• Home
  • Nasional
  • Miryam S Haryani Didakwa Beri Keterangan Palsu di Sidang Kasus E-KTP

Miryam S Haryani Didakwa Beri Keterangan Palsu di Sidang Kasus E-KTP

Kamis, 13 Jul 2017 14:06
Dibaca: 72 kali
BAGIKAN:
KOMPAS.com
Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi e-KTP, Miryam S Haryani, keluar dari Gedung KPK, Jakarta.

Liputanriau.com, Jakarta - Anggota DPR RI, Miryam S Haryani, didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan.

Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Terdakwa dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menurut jaksa, Miryam dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Salah satunya, terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Dalam persidangan, anggota Fraksi Partai Hanura itu mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

Miryam beralasan, saat memberikan keterangan dalam BAP, ia ditekan dan diancam oleh tiga penyidik KPK. Padahal, menurut jaksa, alasan Miryam tersebut tidak benar.

Dalam persidangan kasus e-KTP, jaksa pernah menghadirkan tiga penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan MI Susanto.

Ketiga penyidik membantah adanya tekanan atau paksaan kepada Miryam dalam memberikan keterangan.

Bahkan, menurut ketiga penyidik, dalam empat kali pemeriksaan, Miryam selalu diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mengoreksi keterangannya pada akhir pemeriksaan.

Hal itu terbukti dengan paraf dan tanda tangan Miryam yang dibubuhkan pada setiap berkas BAP.

"Keterangan terdakwa juga bertentangan dengan bukti berupa dokumen draft BAP yang telah dicorat-coret (dikoreksi) dengan tulisan tangan terdakwa. Demikian juga rekaman video yang membuktikan tidak adanya tekanan," kata Kresno.

Miryam didakwa melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • TNI Sita Rp 7,3 M Milik WW Diduga Hasil Korupsi Heli AW 101

    Sabtu, 17 Jun 2017 14:32

    Liputanriau.com, Jakarta - Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen Dodik Wijanarko menyampaikan, pihaknya menyita uang senilai Rp 7,3 miliar dari tersangka WW terkait kasus dugaan korupsi pe

  • 4 Anggota TNI Tersangka Korupsi Heli AW 101, Ada Kolonel FTS

    Sabtu, 17 Jun 2017 14:27

    Liputanriau.com, Jakarta - Sudah 4 anggota TNI menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland AW 101 di TNI Angkutan Udara pada periode 2016 - 2017. Pusat Polisi Mili

  • TNI akan Kerahkan Pesawat Pengintai dan Tambah Kapal Patroli di Maluku Utara

    Kamis, 08 Jun 2017 16:26

    Liputanriau.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan mengerahkan pesawat pengintai yang beroperasi di Maluku Utara (Malut), guna mengantisipasi terjadinya ancaman terorisme yang masuk

  • Kalahkan Australia Hingga AS, Prajurit TNI Juara Umum di Lomba Tembak

    Senin, 29 Mei 2017 13:06

    Liputanriau.com, Jakarta - Penembak TNI AD kembali menjadi juara umum pada Lomba Tembak Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM) 2017.  Kontingen TNI AD yang dipimpin Letkol Inf  Jos

  • Galaknya Panglima TNI Habisi Komplotan Jenderal Korup

    Sabtu, 27 Mei 2017 13:27

    Liputanriau.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bertekad membersihkan korupsi di tubuh TNI. Permainan dalam pengadaan dan pembelian alutsista yang dikenal sebagai 'lahan basah�

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.