• Home
  • Nasional
  • Tidak Registrasi Kartu SIM Prabayar, Ini Sanksinya

Tidak Registrasi Kartu SIM Prabayar, Ini Sanksinya

Rabu, 11 Okt 2017 19:42
Dibaca: 130 kali
BAGIKAN:

Liputanriau.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mewajibkan pelanggan telekomunikasi untuk mendaftarkan atau registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP dan nomor kartu keluarga (KK) dalam nomor prabayar yang digunakan.

Jika ada pelanggaran pada kewajiban ini, ada sanksi yang menunggu bagi pelanggan, maupun operator terkait. Seperti apa?

"Ada (sanksi), seperti di Pasal 22 (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 tahun 2017). Isinya berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin bagi operator," kata Menkominfo Rudiantara di hadapan awak media, Rabu (11/10/2017).

"Kalau tidak registrasi, calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan nomor pelanggan lama akan diblokir secara bertahap," imbuhnya.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengumumkan bahwa pelanggan seluler, baik baru maupun lama, mesti registrasi NIK dan nomor KK miliknya. NIK dan nomor KK tersebut selanjutnya akan diverifikasi kebenarannya berdasarkan database kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

"Operator kami beri password untuk bisa mengakses dan mencocokkan data dengan kecepatan hingga 1 juta NIK per hari. Kalau sekarang dari enam operator rata-rata sudah mengakses 170.000 NIK per hari," ucap Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah.

"Kami jamin operator hanya bisa melihat data saja, tidak mengubahnya. Karena akses yang diberikan kan berbeda. Data yang bisa dilihat nanti verifikasi NIK, nomor KK, nama, tempat tanggal lahir, serta alamat. Jadinya masing-masing nomor seluler, akan langsung terhubung ke NIK. Bisa diketahui data pemiliknya," imbuhnya.

Kewajiban mendaftarkan NIK dan nomor KK akan mulai dicanangkan mulai 31 Oktober 2017 untuk para pengguna baru. Sedangkan pengguna lama baru diwajibkan untuk registrasi ulang setelahnya, di sekitar Februari 2018.

Editor: Bobby Satia

Sumber: Kompas.com

  BacaJuga
  • Dokter Bimanesh Ditahan, Fredrich Dijemput Paksa

    Sabtu, 13 Jan 2018 01:55

    Liputanriau.com, Jakarta - Setelah memeriksa selama 10 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bimanesh Sutarjo, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam kasus menghalangi proses penyidik

  • Setya Novanto dan Istri Diperiksa, KPK Cari Tersangka Lain

    Rabu, 10 Jan 2018 19:50

    Liputanriau.com, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemeriksaan terhadap Setya Novanto dan istrinya, Deisti Astriani Tagor dilakukan untuk pengembangan penanganan kasu

  • Dokter RS Medika Permata Hijau Dikabarkan Jadi Tersangka di KPK

    Rabu, 10 Jan 2018 19:46

    Liputanriau.com, Jakarta - Selain menetapkan status tersangka pada pengacara Fredrich Yunadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan status tersangka pada dokter Rumah Sakit (RS) Medika Pe

  • KPK Periksa Marzuki Alie

    Senin, 08 Jan 2018 16:02

    Liputanriau.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk

  • Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

    Kamis, 04 Jan 2018 13:49

    Liputanriau.com, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.Ha

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2018 LIPUTAN RIAU. All Rights Reserved.