• Home
  • Nasional
  • Pengakuan Dirut PLN Soal Rumahnya Digeledah KPK

Pengakuan Dirut PLN Soal Rumahnya Digeledah KPK

Senin, 16 Jul 2018 20:56
Dibaca: 105 kali
BAGIKAN:
Direktur Utama PLN Sofyan Basir
Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengaku kaget ketika mendengar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumahnya di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Jakarta Pusat, Minggu (15/7). Sofyan mengaku tak berada di rumah saat penyidik lembaga antirasuah itu menyambangi rumahnya.

"Waktu penggeledahan saya tak di rumah. Saya kaget," ujar Sofyan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (16/7).

Namun, penyidik KPK tetap diterima di rumah Sofyan. "Lalu penggeledahan," katanya.

Lantas, mengapa Sofyan menyimpan dokumen-dokumen PLN di rumahnya? Mantan direktur utama BRI itu menegaskan bahwa dokumen yang ada di rumahnya hanya salinan.

"Dokumen (asli, red) disimpan di kantor. Tapi saya dikasih kopian untuk dibaca," tuturnya.

Sofyan menambahkan, dia perlu membaca dokumen-dokumen PLN. Namun, dia tak sempat membacanya di kantor sehingga dibawa pulang ke rumah.

Selain itu ada pula surat-surat yang butuh tanda tangannya. "Ada proposal, ada reporting bulanan ke saya. Tidak sempat saya baca di kantor," tuturnya.

Namun, dia memastikan dokumen-dokumen yang disita KPK dari rumahnya bukan rahasia. "Sangat umum, bisa dibuka ke publik," ucapnya.

Sebelumnya KPK menangkap Eni dan pengusaha Johannes B Kotjo pada Jumat lalu (13/7). Eni diduga menerima uang Rp 500 juta dari Johannes sebagai bagian commitmen feeproyek PLTU Riau-1.

Kini Eni menjadi tersangka penerima suap dan ditahan KPK. Politikus Golkar itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Johannes menjadi tersangka pemberi suap. Dia dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Editor: Bobby Satia

Sumber: JPNN

  BacaJuga
  • MUI: Bendera Yang DIbakar Banser Bukan Bendera HTI

    Selasa, 23 Okt 2018 14:03

    Liputanriau.com, Jakarta - Kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota anggota GP Ansor (Banser) di Garut, menuai polemik. Mereka menganggap  bendera yang dibakar adalah bend

  • Mantan Jubir: HTI Tidak Punya Bendera

    Selasa, 23 Okt 2018 13:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ustaz Ismail Yusanto mengecam keras aksi pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oknum anggota Barisan Serba Guna Ansor (Ba

  • Tanggapan MUI Terkait Pembakaran Bendera Tauhid oleh Banser

    Selasa, 23 Okt 2018 13:26

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan pihaknya meminta agar peristiwa pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dipermas

  • 3 Oknum Banser Terduga Pembakar Bendera Tauhid Masih Berstatus Saksi

    Selasa, 23 Okt 2018 13:19

    Liputanriau.com, Garut - Polres Garut Jawa Barat telah memeriksa tiga orang anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, yang diduga membakar bendera warna h

  • Ribuan Orang Tanda Tangan Petisi Bubarkan Banser

    Selasa, 23 Okt 2018 13:13

    Liputanriau.com, Jakarta - Ulah anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama, membakar bendera warna hitam yang berlafaz tauhid membuat heboh publik. Kritikan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.