• Home
  • Nasional
  • Kasus e-KTP, Kantor Milik Setnov Dijadikan Alamat 14 Perusahaan

Kasus e-KTP, Kantor Milik Setnov Dijadikan Alamat 14 Perusahaan

Senin, 06 Nov 2017 22:53
Dibaca: 113 kali
BAGIKAN:
Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP

Liputanriau.com, Jakarta - Area perkantoran milik Ketua DPR RI Setya Novanto di Lantai 27 Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, dijadikan alamat oleh 14 perusahaan berbeda.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) oleh terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarat, Senin (6/11/2017).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan seorang saksi, yakni mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono.

Dalam kesaksiannya, Deniarto mengatakan area perkantoran yang tercatat sebagai alamat 14 perusahaan berbeda itu milik Setnov.

"Sebetulnya, waktu itu, setiap ada proyek, kami bikin perusahaan. Jadi, setiap kali ada proyek, bikin perusahaan," kata Deniarto saat menjelaskan kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan.

Selain di PT Murakabi, Deniarto juga menjabat sebagai Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana. Kedua perusahaan itu hanya sebagian dari 14 perusahaan yang beralamat di kantor milik Setnov tersebut.

Majelis hakim dalam persidangan merasa terusik, karena bagi mereka, satu kantor untuk 14 perusahaan itu merupakan keanehan.

Apalagi, seperti yang diungkapkan Deniarto, setiap perusahaan yang alamatnya berlokasi di Menara Imperium tersebut hanya diisi oleh tiga orang pegawai.

Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar menduga, masing-masing perusahaan tersebut dibuat untuk melakukan kebohongan.

Sebab, setiap perusahaan tanpa dilengkapi kemampuan dan kapabilitas yang cukup, pasti berusaha mendapatkan uang melalui proses tender.

"Saya minta maaf. Itu kelemahan saya, waktu itu saya mau saja," kata Deniarto, menjawab dugaan hakim.

PT Murakabi sendiri pernah menjadi salah satu konsorsium peserta lelang proyek KTP-el yang nilai proyeknya Rp5,9 triliun.

Namun, atas pengaturan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, PT Murakabi hanya sebagai perusahaan pendamping dari Perum PNRI.

Mayoritas saham PT Murakabi dimiliki oleh PT Mondialindo Graha Perdana. Adapun sebagian besar saham PT Mondialindo dikuasai oleh keluarga Novanto.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Suara.com

  BacaJuga
  • MUI: Bendera Yang DIbakar Banser Bukan Bendera HTI

    Selasa, 23 Okt 2018 14:03

    Liputanriau.com, Jakarta - Kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota anggota GP Ansor (Banser) di Garut, menuai polemik. Mereka menganggap  bendera yang dibakar adalah bend

  • Mantan Jubir: HTI Tidak Punya Bendera

    Selasa, 23 Okt 2018 13:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ustaz Ismail Yusanto mengecam keras aksi pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oknum anggota Barisan Serba Guna Ansor (Ba

  • Tanggapan MUI Terkait Pembakaran Bendera Tauhid oleh Banser

    Selasa, 23 Okt 2018 13:26

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan pihaknya meminta agar peristiwa pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dipermas

  • 3 Oknum Banser Terduga Pembakar Bendera Tauhid Masih Berstatus Saksi

    Selasa, 23 Okt 2018 13:19

    Liputanriau.com, Garut - Polres Garut Jawa Barat telah memeriksa tiga orang anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, yang diduga membakar bendera warna h

  • Ribuan Orang Tanda Tangan Petisi Bubarkan Banser

    Selasa, 23 Okt 2018 13:13

    Liputanriau.com, Jakarta - Ulah anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, membakar bendera warna hitam yang berlafaz tauhid membuat heboh publik. Kritikan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.