• Home
  • Nasional
  • Pemerintah Minta AS Klarifikasi Larangan untuk Panglima TNI

Pemerintah Minta AS Klarifikasi Larangan untuk Panglima TNI

Minggu, 22 Okt 2017 18:13
Dibaca: 87 kali
BAGIKAN:
Panglina TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia langsung meminta penjelasan otoritas Amerika Serikat perihal larangan bagi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memasuki Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi menjelaskan, KBRI di Washington D.C telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri AS untuk meminta klarifikasi.

"Permintaan tersebut diperkuat dengan nota diplomatik Kemlu RI ke Kedubes AS," kata Retno dalam pesan singkat, Minggu (22/10/2017).

Menlu Retno juga sudah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan duta besar AS untuk Indonesia. Kebetulan, Dubes AS tidak berada di Jakarta.

"Dubes AS juga sedang menunggu info dari capital," kata Retno.

Rencananya, Retno juga akan memanggil Wakil Dubes AS pada Senin (23/10/2017).

Gatot Nurmantyo sebelumnya dikabarkan ditolak masuk ke Amerika Serikat oleh Pemerintah AS.

Kabar itu diterima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melalui pemberitahuan penolakan yang disampaikan pihak maskapai Emirates.

Maskapai ini sedianya akan membawa Gatot dan istri ke Amerika Serikat menghadiri sebuah acara konferensi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr. di Kota Washington, atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat.

Seperti dikutip , Gatot Nurmantyo seharusnya terbang ke Amerika Serikat menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357, Sabtu (21/10/2017) sekitar pukul 17.00 WIB.

Ketika hal ini dikonfirmasikan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto membenarkan, seperti dikutip Kompas TV.

Gatot Nurmantyo dan istri sebelumnya sudah mengurus visa untuk keberangkatan tersebut.

Gatot Nurmantyo mengetahui ditolak masuk Amerika Serikat beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten.

Panglima TNI sudah melaporkan insiden penolakan ini ke Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi dan Menko Polhukam Wiranto

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • KPK Usut Peran James Riady dalam Kasus Meikarta

    Sabtu, 20 Okt 2018 16:10

    Liputanriau.com, Jakarta - KPK berencana memeriksa CEO Lippo Group James Riady sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan superblok Meikarta. Penyidik KPK akan mengklarifikasi apa yang diketahui James

  • Tak Ada Bukti Suap Meikarta Di Rumah James Riady

    Sabtu, 20 Okt 2018 16:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Rumah CEO Lippo Group James Riady menjadi salah satu lokasi yang digeledah KPK terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Namun, penyidik tidak menemukan bukti dari pengg

  • KPK Sita Sejumlah Uang Dari Rumah Bupati Bekasi

    Kamis, 18 Okt 2018 17:05

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak lebih dari Rp100 juta dari kediaman Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yason (NHY). Uang dalam bentuk rupiah dan yuwan itu

  • Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta Dikeluarkan dari Tim Kampanye Jokowi

    Selasa, 16 Okt 2018 16:37

    Liputanriau.com, Jakarta - Timses Jokowi-Ma'ruf mengeluarkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dari struktur tim kampanye daerah di Jabar. Keputusan ini dikeluarkan setelah Neneng ditetapkan seb

  • Bos Lippo Ditahan KPK Terkait Suap Meikarta

    Selasa, 16 Okt 2018 16:27

    Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10). Billy merupakan tersangka suap terkait izin proyek

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.