Miryam Tak Terima Vonis Hakim

Senin, 13 Nov 2017 22:17
Dibaca: 91 kali
BAGIKAN:
Terdakwa kasus pemberian keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi pengadaan KTP-el, Miryam S Haryani

Liputanriau.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Partai Hanura, Miryam S Haryani mengaku tak terima dengan vonis yang dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (13/11). Dia pun masih pikir-pikir sebelum memutuskan langkah banding atas vonis tersebut.

"Saya secara pribadi keberatan, saya sejak pertama sudah katakan jangankan jadi terdakwa atau terpidana, jadi tersangka saja sejak awal saya keberatan, tapi saya menghormati proses hukum karena ini proses pengadilan," ujarnya usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11).

Mirya mengaku dirinya dan tim pengacara akan mengkaji vonis hakim, sebelum memutuskan apakah mengajukan langkah banding atas vonis tersebut. Selain itu, Miryam mengaku juka masih tak terima dengan tekanan yang ia terina dari para penyidik KPK saat ia diperiksa.

"Saya ditekan, diintimidasi oleh saudara Novel Baswedan. Saya katakan itu di Pengadilan, apa yang dirasa saya ungkapkan di Pengadilan, kalau saya mengungkapkan itu kesalahan saya, saya nggak tahu," ujarnya.

Miryam menyebut justru Novel yang telah memberikan keterangan palsu di persidangan Irman dan Sugiharto. Menurut dia, Novel yang seharusnya dikenakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sekarang begini, memberikan keterangan tidak benar, ada satu penyidik yang memberikan keterangan tidak benar yaitu Novel Baswedan. Saya akan kejar kemanapun," tegasnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Miryam dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Terbukti secara sah melakukan tindakan pidana sengaja memberilan keterangan tidak benar. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun denda 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan pidana selama 3 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11).

Editor: Bobby Satia

Sumber: Republika

  BacaJuga
  • Dokter Bimanesh Ditahan, Fredrich Dijemput Paksa

    Sabtu, 13 Jan 2018 01:55

    Liputanriau.com, Jakarta - Setelah memeriksa selama 10 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam kasus menghalangi proses penyidik

  • Setya Novanto dan Istri Diperiksa, KPK Cari Tersangka Lain

    Rabu, 10 Jan 2018 19:50

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemeriksaan terhadap Setya Novanto dan istrinya, Deisti Astriani Tagor dilakukan untuk pengembangan penanganan kasu

  • Dokter RS Medika Permata Hijau Dikabarkan Jadi Tersangka di KPK

    Rabu, 10 Jan 2018 19:46

    Liputanriau.com, Jakarta - Selain menetapkan status tersangka pada pengacara Fredrich Yunadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan status tersangka pada dokter Rumah Sakit (RS) Medika Pe

  • KPK Periksa Marzuki Alie

    Senin, 08 Jan 2018 16:02

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk

  • Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

    Kamis, 04 Jan 2018 13:49

    Liputanriau.com, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.Ha

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.