• Home
  • Nasional
  • MKD Terima 3 Laporan soal Setya Novanto terkait Kasus e-KTP

MKD Terima 3 Laporan soal Setya Novanto terkait Kasus e-KTP

Sabtu, 18 Mar 2017 12:27
Dibaca: 85 kali
BAGIKAN:
Ketua DPR RI, Setya Novanto
Liputanriau-JAKARTA-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menerima sembilan laporan terkait kasus e-KTP yang menyeret nama beberapa legislator. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dari sembilan laporan itu, semuanya masih dalam tahap verifikasi tim MKD.

"Ya, ini kita ada sembilan kasus yang masuk pada waktu kita reses. Nah, itu kita harus verifikasi satu per satu. Laporan baru kita terima kemarin dan seperti biasanya setiap laporan pasti akan kami terima, dan setiap laporan pasti akan kami lakukan proses verifikasi," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Menurut dia, dari sembilan laporan itu, tiga di antaranya melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus e-KTP. Namun, dia mengaku belum mengetahui persis seluruh laporan yang masuk, pasal apa saja yang dilaporkan ke MKD.

"Ada tiga laporan (untuk Setya Novanto). Saya enggak hafal jangan tanya pasalnya. Justru karena verifikasinya belum, Saya hanya ingat yang dilaporin Pak Novanto dan kita baru masuk kemarin," ungkap dia.

Saat disingung apakah laporan yang masuk kepada MKD akan segera ditindaklanjuti menjadi persidangan etik, politikus Partai Gerindra ini mengaku belum mengetahuinya karena masih dalam proses verifikasi tim MKD.

"Saya baru baca sekilas pelaporannya, kita akan sampaikan kepada tim yang akan verifikasi kalau hasil verifikasi itu kita kan bahwa ke rapat internal di MKD. Ya saya tidak bisa bilang buktinya cukup kuat atau enggak, tapi itu harus diputuskan oleh tim menurut tata beracara tidak bisa keputusan laporan," ujar Dasco.

Sebelumnya, Setya Novanto disebut-sebut menerima uang dan terlibat dalam pembahasan kasus e-KTP. Dalam dakwaan, jaksa menyebutkan sekitar Juli-Agustus 2010, DPR mulai membahas RAPBN TA 2011, yang di antaranya soal kasus e-KTP.

Pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri Andi Narogong lantas beberapa kali kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR, khususnya Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin.

Pada korupsi ini, anggota Komisi II DPR mendapat bagian lima persen atau sejumlah Rp 261 miliar. Untuk Setya Novanto dan Andi Agustinus 11 persen atau Rp 574,2 miliar, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, 11 persen atau Rp 574,2 miliar.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menegaskan kembali tidak menerima aliran dana apa pun terkait kasus e-KTP atau KTP elektronik. Ia juga belum tahu apakah akan melaporkan pihak-pihak yang telah menuduh hingga mencemarkan nama baiknya.

"Ya nanti kita lihat perkembangan-perkembangan, kita lihat," ujar pria yang karib disapa Setnov ini.(liputan6com)

Sumber: Liputan6.com

  BacaJuga
  • Keterangan Empat Saksi Ahli Ini Beratkan Ahmad Dhani

    Senin, 04 Des 2017 18:58

    Liputanriau.com, Jakarta - Polisi mendatangkan 11 saksi sebelum menetapkan musikus Ahmad Dhani sebagai tersangka ujaran kebencian berbasis SARA via Twitter.Dari 11 saksi tersebut empat di antaranya ad

  • Ahmad Dhani Akhirnya Diperbolehkan Pulang dari Polres Jaksel

    Jumat, 01 Des 2017 15:00

    Liputanriau.com, Jakarta - Musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani akhirnya selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian di Polres Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2017). Kuasa hukum Dhani,

  • Masih Diperiksa, Ahmad Dhani Menginap di Polres Jakarta Selatan

    Jumat, 01 Des 2017 14:49

    Liputanriau.com, Jakarta - Pemeriksaan Ahmad Dhani oleh penyidik Polres Jakarta Selatan masih berlangsung hingga hari ini, Jumat (1/12/2017). Dhani mulai diperiksa terkait kasus ujaran kebencian sejak

  • Ahmad Dhani Jadi Tersangka Ujaran Kebencian

    Selasa, 28 Nov 2017 13:43

    Liputanriau.com, Jakarta - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan musisi Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian lewat media sosial, Twitter.Kepala Bidang Hubungan Masyar

  • Pengacara Jonru Kewalahan Minta Tambah Kuasa Hukum

    Selasa, 05 Sep 2017 20:24

    Liputanriau.com, Jakarta - Kuasa hukum Jon Riah Ukur Ginting alias Jonru , Razman Arif Nasution, menyarankan kliennya untuk menambah pengacara untuk menangani dua laporan terhadap Jonru."Saya mempersi

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.