• Home
  • Nasional
  • Pengakuan Dirut PLN Soal Rumahnya Digeledah KPK

Pengakuan Dirut PLN Soal Rumahnya Digeledah KPK

Senin, 16 Jul 2018 20:56
Dibaca: 128 kali
BAGIKAN:
Direktur Utama PLN Sofyan Basir
Liputanriau.com, Jakarta - Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengaku kaget ketika mendengar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumahnya di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Jakarta Pusat, Minggu (15/7). Sofyan mengaku tak berada di rumah saat penyidik lembaga antirasuah itu menyambangi rumahnya.

"Waktu penggeledahan saya tak di rumah. Saya kaget," ujar Sofyan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (16/7).

Namun, penyidik KPK tetap diterima di rumah Sofyan. "Lalu penggeledahan," katanya.

Lantas, mengapa Sofyan menyimpan dokumen-dokumen PLN di rumahnya? Mantan direktur utama BRI itu menegaskan bahwa dokumen yang ada di rumahnya hanya salinan.

"Dokumen (asli, red) disimpan di kantor. Tapi saya dikasih kopian untuk dibaca," tuturnya.

Sofyan menambahkan, dia perlu membaca dokumen-dokumen PLN. Namun, dia tak sempat membacanya di kantor sehingga dibawa pulang ke rumah.

Selain itu ada pula surat-surat yang butuh tanda tangannya. "Ada proposal, ada reporting bulanan ke saya. Tidak sempat saya baca di kantor," tuturnya.

Namun, dia memastikan dokumen-dokumen yang disita KPK dari rumahnya bukan rahasia. "Sangat umum, bisa dibuka ke publik," ucapnya.

Sebelumnya KPK menangkap Eni dan pengusaha Johannes B Kotjo pada Jumat lalu (13/7). Eni diduga menerima uang Rp 500 juta dari Johannes sebagai bagian commitmen feeproyek PLTU Riau-1.

Kini Eni menjadi tersangka penerima suap dan ditahan KPK. Politikus Golkar itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Johannes menjadi tersangka pemberi suap. Dia dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Editor: Bobby Satia

Sumber: JPNN

  BacaJuga
  • Jelang Pemilu, KPK Banyak Terima Laporan Politik Uang

    Rabu, 27 Mar 2019 17:49

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa banyak yang melaporkan soal politik uang menjelang Pemilu 2019 ke lembaganya. "Saya ingin jela

  • Panwaslu Amankan 9 Mobil Box dan 11 Karung Sembako dari Simpatisan Ahok-Djarot

    Senin, 17 Apr 2017 13:57

    Liputanriau.com, Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat menemukan sembilan mobil box dan sebelas karung berisi sembako yang hendak dibagikan sejak Minggu (16/4/2017).Ketua Panwaslu

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.