• Home
  • Nasional
  • Pengakuan Dirut PLN Soal Rumahnya Digeledah KPK

Pengakuan Dirut PLN Soal Rumahnya Digeledah KPK

Senin, 16 Jul 2018 20:56
Dibaca: 101 kali
BAGIKAN:
Direktur Utama PLN Sofyan Basir
Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengaku kaget ketika mendengar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumahnya di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Jakarta Pusat, Minggu (15/7). Sofyan mengaku tak berada di rumah saat penyidik lembaga antirasuah itu menyambangi rumahnya.

"Waktu penggeledahan saya tak di rumah. Saya kaget," ujar Sofyan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (16/7).

Namun, penyidik KPK tetap diterima di rumah Sofyan. "Lalu penggeledahan," katanya.

Lantas, mengapa Sofyan menyimpan dokumen-dokumen PLN di rumahnya? Mantan direktur utama BRI itu menegaskan bahwa dokumen yang ada di rumahnya hanya salinan.

"Dokumen (asli, red) disimpan di kantor. Tapi saya dikasih kopian untuk dibaca," tuturnya.

Sofyan menambahkan, dia perlu membaca dokumen-dokumen PLN. Namun, dia tak sempat membacanya di kantor sehingga dibawa pulang ke rumah.

Selain itu ada pula surat-surat yang butuh tanda tangannya. "Ada proposal, ada reporting bulanan ke saya. Tidak sempat saya baca di kantor," tuturnya.

Namun, dia memastikan dokumen-dokumen yang disita KPK dari rumahnya bukan rahasia. "Sangat umum, bisa dibuka ke publik," ucapnya.

Sebelumnya KPK menangkap Eni dan pengusaha Johannes B Kotjo pada Jumat lalu (13/7). Eni diduga menerima uang Rp 500 juta dari Johannes sebagai bagian commitmen feeproyek PLTU Riau-1.

Kini Eni menjadi tersangka penerima suap dan ditahan KPK. Politikus Golkar itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Johannes menjadi tersangka pemberi suap. Dia dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Editor: Bobby Satia

Sumber: JPNN

  BacaJuga
  • Ahok Dapat Remisi 2 Bulan di Hari Kemerdekaan

    Jumat, 17 Agu 2018 15:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan salah satu terpidana yang akan mendapat remisi pada 17 Agustus 2018.Namun, meski mendapat remisi, Ahok

  • Setnov Satu Penjara dengan Nazaruddin

    Sabtu, 05 Mei 2018 03:22

    Liputanriau.com, Bandung - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen memastikan tidak ada antisipasi khsusus terhadap terpidana kasus korupsi proyek KTP ele

  • Setya Novanto Memutuskan tidak Banding

    Senin, 30 Apr 2018 19:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Terdakwa korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto tidak akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Eks Ketua DPR itu si

  • 5 Bantahan Setya Novanto dalam Sidang Bimanesh Sutarjo

    Sabtu, 28 Apr 2018 15:45

    Liputanriau.com, Jakarta - Setya Novanto hadir sebagai saksi dalam sidang perkara merintangi penyidikan korupsi e-KTP dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Juma

  • Terungkap! Setnov Sempat Mau Dikirim Hantu Gunung agar Gila

    Jumat, 27 Apr 2018 19:52

    Liputanriau.com, Jakarta - Fredrich Yunadi, tersangka perkara menghalangi penyidikan KPK terhadap kasus korupsi KTP Elektronik, ternyata sempat merencanakan skenario agar kliennya saat itu, yakni

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.