• Home
  • Nasional
  • Polisi Telusuri Aliran Rekening Saracen 3 Tahun ke Belakang

Polisi Telusuri Aliran Rekening Saracen 3 Tahun ke Belakang

Sabtu, 09 Sep 2017 21:27
Dibaca: 114 kali
BAGIKAN:
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto

Liputanriau.com, Jakarta - Polisi terus menelusuri kasus dugaan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dan muatan SARA oleh kelompok Saracen.

Kepolisian ingin mengetahui sumber dana yang diterima kelompok tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, kepolisian tengah menelusuri aliran dana yang diterima Saracen beberapa tahun terakhir.

"Saracen masih penelusuran. Untuk rekening yang berkaitan Saracen, kami tarik ke belakang 3-4 tahun ke belakang," ujar Rikwanto saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Kepala Polri Jenderal Pol sebelumnya memastikan Polri serius mengusut hingga tuntas kasus .

Ia meminta seluruh jajaran kepolisian menangkap siapapun pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

"Saya sampaikan tangkap-tangkapin saja. Yang mesan, tangkapin. Yang danain, tangkapin. Ada lagi sejenis dengan itu, tangkapin," ujar Tito.

Penyidik Polri menengarai ada 14 rekening terkait dugaan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dan muatan SARA oleh kelompok Saracen.

Rekening-rekening tersebut dihimpun dari data yang tersimpan di harddisk drive milik para tersangka.

Polisi meminta bantuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis aliran dana masuk dan keluar di rekening tersebut.

"Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan rekening tersebut, apakah ada transaksi atau hal lainnya. Jadi kami masih tunggu PPATK. Kami pantau terus," kata Rikwanto.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat tersangka, yaitu JAS, MFT, SRN, dan AMH.

Kelompok Saracen menetapkan tarif sekitar Rp 72 juta dalam proposal yang ditawarkan ke sejumlah pihak.

Mereka bersedia menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan.

Biaya tersebut meliputi biaya pembuatan website sebesar Rp 15 juta, dan membayar sekitar 15 buzzer sebesar Rp 45 juta perbulan.

Ada pula anggaran tersendiri untuk Jasriadi selaku ketua sebesar Rp 10 juta. Selebihnya, biaya untuk membayar orang-orang yang disebut wartawan.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • Ngabalin Jadi Komisaris AP I, Elite PD: Rezim Bagi-bagi Kursi!

    Kamis, 19 Jul 2018 21:57

    Jakarta - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin kini menjabat anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I. Elite Partai Demokrat menyindir pengangkatan

  • Ali Mochtar Ngabalin Jadi Komisaris Angkasa Pura I

    Kamis, 19 Jul 2018 21:53

    Liputanrriau.com, Jakarta - Kementerian BUMN mengumumkan perubahan susunan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) di mana terdapat tiga nama baru menduduki posisi Komisaris, yaitu Djoko Sasono, Tr

  • Fahri Hamzah: OTT KPK Merupakan Skenario Intelijen

    Sabtu, 14 Jul 2018 16:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat bicara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah anggota dewan.Terbar

  • Fahri Hamzah: Ibu Susi Bikin Nelayan Sengsara

    Kamis, 12 Jul 2018 14:07

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah perang mulut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Twitter. Tanpa basa-basi, Fahri pun membeberkan sejumlah kesalahan Susi.F

  • Polisi Bersenjata Masuk Unri Geledah Teroris, Fahri Hamzah Protes

    Minggu, 03 Jun 2018 00:53

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memprotes polisi yang membawa senjata saat menggeledah terduga teroris di Universitas Riau (Unri) di Pekanbaru. Menurutnya, senjata yang

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.