• Home
  • Nasional
  • Ketua KPK Bebeberkan Mekanisme Penyadapan ke Anggota DPR

Ketua KPK Bebeberkan Mekanisme Penyadapan ke Anggota DPR

Rabu, 13 Sep 2017 14:51
Dibaca: 76 kali
BAGIKAN:
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo

Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, menjelaskan prosedur penyadapan yang dilakukan penyidik dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (12/9/2017) kemarin.

Menurutnya, KPK tidak sembarangan melakukan penyadapan. Ada mekanisme di internal yang mengatur proses penyadapan itu.

Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut mekanisme penyadapan harus diatur payung hukum setingkat undang-undang.

‎Agus menerangkan, ‎penyadapan di KPK dilakukan atas usul Direktorat Penyelidikan KPK setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Selanjutnya, eksekutor penyadapan dilakukan di bawah kendali Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK.

Sebelum eksekutor melakukan penyadapan, usulan Direktorat Penyelidikan KPK memberikan laporan kepada pimpinan. Setelah lima pimpinan setuju dan menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap), operasi tersebut baru bisa dilakukan.

"Yang menyadap bukan Direktorat Penyelidikan, tetapi Direktorat Monitoring di bawah Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK," kata Agus.

Menurutnya, penyadapan itu juga diawasi oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK.

"Jadi, Direktorat PI yang selalu memeriksa lockbox penyadapan tadi," kata Agus.

Menambahkan penjelasan Agus, Deputi Bidang Inda KPK Hary Budiarto menjelaskan lebih detil cara KPK melakukan penyadapan.

Penyadapan melibatkan tiga kedeputian di KPK, yakni, Deputi Penindakan, Deputi Inda dan Deputi PIPM.

Deputi Penindakan bertindak sebagai user dan akan mengirimkan nomor target yang akan disadap. Lalu, Deputi Inda melakukan penyadapan. Sementara, Deputi PIPM melakukan audit dari seluruh rangkaian kegiatan penyadapan.

Hary menjelaskan, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak berwenang mengaudit penyadapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan berarti kegiatan itu tidak diawasi.

"Kami diaudit (oleh PIPM), setiap tiga bulan sekali," kata Hary.

Sementara soal teknis, Hary mengatakan, nomor target yang disadap juga tentu tidak sembarangan dan harus terkait dengan kasus hukum tengah ditangani KPK.

Pasalnya, mesin juga punya keterbatasan dimana nomor hanya bisa berada di dalam mesin selama 30 hari.

Jika lebih dari waktu tersebut, mesin akan mengganti nomor lain.

"Nomor yang disadap itu untuk 30 hari. Ketika 30 hari terlampaui maka mesin akan cancel dan nomor lain masuk. Jadi, seperti antrean," katanya.

Setelah penyadapan akan dibuat rangkuman. Tidak semua kata dari mesin sadapan diterjemahkan. Pasalnya, ada beberapa hal yang tidak dimasukkan karena dianggap sebagai privasi pihak yang disadap.

Lebih lanjut, Hary menjelaskan soal surat izin penyadapan. Dia menyebut surat penyadapan hanya berlaku 30 hari pertama. Jika selama 30 hari pertama tidak ada hasil, untuk melakukan penyadapan berikutnya dengan nomor yang sama harus mendapatkan surat perintah yang ditandatangani lima komisioner.

"Jika tidak ada surat perintah penyadapan lagi, akan kami hentikan. Kalau mau diulang, harus diterbitkan sprindap baru," katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menilai, jika mekanisme itu telah berjalan dengan baik, maka semua pihak jadi lebih paham.

"Benar tidak? Kalau ini berjalan benar, tenang kita," kata Bambang.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tribunnews.com

  BacaJuga
  • Pernyataan Jokowi untuk Novanto Dinilai sebagai Peringatan Keras

    Sabtu, 18 Nov 2017 20:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Dimas Oky Nugroho me

  • Beda Keterangan Pengacara Setnov dengan Saksi Mata

    Jumat, 17 Nov 2017 13:15

    Liputanriau.com, Jakarta - Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, kliennya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Saat itu, kata dia, Novanto hendak menuju kantor salah satu t

  • Polisi Tegaskan Kecelakaan Setya Novanto Bukan Rekayasa

    Jumat, 17 Nov 2017 13:13

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Kingkin W memimpin olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto. Kingkin menjawa

  • Karyawannya Dikabarkan Ada di Mobil Novanto, Metro TV Akan Menelusuri

    Jumat, 17 Nov 2017 13:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Seorang karyawan stasiun televisi Metro TV bernama Hilman dikabarkan berada dalam mobil yang ditumpangi Ketua DPR RI Setya Novanto.Informasi yang beredar di kalangan wartawa

  • Kronologi Setya Novanto Menghilang versi Pengacara

    Kamis, 16 Nov 2017 13:18

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto tidak berada di rumahnya saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak menjemput paksa dirinya pada Rabu (15/11/2017) malam.Para penyidik K

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.