Pejabat Ditjen Pajak Divonis 10 Tahun Penjara

Senin, 24 Jul 2017 15:38
Dibaca: 83 kali
BAGIKAN:
KOMPAS.com
Pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/7/2017).

Handang juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Handang Soekarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun, saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai perbuatan Handang tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.

Meski demikian, Handang mau mengakui perbuatan, merasa menyesal dan belum pernah dihukum.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menuntut agar Handang  dipidana penjara selama 15 tahun.

Handang juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar 148.500 dollar AS atau senilai Rp 1,9 miliar.

Suap tersebut diterima Handang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Hakim berpendapat, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu yakni, pengembalian kelebihan pembayaran  pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN).

Kemudian, masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Uang yang diberikan kepada Handang baru sebagian, dari yang dijanjikan oleh Mohan sebesar Rp 6 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Handang terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • Pernyataan Jokowi untuk Novanto Dinilai sebagai Peringatan Keras

    Sabtu, 18 Nov 2017 20:23

    Liputanriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Dimas Oky Nugroho me

  • Beda Keterangan Pengacara Setnov dengan Saksi Mata

    Jumat, 17 Nov 2017 13:15

    Liputanriau.com, Jakarta - Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, kliennya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Saat itu, kata dia, Novanto hendak menuju kantor salah satu t

  • Polisi Tegaskan Kecelakaan Setya Novanto Bukan Rekayasa

    Jumat, 17 Nov 2017 13:13

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Kingkin W memimpin olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto. Kingkin menjawa

  • Karyawannya Dikabarkan Ada di Mobil Novanto, Metro TV Akan Menelusuri

    Jumat, 17 Nov 2017 13:11

    Liputanriau.com, Jakarta - Seorang karyawan stasiun televisi Metro TV bernama Hilman dikabarkan berada dalam mobil yang ditumpangi Ketua DPR RI Setya Novanto.Informasi yang beredar di kalangan wartawa

  • Kronologi Setya Novanto Menghilang versi Pengacara

    Kamis, 16 Nov 2017 13:18

    Liputanriau.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto tidak berada di rumahnya saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak menjemput paksa dirinya pada Rabu (15/11/2017) malam.Para penyidik K

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.