maju sebagai caleg tentu membuat publik bertanya-tanya. Sebab, banyak pihak yang berharap agar lembaga parlemen bersih dari koruptor, karena KPU telah melarangnya.

Larangan itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Kabiro Hukum MA Abdullah mengatakan, keputusan itu diambil karena PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu. "Peraturan KPU yang melaksanakan UU Pemilu itu bertentangan dengan UU-nya sendiri," kata Abdullah, Jumat (14/9).

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kumparan

  BacaJuga
  • NasDem Somasi Rizal Ramli Soal Pernyataan Jokowi Ditekan Surya Paloh

    Selasa, 11 Sep 2018 16:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mensomasi bekas Menko Kemaritiman Rizal Ramli, atas pernyataannya di acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan s

  • Rizal Ramli Netral di Pilpres 2019

    Selasa, 28 Agu 2018 16:10

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli membantah dirinya terlibat menjadi tim sukses salah satu pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2019. Rizal men

  • Rizal Ramli: Indonesia Lucu, Berlomba Jadi Calon Wakil Presiden

    Kamis, 10 Mei 2018 13:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Ekonom Rizal Ramli menyebut orang Indonesia lucu karena banyak yang rebutan untuk jadi calon wakil presiden. "Banyak banget yang ingin jadi calon wakil presiden, di si

  • Zulkifli Hasan Sebut Rizal Ramli Penuhi Syarat Jadi Capres

    Jumat, 04 Mei 2018 02:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai Rizal Ramli pantas menjadi calon presiden (capres). Zulkifli menilai Rizal sebagai sosok yang berkualita

  • Rizal Ramli Yakin Sri Mulyani Tak Berani Debat soal Utang Negara

    Kamis, 03 Mei 2018 18:54

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berani berdebat dengannya.Hal itu disampaikan Rizal menanggapi per

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.