• Home
  • Nasional
  • Membandingkan Dana Kampanye Ahok-Djarot & Anies-Sandi di Pilgub DKI

Membandingkan Dana Kampanye Ahok-Djarot & Anies-Sandi di Pilgub DKI

Senin, 17 Apr 2017 13:50
Dibaca: 111 kali
BAGIKAN:
Debat pamungkas Pilkada DKI 2017.

Liputanriau.com, Jakarta - Masa kampanye Pilgub DKI Jakarta putaran dua telah selesai. Masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah mengumumkan dana kampanye. Baik itu pasangan calon nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) ataupun pasangan calon nomor tiga, Anies Baswedan - Sandiaga Uno (Anies-Sandi), menghabiskan dana kampanye yang tidak sedikit jumlahnya.

Sebut saja Ahok-Djarot yang menggunakan dana kampanye selama mengarungi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta mencapai Rp 31,7 Miliar. Pemakaian terbesar dana itu digunakan untuk biaya operasional kegiatan kampanye termasuk pembuatan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas, pembuatan dan biaya operasional di posko-posko Basuki-Djarot, serta transportasi, akomodasi, dan pembuatan iklan-iklan di media cetak maupun elektronik.

"Keseluruhannya memakan biaya sebesar Rp 31,7 Miliar," kata Bendahara tim Pemenangan Basuki-Djarot, Charles dalam keterangannya, Minggu (16/4).

Charles menyebutkan, dana kampanye pada putaran kedua tersebut berjumlah Rp 27,7 miliar ditambah sisa dana kampanye putaran pertama sebesar Rp 4,8 Miliar. Dari dana Rp 27 miliar itu, dia merinci berasal dari sumbangan 3.245 orang yang mencapai Rp 10 miliar dan donatur 50 badan hukum sebesar Rp 17,5 miliar. 

Sedangkan selisih dana yang tidak bisa dipakai mencapai Rp 103.870.346 karena tidak dilengkapi dokumen berupa Formulir Pernyataan Penyumbang KPUD.

Staf Bendahara Tim Sukses Basuki-Djarot, Michael Sianipar, menambahkan, laporan keuangan penggalangan dana kampanye resmi adalah wujud dari pertanggungjawaban Tim Pemenangan Basuki-Djarot bukan hanya kepada rakyat Jakarta, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia.

Michael menjelaskan, dana kampanye yang dilaporkan ke KPU DKI berjumlah total Rp 31,7 miliar. Rinciannya, Rp 27,8 miliar merupakan dana yang terkumpul untuk kampanye putaran kedua ditambah sisa dana kampanye pada putaran pertama sebesar Rp 4,6 miliar.

"Rp 27,8 miliar ini terdiri dari Rp 10,1 miliar yang adalah sumbangan perseorangan dari 3.245 masyarakat/warga. Dan juga Rp 17,6 miliar dari 50 perusahaan/badan hukum swasta," jelas Michael.

Dana kampanye pada putaran kedua, paling banyak didapat dari perusahaan swasta. Hal ini berbeda dengan dana kampanye pada putaran pertama yang mayoritas didapat dari perseorangan.

"Itu bedanya dengan putaran pertama. Kalau putaran pertama itu 75 persen dari perseorangan, kali ini, karena kita jangkauan waktunya hanya satu bulan kampanye, jadi kita kurang cukup waktu untuk bisa mensosialisasikan terkait penggalangan dana lagi," ujarnya.

Michael menjelaskan, dana kampanye paling banyak dihabiskan untuk pertemuan terbatas yang menghabiskan Rp 11,4 miliar, operasional posko sebesar Rp 8,75 miliar, penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 6,1 miliar dan honor tenaga kerja Rp 2,7 miliar. Empat kegiatan tersebut, menghabiskan dana sebesar Rp 30 miliar.

Dana kampanye putaran kedua masih tersisa Rp 650 juta. Pihaknya belum dapat memastikan dana sisa tersebut akan dipergunakan untuk hal lain, disumbangkan atau dikembalikan ke para donatur. Ini perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke auditor dari KPU DKI Jakarta.

Sedangkan dana kampanye yang digunakan pasangan Anies-Sandi jauh di bawah Ahok-Djarot. Selama masa kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, Anies-Sandi menghabiskan Rp 17,9 miliar. Melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, tim sukses Anies-Sandiaga mengumpulkan dana kampanye Rp 18 miliar.

Dana itu diperoleh dari Sandiaga sebagai donatur terbesar yakni Rp 16 miliar atau hampir 89 persen. Dana kampanye juga datang dari badan hukum swasta sekitar Rp 1,5 miliar atau 8 persen. Dan, saldo awal dana kampanye sekitar Rp 553 juta.

Dana itu digunakan untuk penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4 miliar, iklan sebesar Rp 250 juta, pertemuan tatap muka sebesar Rp 1 miliar, pertemuan terbatas Rp 50 juta. Untuk kebutuhan peralatan kampanye, tim Anies-Sandi merogoh Rp 10 juta, dana operasional sebesar Rp 830 juta. Pengeluaran terbesar untuk kegiatan lain yang nilainya Rp 10 miliar.

Kegiatan lain yang dimaksud adalah konsolidasi penguatan struktur partai pengusung yang membutuhkan dana Rp 7,9 miliar, penguatan relawan Rp 146 juta, koordinasi dan pelatihan relawan sebesar Rp 2 miliar, dan untuk kebutuhan survei Rp 440 juta.

Sebelumnya pada putaran pertama Pilgub DKI Jakarta, pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat tercatat memperoleh dana sumbangan sebesar Rp 60.190.360.025. Jumlah pengeluaran kampanye pasangan petahana ini sebesar Rp 53.696.961.113.

"Pasangan nomor urut dua, total penerimaan sejumlah Rp 60.190.360.025. Kemudian total pengeluaran sejumlah Rp 53.696.961.113. Saldo per tanggal 10 februari yang mereka laporkan sejumlah Rp 6.493.398.912," Komisioner KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar, Minggu (12/2).

Sementara itu, untuk paslon nomor urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno, tercatat memperoleh sumbangan dana kampanye sebesar Rp 65.272.954.163. Untuk jumlah pengeluaran selama kampanye, pasangan ini menghabiskan sebesar Rp 64.719.656.703.

"Pasangan Anies-Sandi mereka total penerimaan dana kampanye sebesar Rp 65.272.954.163, sedangkan pengeluarannya sebesar Rp 64.719.656.703. Sehingga saldo di rekening mereka sebesar Rp 88.234.163 dan di rekening khusus masih tersisa Rp 465.630.297," tandasnya.

Terkait sisa dana kampanye masing-masing calon, KPU meminta kepada ketiga pasangan calon agar menyimpan terlebih dahulu sisa dana tersebut sambil menunggu audit dan keputusan lebih lanjut dari KPUD DKI Jakarta.

"Seluruh pasangan calon ada sisa dana kampanye yang memang secara peraturan perundang-undangan tidak diatur bagaimana memperlakukan sisa dana kampanye," kata KPU.

Namun KPUD akan mengaudit apakah ada dana tersebut berasal dari pihak yang identitasnya tidak jelas. Atau dari pencucian uang, atau dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.

Sumber: Merdeka.com

  BacaJuga
  • Wiranto: HTI Dibubarkan karena Anti Pancasila kok Masih Dibela

    Rabu, 26 Jul 2017 15:16

    Liputanriau.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengakui merasa heran karena masih ada pihak yang membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Wiranto

  • HTI Bakal Demo Pemerintah Terkait Perppu Ormas

    Kamis, 13 Jul 2017 13:59

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rokhmat S Labin menggelar konferensi pers terkait Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas bersama Koordinator tim pembela HTI, Yusri

  • Pemerintah Pilih Jalur Cepat Bubarkan HTI

    Senin, 12 Jun 2017 13:22

    Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah memilih jalur cepat untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)."Yang jelas, ya secepatnya. Lebih cepat lebih bagus," ujar Menteri Koord

  • Misteri Bukti Kuat Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

    Jumat, 12 Mei 2017 13:52

    Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah berencana membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagian pihak tidak mendukung ide ini.Namun, pemerintah menilai HTI menjad

  • Yusril: Harusnya Berikan Surat Peringatan Tiga Kali Sebelum Bubarkan Ormas

    Selasa, 09 Mei 2017 13:25

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.