Polemik Pengangkatan Plt Ketua Umum PSSI

Rabu, 20 Mar 2019 15:50
Dibaca: 94 kali
BAGIKAN:
Pengangkatan Gusti Randa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI dianggap ilegal.

Liputanriau.com, Jakarta - Pengangkatan Gusti Randa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI dianggap ilegal karena melanggar statuta PSSI. Gusti Randa ditetapkan sebagai PLT Ketua Umum PSSI berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani Joko Driyono, setelah menggelar rapat Komite Eksekutif pada Selasa (19/3/2019).

Joko Driyono sendiri adalah Plt Ketua Umum PSSI yang menggantikan Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri dalam Kongres PSSI di Bali, 20 Januari 2019. Jokdri ditunjuk Edy karena merupakan Wakil Ketua Umum PSSI yang paling senior dibandingkan dengan Wakil Ketua Umum PSSI lainnya, Iwan Budianto.

Namun, Jokdri kemudian menjadi tersangka perusakan barang bukti terkait perkara match-fixing sehingga ia menyerahkan kursi kepemimpinannya kepada Gusti Randa. Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, menilai, pengangkatan Gusti Randa justru mengundang kontroversi.

“Itu mau-maunya PSSI saja yang suka membuat sensasi dan kontroversi. Pengangkatan Gusti Randa menjadi Plt Ketua Umum PSSI ilegal karena tidak sesuai dengan Statuta PSSI,” ucap Akmal Marhali, Selasa (19/3/2019).

Menurut Akmal, yang seharusnya ditunjuk menggantikan Jokdri adalah Iwan Budianto, bukan Gusti Randa yang hanya angota Exco PSSI biasa.

“Seharusnya Iwan Budianto, karena dia satu-satunya Wakil Ketua Umum PSSI setelah Jokdri ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum,” kata Akmal menjelaskan.

Akmal lalu merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (6) Statuta PSSI yang berbunyi, “Apabila Ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum dengan usia tertua akan menggantikannya.”

“Jokdri, yang saat itu Wakil Ketua Umum PSSI dengan usia tertua langsung menggantikan Edy Rahmayadi. Kini, setelah Wakil Ketua Umum PSSI tinggal satu-satunya, yakni Iwan Budianto, mestinya Iwan Budianto ini yang menjadi Plt Ketua Umum,” ucap Akmal menegaskan.

Pada ketentuan lain dalam Statuta PSSI, yakni Pasal 40 ayat (6) berbunyi, “Apabila Ketua Umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. Kongres ini akan memilih Ketua Umum yang baru, jika diperlukan.”

Status Plt Ketua Umum yang disandang Gusti Randa, lanjut Akmal, bertambah ilegal karena yang menandatangani SK pengangkatannya hanya Jokdri, bukan seluruh anggota Exco yang masih ada.

Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta PSSI, Exco PSSI berjumlah 15 orang, terdiri atas 1 Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Anggota. “Seharusnya seluruh anggota Exco yang masih ada tanda tangan semua, bukan hanya Jokdri,” paparnya.

Saat ini sedikitnya dua anggota Exco PSSI sudah tidak aktif, yakni Johar Lin Eng yang ditahan polisi karena terlibat match-fixing, dan Hidayat yang mengundurkan diri dan kemudian menjadi tersangka match-fixing juga.

Menurut Akmal, semestinya Jokdri tak perlu mengangkat Plt Ketua Umum PSSI baru, cukup berkonsentrasi menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) saja yang sudah diputuskan Exco pada 19 Februari 2019.

“Mestinya Jokdri konsentrasi saja pada penyelenggaraan KLB, dengan segera minta rekomendasi ke FIFA,” tuturnya.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas

  BacaJuga
  • Analisis Pakar Kenapa Jokowi Kalah di Sumbar

    Selasa, 23 Apr 2019 12:24

    Liputanriau.com, Padang - Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telak di Sumatera Barat versi hitung cepat. Kekalahan itu dinilai disebabkan dari sejumlah faktor.Pengamat politik Unive

  • Jokowi Kalah, Bupati Mandailing Natal Mengundurkan Diri

    Minggu, 21 Apr 2019 16:02

    Liputanriau.com, Mandailing Natal - Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Dahlan Hasan Nasution, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa ada isu sebelumnya. Mundurnya politikus NasDem itu mulai diketahui

  • Jokowi Terancam Kalah Jika Golput Tinggi

    Sabtu, 30 Mar 2019 16:02

    Liputanriau.com, Jakarta - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai golput bakal merugikan Calon Presiden Joko Widodo alias Jokowi.“Kalau golput tinggi, Jokowi terancam kalah," kata Pangi,

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.