• Home
  • Nasional
  • Minta Tunda Proses Hukum Kepala Daerah, Wiranto Dinilai Tidak Bisa Menempatkan Diri

Minta Tunda Proses Hukum Kepala Daerah, Wiranto Dinilai Tidak Bisa Menempatkan Diri

Selasa, 13 Mar 2018 12:11
Dibaca: 355 kali
BAGIKAN:
Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan

Liputanriau.com, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengkritik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan dan penyidikan seorang calon kepala daerah berstatus tersangka.

"Ya itu namanya pejabat yang tidak bisa menempatkan dirinya," ujar Abdul melalui pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Setinggi apapun jabatannya, lanjut Abdul, eksekutif tidak bisa mengintervensi kekuasaan yudikatif, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum yang independen dan bukan bagian dari eksekutif.

"Sepanjang ada bukti cukup, KPK dapat menetapkan siapa saja, termasuk seorang calon kepala daerah, sebagai tersangka. Tak ada kekuasaan apapun yang dapat merubah aturan itu, kecuali upaya hukum lainnya, praperadilan atau merubah norma melalaui judicial review di MK," ujar Abdul.

Abdul melihat pernyataan Wiranto itu seolah-olah bermaksud baik, yakni ingin menjaga stabilitas demokrasi. Namun, pernyataan itu lebih memberikan dampak negatif terhadap prinsip keadilan di Indonesia.

"Sesungguhnya, itu dapat diartikan juga sebagai sikap permisif terhadap tindakan koruptif dalam demokrasi," ujar Abdul.

Abdul meminta Wiranto membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan seluruh proses hukum calon kepala daerah ke aparat penegak hukum masing-masing.

Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018 kemarin, Senin (12/3/2018). Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Usai rapat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yang mewakili para pemilih.

Wiranto mengatakan bahwa permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas

  BacaJuga
  • NasDem Somasi Rizal Ramli Soal Pernyataan Jokowi Ditekan Surya Paloh

    Selasa, 11 Sep 2018 16:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mensomasi bekas Menko Kemaritiman Rizal Ramli, atas pernyataannya di acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan s

  • Rizal Ramli Netral di Pilpres 2019

    Selasa, 28 Agu 2018 16:10

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli membantah dirinya terlibat menjadi tim sukses salah satu pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2019. Rizal men

  • Rizal Ramli: Indonesia Lucu, Berlomba Jadi Calon Wakil Presiden

    Kamis, 10 Mei 2018 13:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Ekonom Rizal Ramli menyebut orang Indonesia lucu karena banyak yang rebutan untuk jadi calon wakil presiden. "Banyak banget yang ingin jadi calon wakil presiden, di si

  • Zulkifli Hasan Sebut Rizal Ramli Penuhi Syarat Jadi Capres

    Jumat, 04 Mei 2018 02:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai Rizal Ramli pantas menjadi calon presiden (capres). Zulkifli menilai Rizal sebagai sosok yang berkualita

  • Rizal Ramli Yakin Sri Mulyani Tak Berani Debat soal Utang Negara

    Kamis, 03 Mei 2018 18:54

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berani berdebat dengannya.Hal itu disampaikan Rizal menanggapi per

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.