• Home
  • Nasional
  • Mantan Jaksa Urip Tri Gunawan Bebas, Remisi 5 Tahun Dipertanyakan

Mantan Jaksa Urip Tri Gunawan Bebas, Remisi 5 Tahun Dipertanyakan

Senin, 15 Mei 2017 12:52
Dibaca: 171 kali
BAGIKAN:
Liputanriau.com, Jakarta - Pegiat antikorupsi dan ahli pidana mempertanyakan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membebaskan Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter Kaban, menilai pembebasan mantan jaksa tersebut janggal. Ini tidak masuk akal. Apa pertimbangan terpidana kasus korupsi besar bisa bebas bersyarat bahkan sebelum menjalani separuh dari masa hukumannya, kata Lalola, Ahad, 14 Mei 2017.

ICW menuntut pemerintah membeberkan jumlah remisi yang diterima Urip selama ini. 

Pada Jumat, 12 Mei 2017, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan status bebas bersyarat kepada Urip. Mahkamah Agung menguatkan putusan 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terhadap Urip karena menerima suap sebesar US$ 660 ribu dari Artalyta Suryani, orang dekat obligor BLBI Sjamsul Nursalim.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Urip pada awal Maret 2008. Beberapa hari sebelum operasi tangkap tangan tersebut, Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian penyelidikan kasus Sjamsul. Kala itu, Urip adalah ketua tim jaksa penyelidik BLBI. 

Lalola mengungkapkan, dalam penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur status bebas bersyarat bisa diberikan hanya kepada narapidana yang sudah menjalani dua per tiga masa hukuman. Selain itu, narapidana tersebut harus memperoleh predikat berkelakuan baik minimal selama sembilan bulan terakhir sebelum tanggal pembebasan bersyarat. 

Berdasarkan aturan ini, kata Lalola, Urip bahkan belum genap menjalani separuh masa hukuman penjaranya yang seharusnya berakhir pada 2028. Pembebasan Urip menjadi bukti pemerintah tak berpihak pada pemberantasan korupsi, kata dia. 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak mengklaim sebaliknya. Urip, kata dia, telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menerima pembebasan bersyarat. Berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masa hukuman Urip yang seharusnya berakhir pada 2028 turun menjadi 2023 setelah dikurangi total remisi yang diterimanya selama sembilan tahun penjara. Terlepas dari kontroversi, waktunya dia sudah bebas, ucap dia.

Menurut juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Syarpani, Urip telah memenuhi syarat menjalani dua per tiga masa hukum pada 2017 jika mengacu pada total vonisnya yang berakhir pada 2023. Selain itu, menurut dia, Urip telah membayar denda Rp 290 juta dari total Rp 500 juta yang ditetapkan pengadilan. Kami konsultasi kepada KPK tentang pelunasan denda ini. Dan, tak ada masalah, karena sisanya dilunasi dengan hukuman penjara beberapa bulan, ujar Syarpani.

Pengamat hukum pidana, Agustinus Pohan, menilai perlakuan pemerintah terhadap Urip istimewa. Menurut dia, seorang terpidana yang telah menerima banyak remisi tak selayaknya mendapat pembebasan bersyarat. Apalagi, dia mengingatkan, jenis kasus yang menjerat Urip termasuk kejahatan khusus oleh aparat penegak hukum. 

Agustinus pun geram lantaran pemerintah memberikan total remisi lima tahun kepada terpidana kasus BLBI, Urip Tri Gunawan, hanya dalam kurun sembilan tahun masa hukuman penjara. Menurut dia, seorang terpidana dalam satu tahun hanya menerima dua kali remisi, yaitu perayaan keagamaan dan hari kemerdekaan. Potongan masa hukuman itu pun hanya sekitar dua bulan. Pemerintah harus memperketat dan memperjelas berapa remisi yang layak. Apa juga kriterianya. Jangan sampai semua orang bisa menerima remisi tanpa batasan, kata Agustinus.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo.co

  BacaJuga
  • Keterangan Empat Saksi Ahli Ini Beratkan Ahmad Dhani

    Senin, 04 Des 2017 18:58

    Liputanriau.com, Jakarta - Polisi mendatangkan 11 saksi sebelum menetapkan musikus Ahmad Dhani sebagai tersangka ujaran kebencian berbasis SARA via Twitter.Dari 11 saksi tersebut empat di antaranya ad

  • Ahmad Dhani Akhirnya Diperbolehkan Pulang dari Polres Jaksel

    Jumat, 01 Des 2017 15:00

    Liputanriau.com, Jakarta - Musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani akhirnya selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian di Polres Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2017). Kuasa hukum Dhani,

  • Masih Diperiksa, Ahmad Dhani Menginap di Polres Jakarta Selatan

    Jumat, 01 Des 2017 14:49

    Liputanriau.com, Jakarta - Pemeriksaan Ahmad Dhani oleh penyidik Polres Jakarta Selatan masih berlangsung hingga hari ini, Jumat (1/12/2017). Dhani mulai diperiksa terkait kasus ujaran kebencian sejak

  • Ahmad Dhani Jadi Tersangka Ujaran Kebencian

    Selasa, 28 Nov 2017 13:43

    Liputanriau.com, Jakarta - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan musisi Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian lewat media sosial, Twitter.Kepala Bidang Hubungan Masyar

  • Pengacara Jonru Kewalahan Minta Tambah Kuasa Hukum

    Selasa, 05 Sep 2017 20:24

    Liputanriau.com, Jakarta - Kuasa hukum Jon Riah Ukur Ginting alias Jonru , Razman Arif Nasution, menyarankan kliennya untuk menambah pengacara untuk menangani dua laporan terhadap Jonru."Saya mempersi

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.