Telegram Tunduk Pada Tekanan Indonesia

Senin, 17 Jul 2017 15:42
Dibaca: 77 kali
BAGIKAN:
Aplikasi Telegram

Liputanriau.com, Jakarta - Layanan pesan digital, Telegram, berniat menyaring kanal dan "muatan yang berhubungan dengan terorisme" di Indonesia. Untuk itu Telegram membentuk tim khusus yang terdiri atas moderator yang mampu berbahasa Indonesia. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah membatasi akses dan mengancam akan memblokir Telegram sepenuhnya dari Indonesia.

Pavel Durov yang mendirikan Telegram bersama saudaranya Nikolai pada 2013 mengakui pihaknya terlambat bereaksi terhadap permintaan pemerintah untuk memblokir kanal-kanal bermasalah tersebut. "Kami membentuk tim moderator dengan pengetahuan budaya dan bahasa Indonesia untuk mengolah laporan yang berkaitan dengan aktivitas terorisme," ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informasi menutup 11 alamat internet yang dimiliki oleh Telegram. Samuel Pangerapan, Direktur Jendral Aplikasi Informatika, mengklaim Telegram digunakan oleh kelompok radikal untuk merekrut jihadis, menyebarkan kebencian dan metode untuk melakukan serangan teror, termasuk cara membuat bom.

Pertamakali Telegram kedapatan disalahgunakan sebagai kanal teror muncul dari kesaksian sejumlah tersangka teroris yang ditangkap kepolisian Indonesia baru-baru ini. Mereka mengaku berkomunikasi dan mendapat perintah melalui Telegram, termasuk dari Bahrun Naim, tersangka teroris yang berafiliasi dengan kelompok Islamic State.

Namun sikap pemerintah memicu hujan kritik lantaran dianggap melanggar ruang privasi pengguna. Kontroversi pemblokiran Telegram tidak menyurut ketika Kepala Polri Jendral Tito Karnavian mengatakan keamanan negara mendapat prioritas ketimbang kebebasan sipil. "Privasi boleh, tapi keamanan negara juga penting."

"Jadi kita diberi akses khusus untuk kasus terorisme. Tapi kalau enggak ditanggapi kita tutup," pungkasnya kepada Kompas.

Editor: Bobby Satia

Sumber: dw.com

  BacaJuga
  • Gayus Tambunan dan Nazaruddin Dapat Remisi

    Kamis, 17 Agu 2017 19:19

    Liputanriau.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang Bogor, Muhammad Nazaruddin, dan narapidana kasus pajak Gayus

  • 92.816 Narapidana Diberi Remisi, Kenapa Ahok Tidak?

    Kamis, 17 Agu 2017 13:09

    Liputanriau.com, Jakarta - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mendapatkan remisi tahanan pada perayaan HUT RI yang ke 72 karena dinilai belum memenuhi persyaratan yang diatur

  • JK: Pemindahan Ibu Kota Butuh 10 Tahun Lebih

    Jumat, 07 Jul 2017 16:14

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan membutuhkan waktu persiapan sekitar lebih dari 10 tahun. Karena

  • JK Sebut Pemilu 2019 Bisa Jadi yang Terumit di Dunia

    Rabu, 24 Mei 2017 13:48

    Liputanriau.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kemendagri dan DPR masih mencari formula untuk merumuskan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal ini tentu akan berdampak pada Pemilu Legislatif dan Presid

  • May Day, Pesan Jusuf Kalla di Hari Buruh 2017

    Senin, 01 Mei 2017 12:59

    Liputanriau.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK memberikan ucapan selamat kepada buruh yang memperingati May Day pada Senin 1 Mei. Dia juga berpesan kepada masyarakat agar menghormati pa

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.