• Home
  • Nasional
  • Pelapor Korupsi Dapat Hadiah, Fahri Anggap Itu Kampanye Politik

Pelapor Korupsi Dapat Hadiah, Fahri Anggap Itu Kampanye Politik

Jumat, 12 Okt 2018 15:32
Dibaca: 102 kali
BAGIKAN:
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 yang memuat pasal pemberian hadiah uang kepada palapor kasus korupsi, sebagai bentuk kampanye politik menjelang Pilpres 2019.

Fahri menilai, pemberian hadiah tersebut merupakan sebuah mazhab yang keliru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia menyimpulkan, logika pemerintah adalah melalui penerbitan PP tersebut, semua masalah negara akan terselesaikan.

Fahri juga sempat menyinggung kalau pemerintah memiliki pemikiran seperti itu, maka seluruh masyarakat yang ingin melaporkan temuan kasus selain korupsi juta harus diberi hadiah.

"Jadi kenapa tidak sekalian saja kalau mazhab itu mau dilakukan, kenapa hanya untuk koruptor. Rp 200 juta untuk melaporkan korupsi, kenapa tidak Rp 300 juta untuk laporkan narkoba, Rp 400 juta untuk laporkan terorisme," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (10/10/2018).

Padahal, menurut Fahri, pemerintah memiliki konsep sistematik untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Namun, kata Fahri, pemerintah tidak mau mengandalkan itu.

"Pemerintah tidak mau mengandalkan audit. Pemerintah tidak mau mengambil pendekatan penguatan sistem di dalam mengatasi semua jenis kejahatan," ujarnya.

Oleh karenanya, Fahri menganggap bahwa penertiban PP tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan kampanye pihak petahana.

Dirinya menyarankan kepada kubu lawan, yakni Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk mengambil sikap atas adanya penertiban peraturan tersebut.

"Jadi sekali lagi ini adalah bahan kampanye. Saya berharap bahwa penantang ini segera sigap mengambil sikap terhadap keputusan-keputusan yang seperti ini," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan itu yang mengatur imbalan terhadap pelapor korupsi.

PP yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2018 itu menyebutkan, bahwa peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Editor: Bobby Satia

Sumber: Suara.com

  BacaJuga
  • KPK Usut Peran James Riady dalam Kasus Meikarta

    Sabtu, 20 Okt 2018 16:10

    Liputanriau.com, Jakarta - KPK berencana memeriksa CEO Lippo Group James Riady sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan superblok Meikarta. Penyidik KPK akan mengklarifikasi apa yang diketahui James

  • Tak Ada Bukti Suap Meikarta Di Rumah James Riady

    Sabtu, 20 Okt 2018 16:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Rumah CEO Lippo Group James Riady menjadi salah satu lokasi yang digeledah KPK terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Namun, penyidik tidak menemukan bukti dari pengg

  • KPK Sita Sejumlah Uang Dari Rumah Bupati Bekasi

    Kamis, 18 Okt 2018 17:05

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak lebih dari Rp100 juta dari kediaman Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yason (NHY). Uang dalam bentuk rupiah dan yuwan itu

  • Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta Dikeluarkan dari Tim Kampanye Jokowi

    Selasa, 16 Okt 2018 16:37

    Liputanriau.com, Jakarta - Timses Jokowi-Ma'ruf mengeluarkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dari struktur tim kampanye daerah di Jabar. Keputusan ini dikeluarkan setelah Neneng ditetapkan seb

  • Bos Lippo Ditahan KPK Terkait Suap Meikarta

    Selasa, 16 Okt 2018 16:27

    Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10). Billy merupakan tersangka suap terkait izin proyek

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.