• Home
  • Nasional
  • Lebih Baik PDIP Urus Kader Agar Tak Korupsi, daripada Persoalkan KPK

Lebih Baik PDIP Urus Kader Agar Tak Korupsi, daripada Persoalkan KPK

Senin, 11 Jun 2018 14:06
Dibaca: 92 kali
BAGIKAN:
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Liputanriau.com, Jakarta - PDIP menuding Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, bermuatan politis. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap OTT KPK menyasar calon kepala daerah yang mempunyai elektabilitas tinggi. 

Menanggapi hal itu, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Donal Fariz,menilai tuduhan itu tidak tepat, karena KPK dalam melakukan OTT ataupun menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 
"Tudingan ini tidak akan berarti apa-apa, sebab selama ini KPK selalu ketat dengan alat bukti jika berkaitan dengan OTT. Sehingga KPK tidak asal tangkap, apalagi mengaitkannya dengan perkara elektabilitas," tutur Donal melalui pesan singkat, Senin (11/6). 

"Penangkapan atau OTT tidak mengenal elektabilitas, dia hanya mengenal dua alat bukti yang cukup," tegasnya. 

Donal meminta agar PDIP tidak mengaitkan perkara hukum dengan politik, karena keduanya berbeda konteks. Ia menyarankan lebih baik PDIP terus mengingatkan kadernya agar tidak melakukan korupsi seperti kader-kader PDIP yang lain. 

"Daripada melemparkan tudingan politik, lebih baik PDIP fokus memikirkan pencegahan korupsi di internal partai-nya," ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut. 

Sebelumnya, tiga kepala daerah yang merupakan kader PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi. Ketiganya yaitu Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.
Penetapan tersangka atas dasar OTT itu menuai reaksi keras dari PDIP, salah satunya dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Hasto menilai kadernya memiliki elektabilitas tinggi. 

"Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92%," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6).
Editor: Bobby Satia

Sumber: Kumparan

  BacaJuga
  • PA 212 Curiga SP3 Rizieq Hasil Barter dengan Kasus Sukmawati

    Selasa, 19 Jun 2018 14:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shih

  • Alasan Polisi Terbitkan SP3 untuk Rizieq Shihab

    Senin, 18 Jun 2018 12:00

    Liputanriau.com, Jakarta - Polisi membenarkan telah menerbitkan surat penghentian penyidikan kasus (SP3) untuk Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal menerang

  • Alasan Prabowo Tak Mungkin Gandeng Rizieq

    Selasa, 05 Jun 2018 16:05

    Liuputanriau.com Jakarta - Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mekah memunc

  • PAN: Amien Rais, Prabowo, Rizieq Sepakat Bersatu untuk 2019

    Minggu, 03 Jun 2018 00:56

    Liputanriau.com, Mekah - Pertemuan antara Habib Rizieq Syihab dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Mekah selesai. Ketiganya bersepakat bersat

  • Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Rizieq Shihab

    Jumat, 04 Mei 2018 17:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kepolisian menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus penodaan lambang negara atau Pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Shihab di wilayah hukum

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.