• Home
  • Nasional
  • Lebih Baik PDIP Urus Kader Agar Tak Korupsi, daripada Persoalkan KPK

Lebih Baik PDIP Urus Kader Agar Tak Korupsi, daripada Persoalkan KPK

Senin, 11 Jun 2018 14:06
Dibaca: 105 kali
BAGIKAN:
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Liputanriau.com, Jakarta - PDIP menuding Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, bermuatan politis. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap OTT KPK menyasar calon kepala daerah yang mempunyai elektabilitas tinggi. 

Menanggapi hal itu, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Donal Fariz,menilai tuduhan itu tidak tepat, karena KPK dalam melakukan OTT ataupun menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 
"Tudingan ini tidak akan berarti apa-apa, sebab selama ini KPK selalu ketat dengan alat bukti jika berkaitan dengan OTT. Sehingga KPK tidak asal tangkap, apalagi mengaitkannya dengan perkara elektabilitas," tutur Donal melalui pesan singkat, Senin (11/6). 

"Penangkapan atau OTT tidak mengenal elektabilitas, dia hanya mengenal dua alat bukti yang cukup," tegasnya. 

Donal meminta agar PDIP tidak mengaitkan perkara hukum dengan politik, karena keduanya berbeda konteks. Ia menyarankan lebih baik PDIP terus mengingatkan kadernya agar tidak melakukan korupsi seperti kader-kader PDIP yang lain. 

"Daripada melemparkan tudingan politik, lebih baik PDIP fokus memikirkan pencegahan korupsi di internal partai-nya," ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut. 

Sebelumnya, tiga kepala daerah yang merupakan kader PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi. Ketiganya yaitu Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.
Penetapan tersangka atas dasar OTT itu menuai reaksi keras dari PDIP, salah satunya dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Hasto menilai kadernya memiliki elektabilitas tinggi. 

"Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92%," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6).
Editor: Bobby Satia

Sumber: Kumparan

  BacaJuga
  • MUI: Bendera Yang DIbakar Banser Bukan Bendera HTI

    Selasa, 23 Okt 2018 14:03

    Liputanriau.com, Jakarta - Kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota anggota GP Ansor (Banser) di Garut, menuai polemik. Mereka menganggap  bendera yang dibakar adalah bend

  • Mantan Jubir: HTI Tidak Punya Bendera

    Selasa, 23 Okt 2018 13:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ustaz Ismail Yusanto mengecam keras aksi pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oknum anggota Barisan Serba Guna Ansor (Ba

  • Tanggapan MUI Terkait Pembakaran Bendera Tauhid oleh Banser

    Selasa, 23 Okt 2018 13:26

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan pihaknya meminta agar peristiwa pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dipermas

  • 3 Oknum Banser Terduga Pembakar Bendera Tauhid Masih Berstatus Saksi

    Selasa, 23 Okt 2018 13:19

    Liputanriau.com, Garut - Polres Garut Jawa Barat telah memeriksa tiga orang anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, yang diduga membakar bendera warna h

  • Ribuan Orang Tanda Tangan Petisi Bubarkan Banser

    Selasa, 23 Okt 2018 13:13

    Liputanriau.com, Jakarta - Ulah anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, membakar bendera warna hitam yang berlafaz tauhid membuat heboh publik. Kritikan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.