• Home
  • Nasional
  • Miryam S Haryani Didakwa Beri Keterangan Palsu di Sidang Kasus E-KTP

Miryam S Haryani Didakwa Beri Keterangan Palsu di Sidang Kasus E-KTP

Kamis, 13 Jul 2017 14:06
Dibaca: 48 kali
BAGIKAN:
KOMPAS.com
Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi e-KTP, Miryam S Haryani, keluar dari Gedung KPK, Jakarta.

Liputanriau.com, Jakarta - Anggota DPR RI, Miryam S Haryani, didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan.

Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Terdakwa dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menurut jaksa, Miryam dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Salah satunya, terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Dalam persidangan, anggota Fraksi Partai Hanura itu mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

Miryam beralasan, saat memberikan keterangan dalam BAP, ia ditekan dan diancam oleh tiga penyidik KPK. Padahal, menurut jaksa, alasan Miryam tersebut tidak benar.

Dalam persidangan kasus e-KTP, jaksa pernah menghadirkan tiga penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan MI Susanto.

Ketiga penyidik membantah adanya tekanan atau paksaan kepada Miryam dalam memberikan keterangan.

Bahkan, menurut ketiga penyidik, dalam empat kali pemeriksaan, Miryam selalu diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mengoreksi keterangannya pada akhir pemeriksaan.

Hal itu terbukti dengan paraf dan tanda tangan Miryam yang dibubuhkan pada setiap berkas BAP.

"Keterangan terdakwa juga bertentangan dengan bukti berupa dokumen draft BAP yang telah dicorat-coret (dikoreksi) dengan tulisan tangan terdakwa. Demikian juga rekaman video yang membuktikan tidak adanya tekanan," kata Kresno.

Miryam didakwa melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • KPK Periksa Andi Narogong untuk Tersangka Setya Novanto

    Kamis, 20 Jul 2017 13:22

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, akan memeriksa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai saksi dalam penyidikan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis n

  • Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK

    Jumat, 14 Jul 2017 15:33

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependuduk

  • Irman Akui Ada Aliran Dana e-KTP ke eks Mendagri

    Rabu, 12 Jul 2017 15:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman menjelaskan aliran duit proyek yang selama ini ia terima. Hal ini diungkapkan dalam sidang dengan agenda pledoi, lantaran sebelumnya 

  • Ketua Pansus Hak Angket akan Diperiksa KPK Hari Ini

    Selasa, 11 Jul 2017 14:08

    Liputanriau.com, Jakarta - Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik. Dua saksi yang dijadwalkan ulang ialah anggo

  • KPK Periksa Dua Mantan Pimpinan Komisi II

    Senin, 10 Jul 2017 14:42

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan pimpinan Komisi II DPR RI dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berba

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.