• Home
  • Nasional
  • Minta Tunda Proses Hukum Kepala Daerah, Wiranto Dinilai Tidak Bisa Menempatkan Diri

Minta Tunda Proses Hukum Kepala Daerah, Wiranto Dinilai Tidak Bisa Menempatkan Diri

Selasa, 13 Mar 2018 12:11
Dibaca: 345 kali
BAGIKAN:
Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan

Liputanriau.com, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengkritik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan dan penyidikan seorang calon kepala daerah berstatus tersangka.

"Ya itu namanya pejabat yang tidak bisa menempatkan dirinya," ujar Abdul melalui pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Setinggi apapun jabatannya, lanjut Abdul, eksekutif tidak bisa mengintervensi kekuasaan yudikatif, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak hukum yang independen dan bukan bagian dari eksekutif.

"Sepanjang ada bukti cukup, KPK dapat menetapkan siapa saja, termasuk seorang calon kepala daerah, sebagai tersangka. Tak ada kekuasaan apapun yang dapat merubah aturan itu, kecuali upaya hukum lainnya, praperadilan atau merubah norma melalaui judicial review di MK," ujar Abdul.

Abdul melihat pernyataan Wiranto itu seolah-olah bermaksud baik, yakni ingin menjaga stabilitas demokrasi. Namun, pernyataan itu lebih memberikan dampak negatif terhadap prinsip keadilan di Indonesia.

"Sesungguhnya, itu dapat diartikan juga sebagai sikap permisif terhadap tindakan koruptif dalam demokrasi," ujar Abdul.

Abdul meminta Wiranto membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan seluruh proses hukum calon kepala daerah ke aparat penegak hukum masing-masing.

Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018 kemarin, Senin (12/3/2018). Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Usai rapat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yang mewakili para pemilih.

Wiranto mengatakan bahwa permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas

  BacaJuga
  • PA 212 Curiga SP3 Rizieq Hasil Barter dengan Kasus Sukmawati

    Selasa, 19 Jun 2018 14:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menilai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shih

  • Alasan Polisi Terbitkan SP3 untuk Rizieq Shihab

    Senin, 18 Jun 2018 12:00

    Liputanriau.com, Jakarta - Polisi membenarkan telah menerbitkan surat penghentian penyidikan kasus (SP3) untuk Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal menerang

  • Alasan Prabowo Tak Mungkin Gandeng Rizieq

    Selasa, 05 Jun 2018 16:05

    Liuputanriau.com Jakarta - Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mekah memunc

  • PAN: Amien Rais, Prabowo, Rizieq Sepakat Bersatu untuk 2019

    Minggu, 03 Jun 2018 00:56

    Liputanriau.com, Mekah - Pertemuan antara Habib Rizieq Syihab dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Mekah selesai. Ketiganya bersepakat bersat

  • Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Rizieq Shihab

    Jumat, 04 Mei 2018 17:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kepolisian menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus penodaan lambang negara atau Pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Shihab di wilayah hukum

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.