• Home
  • Nasional
  • Seluruh Terdakwa Kasus e-KTP Ingin Jadi Justice Collaborator

Seluruh Terdakwa Kasus e-KTP Ingin Jadi Justice Collaborator

Kamis, 07 Des 2017 17:22
Dibaca: 116 kali
BAGIKAN:
tempo
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

Liputanriau.com, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, seluruh terdakwa kasus e-ktp telah mengajukan diri sebagai justice collaborator. Justice collaborator adalah status untuk terdakwa yang ingin bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkannya.

"Hingga saat ini seluruh terdakwa kasus e-ktp yang diajukan ke persidangan telah mengajukan diri sebagai justice collaborator dan mengakui perbuatannya," kata Febri, Kamis, 7 Desember 2017.

Menurut Febri, dua terdakwa sebelumnya telah mengajukan diri sebagai justice collaborator, bahkan telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK. Mereka adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Sebelumnya, Irman mengaku telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya.

KPK juga menerima permohonan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai justice collaborator dalam kasus e-KTP pada September 2017. Terkait hal itu, Febri berujar, KPK akan mempertimbangkan apakah terdakwa kooperatif dan mengakui kesalahannya, serta konsisten di persidangan hingga membuka peran aktor lainnya. Pertimbangan itulah yang menjadi dasar KPK dalam memutuskan pemberian justice collaborator kepada terdakwa.

"Dan sikap KPK tersebut akan disampaikan sebagai salah satu pertimbangan jaksa penuntut umum dalam tuntutan terhadap terdakwa," jelas Febri.

Febri melanjutkan, status justice collaborator akan menguntungkan terdakwa bila permohonan dikabulkan hingga di pengadilan. Sebab, status itu dapat menjadi pertimbangan KPK untuk meringankan terdakwa. Terdakwa dapat diberikan hak remisi dan pembebasan bersyarat sesuai aturan yang berlaku jika diputuskan bersalah.

"Bagi penanganan perkara pokok, hal ini juga bagus karena dapat membongkar pelaku yang lebih besar," katanya.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Tempo

  BacaJuga
  • Pernyataan Mahfud MD Diakui Menggerus Suara Jokowi

    Kamis, 16 Agu 2018 19:01

    Liputanriau.com, Jakarta - Perolehan dukungan kepada bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin diakui tergerus.Salah satu alasannya adalah kekecewaan yang diakibatkan tid

  • Muncul Golfud Alias Golongan Mahfud

    Kamis, 16 Agu 2018 17:37

    Liputanriau.com, Jakarta - Blak-blakan Mahfud MD dalam program ILC pada Selasa (14/8), yang mengungkap kronologi kegagalannya menjadi cawapres Jokowi, bergulir menjadi isu politik baru dengan variabel

  • PDIP Bantah Mahfud MD

    Rabu, 15 Agu 2018 16:47

    Liputanriau.com, Jakarta - Mahfud MD buka-bukaan soal penyebab mengapa ia gagal mendampingi Joko Widodo untuk jadi cawapres di Pilpres 2019. Mahfud menyatakan kegagalan itu terjadi lantaran adanya des

  • Andi Arief Bandingkan Kegagalan Mahfud dengan Kasus Mahar Sandi

    Rabu, 15 Agu 2018 16:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal kegagalannya menjadi cawapres Jokowi menjadi perhatian. Politikus Partai Demokrat Andi Arief juga menanggapi hal i

  • Mahfud MD: Saya Tersinggung dengan Rommy

    Rabu, 15 Agu 2018 01:21

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD  tersinggung dengan  pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, bahwa  pencalonan Mahfud disi

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.