Pejabat Ditjen Pajak Divonis 10 Tahun Penjara

Senin, 24 Jul 2017 15:38
Dibaca: 56 kali
BAGIKAN:
KOMPAS.com
Pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/7/2017).

Handang juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Handang Soekarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun, saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai perbuatan Handang tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.

Meski demikian, Handang mau mengakui perbuatan, merasa menyesal dan belum pernah dihukum.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menuntut agar Handang  dipidana penjara selama 15 tahun.

Handang juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar 148.500 dollar AS atau senilai Rp 1,9 miliar.

Suap tersebut diterima Handang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Hakim berpendapat, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu yakni, pengembalian kelebihan pembayaran  pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN).

Kemudian, masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Uang yang diberikan kepada Handang baru sebagian, dari yang dijanjikan oleh Mohan sebesar Rp 6 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Handang terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • Gayus Tambunan dan Nazaruddin Dapat Remisi

    Kamis, 17 Agu 2017 19:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang Bogor, Muhammad Nazaruddin, dan narapidana kasus pajak Gayus

  • 92.816 Narapidana Diberi Remisi, Kenapa Ahok Tidak?

    Kamis, 17 Agu 2017 13:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mendapatkan remisi tahanan pada perayaan HUT RI yang ke 72 karena dinilai belum memenuhi persyaratan yang diatur

  • JK: Pemindahan Ibu Kota Butuh 10 Tahun Lebih

    Jumat, 07 Jul 2017 16:14

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan membutuhkan waktu persiapan sekitar lebih dari 10 tahun. Karena

  • JK Sebut Pemilu 2019 Bisa Jadi yang Terumit di Dunia

    Rabu, 24 Mei 2017 13:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kemendagri dan DPR masih mencari formula untuk merumuskan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal ini tentu akan berdampak pada Pemilu Legislatif dan Presid

  • May Day, Pesan Jusuf Kalla di Hari Buruh 2017

    Senin, 01 Mei 2017 12:59

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK memberikan ucapan selamat kepada buruh yang memperingati May Day pada Senin 1 Mei. Dia juga berpesan kepada masyarakat agar menghormati pa

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.