• Home
  • Nasional
  • KPK Terapkan Aturan Penggunaan Borgol Bagi Tahanan Korupsi

KPK Terapkan Aturan Penggunaan Borgol Bagi Tahanan Korupsi

Rabu, 02 Jan 2019 18:01
Dibaca: 459 kali
BAGIKAN:
Tahanan KPK diborgol
Liputanriau.com, Jakarta - KPK mulai menerapkan aturan penggunaan borgol bagi tahanan yang keluar rutan. Hari pertama penerapan aturan ini, ada sekitar 40 tahanan, baik yang melakukan pemeriksaan maupun persiapan sidang, yang diborgol KPK.

"Pada hari pertama di tahun 2019 ini, penerapan aturan tersebut dilakukan di sejumlah rutan dan kebutuhan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Rabu (2/1).

Para tahanan yang diborgol itu termasuk di antaranya adalah dua tersangka yang menjalani pemeriksaan penyidik di kantor KPK. Keduanya adalah tersangka kasus dugaan pemerasan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Tubagus Chepy Septhiadi.

Selain itu, terdapat juga tahanan yang sedang menjalani persidangan beberapa daerah yakni Jakarta (7 orang), Surabaya (18 orang), Medan (1 orang), Ambon (1 orang), dan Bandung (7 orang). Terdapat juga empat tahanan yang keluar rutan untuk berobat. 

"(Seperti) di Pengadilan Tipikor Bandung hari ini dijadwalkan sidang untuk para terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen P. Sitohang, Taryudi, Hendry Saputra, Wahid Husen, Andri Rahmat, dan Fahmi Darmawansyah," ujar Febri. 

Menurut Febri, peraturan mengenai penggunaan borgol ini berdasarkan kepada Peraturan KPK Nomor. 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK. Selain itu, penerapan aturan ini juga berdasarkan masukan sejumlah pihak mengenai adanya aspek edukasi publik dan keamanan.

"KPK menerima masukan tersebut dan mempelajari kembali aspek hukum terkait dengan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh KPK. Kami juga melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan oleh instansi penegak hukum lain," ujar Febri.

"KPK telah mulai menerapkan pemberlakuan aturan pemborgolan untuk tahanan yang ditempatkan di Rutan KPK atau dalam perkara yang ditangani oleh KPK," pungkasnya.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Kumparan

  BacaJuga
  • Izin Dicabut dan Diblokir, Jurdil2019 Protes Bawaslu dan Kominfo

    Minggu, 21 Apr 2019 15:55

    Liputanriau.com, Jakarta - Lembaga pemantau Pemilu 2019, Jurdil2019, mengajukan protes karena izinnya dicabut Bawaslu dan situsnya diblokir oleh Kementerian Kominfo. Mereka memprotes ke Bawaslu dan Ko

  • Bawaslu Cabut Izin Situs Jurdil2019

    Minggu, 21 Apr 2019 15:51

    Liputanriau.com, Jakarta - Bawaslu mencabut izin atau akreditasi satu lembaga pemantau Pemilu 2019. Pencabutan izin ini dilakukan karena lembaga itu tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip peman

  • Update Real Count KPU Hari ini, Jokowi 54,14%, Prabowo 45,86%

    Minggu, 21 Apr 2019 15:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo- Ma'ruf Amin siang ini masih unggul atas Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Hal ini berdasarkan rea

  • Lima Anggota Panwaslu di Aceh Dipecat Karena Foto Pose Dua Jari

    Selasa, 16 Apr 2019 14:46

    Liputanriau.com, Banda Aceh - Lima Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Aceh Tamiang diberhentikan karena melanggar etik penyelenggara Pemilu.Pemberhentian dilakukan setelah proses kajian dan per

  • 40 Lembaga Quick Count yang Resmi Terdaftar di KPU

    Selasa, 16 Apr 2019 14:43

    Liputanriau.com, Jakarta - KPU merilis nama-nama lembaga survei yang akan menampilkan quick count hasil pemilihan pada Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 40 lembaga survei telah terdaftar. "Sekarang

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.